Garuda - Garba Rujukan Digital

DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA ( Studi Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang ) Frengky Ndaomanu
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v1i3.40

Pemerintah desa saat ini, sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya pemerintahan desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyektif, subyektif, proses, dan tujuan.Kepala Desa bersama aparat desa diberi kewenangan mengelola keuangan desa atau anggaran desa, kewenangan tanpa bekal yang cukup berpotensi terjdinya penyalahgunaan anggaran desa. Data dan fakta bahwa Kepala Desa yang mengelola Anggaran Desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan banyak Kepala Desa terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran desa.

Unsur Kesengajaan Dan Aspek Keperdataan Dalam Tindak Pidana Pasal 385 ke-4e KUHPidana Christian Rafael, Tontji; Frits Kapitan, Rian Van; Ndaomanu, Frengky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1695

Penelitian berfokus terhadap bagaimanakah seyogyanya putusan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim yang tepat terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan. Kesimpulan : seyogyanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa Ferry Hermanus David Loak dijatuhi putusan bebas karena unsur kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Hermanus David Loak bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Unsur Kesengajaan Dan Aspek Keperdataan Dalam Tindak Pidana Pasal 385 ke-4e KUHPidana Christian Rafael, Tontji; Frits Kapitan, Rian Van; Ndaomanu, Frengky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1695

Penelitian berfokus terhadap bagaimanakah seyogyanya putusan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim yang tepat terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan. Kesimpulan : seyogyanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa Ferry Hermanus David Loak dijatuhi putusan bebas karena unsur kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Hermanus David Loak bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Penyuluhan Hukum: Hidup Bersama sebagai Suami Istri Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Perspektif Hukum Pidana Ekon, Yanto M.P.; Rafael, Tontji Christian; Pattiruhu, Fransina; Ndaomanu, Frengky
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12846

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara kumulatif mensyaratkan aspek agama dan yuridis. Namun dalam praktik sosial masih ditemukan fenomena hidup bersama menyerupai suami-istri tanpa perkawinan yang sah (kohabitasi), yang dipandang negatif karena identik dengan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum Jemaat GMIT Baithania Tulun Klasis Kupang Tengah mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, serta menjelaskan proses hukum atas perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui paparan materi dan diskusi interaktif, dengan total peserta sebanyak 70 orang jemaat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait larangan dan konsekuensi pidana terhadap kohabitasi, dengan capaian pemahaman berada pada rentang 80–100%. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait sah/tidak sahnya perkawinan dan implikasi pidananya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Kota Kupang Pattiruhu, Fransina; Soleman Kette; Frengky Ndaomanu
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i1.13747

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di Kota Kupang. Metode penelitian yang di gunakan adalah normatif empiris. Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, kemudian melakukan reduksi dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Penelitian di lakukan di Kota Kupang yaitu pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pekerja yang di PHK secara sepihak berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dalam kurun waktu tahun 2023, 2024 dan 2025. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja akibat Pemutusan Hubugan Kerja sepihak adalah pekerja melakukan upaya hukum melalui perundingan bipartit yaitu penyelesaian secara musyawarah antara pekerja dan perusahaan atau pengusaha. Selain perundingan bipartit, pekerja mengajukan pemenuhan hak–hak sesuai ketentuan yakni uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Diharapkan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaan wajib mematuhi peraturan perusahaan sehingga tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan dalam hal pemenuhan hak–hak pekerja, perusahaan atau pengusaha harus memberikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Bentuk Perlindungan Hukum

Freedom of Contract Versus Public Regulatory Control in Government Construction Contracts: A Legal Analysis Under Law No. 2 Of 2017 on Construction Services Melkianus Ndaomanu; Frengky Ndaomanu; Dian Nustanti Ndaomanu
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 4 No. 1 (2026): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (March - A
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v4i1.777

The principle of freedom of contract is a fundamental doctrine in private law that grants parties autonomy to determine agreements. In Indonesian civil law, this principle is reflected in Article 1338 of the Civil Code, which affirms that legally concluded agreements bind the parties. However, its application is more complex in government construction contracts because they involve public resources and public policy. This study analyzes the application and limitations of contractual freedom in government construction agreements under Law No. 2 of 2017 on Construction Services. This research uses a normative juridical approach to examine statutory regulations, legal doctrines, and scholarly perspectives. The findings show that contractual autonomy operates as regulated autonomy rather than absolute freedom. Procurement regulations, administrative authority, technical standards, and public accountability mechanisms significantly influence the structure and implementation of construction agreements. These regulatory constraints produce several legal consequences, including limited negotiability of contractual clauses, potential invalidity of provisions exceeding administrative authority, and stronger requirements for regulatory compliance in determining contractual validity. The study further indicates that these limitations require a more structured approach to drafting government construction contracts, emphasizing standardized clauses, transparent procurement procedures, and clear risk allocation. Strengthening the balance between contractual flexibility and regulatory oversight is therefore essential to improve legal certainty, accountability, and efficiency in public infrastructure development.

Analisis Yuridis Pembatasan Pengajuan Gugatan Perselisihan Atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Mahkamah Konsitusi Fransina Pattiruhu; Frengky Ndaomanu; Muhamad Alif
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.20501

Perselisihan antara pengusaha dan pekerja sering terjadi diantaranya mengenai perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja yang pada akhirnya bermuara pada saling menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hakim Mahkamah Konstitusi yang membatasi pengajuan gugatan perselisihan atas pemutusan hubungan kerja menjadi satu tahun dihitung sejak tahapan mediasi/konsiliasi tidak mencapai kesepakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan hakim Mahkamah Konstitusi membatasi pengajuan gugatan perselisihan atas pemutusan hubungan kerja menjadi satu tahun dihitung sejak tahapan mediasi/konsiliasi tidak mencapai kesepakatan adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh, Jangka waktu penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut-larut.

Mengenal Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Dalam Ranah Hukum Keperdataan Melkianus Ndaomanu; Frengky Ndaomanu; Dian Nustanti Ndaomanu
Nalar Bhinneka: Jurnal Humaniora Vol. 1 No. 02 (2026): Nalar Bhinneka: Jurnal Humaniora
Publisher : PT. Panca Publishing Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67315/nalarbhinneka.v1i02.113

Construction work contracts are legal instruments that play an important role in regulating the relationship between construction service users and providers. This study aims to analyze the position of construction work contracts from a civil law perspective, the application of contractual principles, and the legal protection of parties involved in construction agreements. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature studies of legal regulations, legal references, and previous studies. The results indicate that construction work contracts function not only as administrative documents but also as the basis of legal relations that establish rights, obligations, and responsibilities among parties. The implementation of contractual principles, including freedom of contract, consensualism, pacta sunt servanda, good faith, and balance between parties, is essential in ensuring legal certainty. Nevertheless, construction contracts still encounter various legal issues, such as breach of contract, project delays, work modifications, and disputes regarding responsibilities. Therefore, clear and balanced contract arrangements are necessary to provide legal protection and support successful infrastructure development.

Kegagalan Bangunan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Dan Tanggungjawab Kontraktual Penyedia Jasa Konstruksi Melkianus Ndaomanu; Frengky Ndaomanu; Dian Nustanti Ndaomanu
Nalar Bhinneka: Jurnal Humaniora Vol. 1 No. 03 (2026): Nalar Bhinneka: Jurnal Humaniora
Publisher : PT. Panca Publishing Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67315/nalarbhinneka.v1i03.114

Building failure in government construction projects is a legal issue involving technical, contractual, and liability aspects among parties involved in construction services. This study aims to analyze the position of government construction contracts from a civil law perspective, the contractual responsibilities of construction service users and providers regarding building failure, and efforts to strengthen legal certainty in resolving such issues. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature studies of regulations, legal references, and previous studies. The results indicate that construction contracts serve as the foundation of legal relationships that establish rights, obligations, and responsibilities among the parties. Liability for building failure cannot be automatically imposed on one party but must be determined based on contractual provisions, the causes of failure, and the causal relationship between actions or negligence and resulting losses. Strengthening legal certainty can be achieved through comprehensive contract arrangements, proportional risk allocation, and the implementation of contractual law principles in construction dispute resolution.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search