Garuda - Garba Rujukan Digital

Optimalisasi Penggunaan Website Newsroom dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik Tumija Tumija; Fadhilah Kafi
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4636

Tujuan penelitian ini mendapatkan gambaran optimalisasi penggunaan website newsroom, hambatan dan upayanya untuk meningkatkan pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Bekasi. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website newsroom dalam meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi sudah optimal. Hal tersebut sesui tiga dimensi optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 128 Tahun 2020. Namun dalam kualitas layanan dimensi efisiensi pada indikator pengunjung website newsroom hanya 50,6% dari pelayanan masyarakat. Kemudian dimensi system availability pada indikator kondisi jaringan internet masih terbatas. Adapun beberapa faktor penghambat dalam penggunaan website newsroom yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan jaringan internet di dua Kecamatan, dan keterbatasan media elektronik. Hal ini di sebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan sosialisasi dan meningkatkan jaringan internet. Adapun sarannya yaitu sebaiknya meningkatkan sosialisasi pelayanan informasi berbasis elektronik. Kata kunci: Optimalisasi, Newsroom, Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik.

The Effectiveness of Online Single Submission in Improving The Productivity of Civil Servants in The Investment and One-Stop Integrated Services Agency of Padang City West Sumatra Province Tumija Tumija; Yani Alfian; Muhammad Akmal Sabri
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 13 No. 1 (2025): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v13i1.5511

This study examines the effectiveness of the Online Single Submission (OSS) system in improving civil servant productivity at Padang City DPMPTSP. Using a descriptive qualitative approach with interviews, participatory observation, and documentation, the study applies Subagyo's theory of effectiveness, covering target accuracy, dissemination, objectives, and program monitoring. Results show that of eight sub-indicators across four dimensions, only civil servant ethics and monitoring performed well, while competence development, ease of implementation, facilities and infrastructure, media, civil servant knowledge, and evaluation were unsatisfactory. The study concludes that OSS implementation remains ineffective and recommends enhancing human resource capacity through training, optimizing information technology use, improving infrastructure, and strengthening coordination to achieve better service outcomes.

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022) Jatnika Dwi Asri; Marja Sinurat; Tumija Tumija; Ika Agustina
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.4875

Studi ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana tingkat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2022 secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan metode utamanya adalah analisis regresi data panel. Variabel derajat desentralisasi fiskal (X1) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola kewenangan desentralisasi. Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah (X2) menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan provinsi (Mahmudi, 2019). Namun, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y), yang menunjukkan seberapa banyak orang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2023). Hasil studi mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dua variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara bersamaan. Sementara rasio ketergantungan keuangan daerah berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, derajat desentralisasi fiskal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM secara parsial. Kata Kunci: Derajat Desentralisasi; IPM; Ketergantungan Keuangan.

Analisis Pengamanan Aset Tetap Tanah Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset di Kabupaten Klaten Tumija Tumija; Hafiz Al Fallah Zaiwa; Agung Nurrahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5886

Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan potensi daerah yang perlu diamankan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, masih terdapat permasalahan yaitu masih ada aset tetap tanah yang belum bersertifikat dan pencatatan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian, satu sisi teknologi informasi dianggap sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan aset, sementara di sisi lain, dampaknya tidak selalu signifikan tanpa adanya dukungan aspek lain. Oleh karena itu, celah penelitian yang penulis lakukan terkait aspek pengamanan dan hambatan implementasi SIM-Aset. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengamanan aset tetap tanah menggukan SIM Aset di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan adalah kuasi kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dengan tiga informan, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dengan menggunakan smartphone, sedangkan teknik analisis datanya dimulai dari pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, pengkodean, penemuan tema, hingga interpretasi makna, guna memperoleh pemahaman utuh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM Aset lebih berfokus pada pengamanan administrasi, sementara kontribusinya terhadap pengamanan fisik dan hukum bersifat komplementer. Faktor penghambat pengamanan aset terbagi menjadi internal, seperti kurangnya regenerasi pegawai dan keterbatasan anggaran, serta eksternal, seperti lambatnya sertifikasi dan klaim masyarakat terhadap aset. BPKPAD mengatasi hambatan ini dengan koordinasi dengan masyarakat, kerja sama dengan BPN, serta pengembangan sistem informasi menuju E-BMD terintegrasi. Kesimpulannya pengamanan aset tetap tanah menggunakan SIM Aset oleh BPKPAD Kabupaten Klaten telah berjalan cukup baik meskipun terdapat hambatan, yang diatasi dengan solusi terkoordinasi dan inovatif. Kata Kunci: Pengamanan; Aset Tetap Tanah; SIM Aset.

Dampak Investasi Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Pariwisata Milik Daerah Terhadap Pertumbuhan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bogor Tumija Tumija; Ika Agustina; M. Ilham Husni Zarkasi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i2.5274

ABSTRACT This study aims to analyse the impact of Bogor Regency Government's investment through BUMD PT Sayaga Wisata on tourism sector growth. This study uses a descriptive quantitative approach with before-and-after analysis method, as well as Compound Annual Growth Rate (CAGR) calculation to measure the annual average growth in key variables, namely the number of tourist visits, the value of tourism sector GRDP, and the number of hotels as potential tourism supporters. The results showed that after the establishment of the BUMD in 2015, the number of tourists experienced growth with a CAGR value of 6.1% per year. The GRDP value of the tourism sector, which includes the subsectors of Accommodation and Drinking Food Provision and Transportation and Warehousing, increased from 7.41% before BUMD to 7.81% per year after BUMD. Meanwhile, the number of hotels experienced a significant surge with CAGR reaching 42.49% per annum after the establishment of BUMD, compared to only 0.49% per annum in the previous period. Overall, the existence of BUMD plays an important role in increasing tourist attraction, driving economic growth through tourism sector GRDP, and developing supporting infrastructure such as hotels and accommodation. However, challenges such as competition with the private sector and external factors such as the COVID-19 pandemic need to be addressed to ensure the sustainability of the tourism sector development. Keywords: Investment Impact, Government Investment, Tourism SOEs, Tourism, GRDP, ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BUMD PT Sayaga Wisata terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode before-and-after analysis, serta perhitungan Compound Annual Growth Rate (CAGR) untuk mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan pada variabel kunci, yakni jumlah kunjungan wisatawan, nilai PDRB sektor pariwisata, dan jumlah hotel sebagai potensi pendukung pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berdirinya BUMD pada tahun 2015, jumlah wisatawan mengalami pertumbuhan dengan nilai CAGR sebesar 6.1% per tahun. Nilai PDRB sektor pariwisata, yang mencakup subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan, mengalami peningkatan dari 7.41% sebelum BUMD menjadi 7.81% per tahun setelah BUMD. Sementara itu, jumlah hotel mengalami lonjakan signifikan dengan CAGR mencapai 42.49% per tahun setelah berdirinya BUMD, dibandingkan hanya 0.49% per tahun pada periode sebelumnya. Secara keseluruhan, keberadaan BUMD berperan penting dalam meningkatkan daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui PDRB sektor pariwisata, serta mengembangkan infrastruktur pendukung seperti hotel dan akomodasi. Namun, tantangan seperti persaingan dengan sektor swasta dan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan perkembangan sektor pariwisata. Kata kunci: Dampak Investasi, Investasi Pemerintah, BUMD Pariwisata, Pariwisata, PDRB

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Decky Dwi Utomo; Tumija Tumija; Andrew Pangemanan
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2781

AbstractIMPLEMENTATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ENSURING THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BITUNG CITY, NORTH SULAWESI PROVINCEThe development in the current era of globalization has an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology that is used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems of regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. This study aims to describe the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City which is based on Law Number 23 Year 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the Mandate to Regulate Regional Financial Management. The research method used is qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The interview used by the writer in this research is structured interview, using purposive sampling. The results of this study found that there is still a lack of training provided to SIMDA Finance management officers at the Regional Financial and Asset Agency, inadequate internet networks, and the absence of local regulations that specifically regulate information systems for the Implementation of Financial SIMDA in regional municipalities. Bitung.Keywords: Implementation, Information Systems, Accountability, Management AbstrakPerkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas pengelola SIMDA Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaringan internet yang belum memadai, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem informasi Pelaksanaan SIMDA Keuangan di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung.Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem Informasi, Akuntabilitas, Manajemen

PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI OLEH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Tumija Tumija; Jadog Bagus Bambang Bayu P
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2783

AbstractThis study aims to describe and get an overview of the management of coastal tourism objects in increasing local revenue. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by means of interviews, documentation. The data analysis technique used is the Interactive Model proposed by Miles and Huberman in Sugiyono (2016: 246), namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the management of coastal tourism objects carried out by theTourism, Culture, Youth and Sports Office in increasing Regional Original Income in Blitar Regency has been carried out and implemented according to existing procedures and regulations, but is still not optimal, because there are still several obstacles that hinder the management process. beach tourism objects. The implementation of management in the field has not been in accordance with the plans that have been made, not all programs have achieved their goals and there is still a lack of supervision.Keywords: Management, Coastal Tourism Objects, Regional Original Income (PAD) AbstrakArtikel ini membahas mengenai pengelolaan objek wisata pantai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lokus penelitian Dinas Pariwisata, Kebudayan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan objek wisata pantai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi.Teknik analisis data yang di gunakan adalah Interactive Model yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan objek wisata pantai yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar sudah dijalankan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ada, akan tetapi masih belummaksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan obyek wisata pantai. Pelaksanaan pengelolaan di lapangan belum sesuai dengan rencana yang telah dibuat, belum semuanya program yang dijalankan mencapai tujuan dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan.Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP Tumija Tumija; Ghina Sinta
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 2 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2806

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan pihak eksternal dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan beberapa poin yang harus dibenahi. Tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap masih sangat rendah dan masih bergantung pada dana transfer. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, Kabupaten Cilacap sudah sangat efektif dan efisien. Alokasi prioritas belanja untuk belanja operasi dan belanja modal sudah disesuaikan dengan aturan. Rasio pertumbuhan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sarannya pemerintah perlu memperhatikan secara detail sumber potensi penerimaan, melakukan pendataan dan penetapan subjek dan objek pajak secara berkala, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi.

Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Jayawijaya Tumija Tumija; Yanechson Gwarry Kogoya; Ika Agustina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4149

Papua is an area where problems often arise regarding land ownership rights. One of them is in Jayawijaya Regency, where there are still frequent cases of land disputes, especially land owned by the Jayawijaya Regency Government. This issue regarding the legality of land belonging to the Jayawijaya Regency government will greatly influence the administration of land assets, because the assets recorded must have strong evidence of legality such as land certificates. Therefore, the Jayawijaya Regency Government must optimize the administration of fixed assets in Jayawijaya Regency, especially land assets. The aim of this research is to determine the optimization of the administration of fixed assets in the form of land in increasing the accountability of financial reports carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Jayawijaya Regency. The research method used is descriptive qualitative. Researchers used observation, interview and documentation techniques. The data that has been collected is then analyzed by collecting data, analyzing the data, and drawing conclusions. The research results obtained show that the administration of land assets is not optimal, namely because there are still problems in securing assets and human resources within the Jayawijaya Regency BPKAD environment. In this case, the steps taken by BPKAD Jayawijaya Regency are to increase asset security and improve the quality of human resources through providing training and technical guidance

Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tumija Tumija; Frendymasta Rachmadika
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4762

Abstract One of the problems with Regional Property (BMD) owned by Sidoarjo Regency is that it is not used and is in a condition of serious damage. Another problem is the accumulation of heavily damaged assets which can be seen from the recorded value on the regional balance sheet, especially in the miscellaneous assets post. The aim of this research are to find out effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sale, inhibitants that are faced by Regional Finance and Assets Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency in realizing the effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sales. This research using qualitative descriptive method with inductive approach. Data was collected by interview technique complemented with documentation and observation. The result brought the fact that redeployment of equipment and machinery assets through sales in BPKAD Sidoarjo has fulfilled several dimensions of Gibson’s effectiveness theory even if it has not able yet to resolve the problem about the heap of heavy damaged equipment and maschinery assets completely. Equipment and machinery assets redeployment through sales has been done quite effectively although it still face faces obstacles such as lack of local government agency’s (OPD’s) understanding about assets redeployment, collecting and matching assets data, inadequate asset storage, dependency on state asset auction service (KPKNL) or public appraiser service (KJPP) because of unavailability of appraisers from the civil apparatus of Sidoarjo Government. Keywords: Effectiveness, Equipment and Machinery Assets, Redeployment through Sales Abstrak Permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo salah satunya tidak terpakai dan dalam kondisi rusak berat. Masalah lain adanya penumpukan aset rusak berat dapat terlihat dari nilai tercatat pada neraca daerah khususnya pada pos aset lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi sejumlah dimensi teori efektivitas Gibson meski belum mampu menyelesaikan masalah penumpukan aset peralatan dan mesin rusak berat secara tuntas. Pemindahtanaganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan cukup efektif meski masih menghadapi hambatan meliputi kurangnya pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pemindahtanganan aset, pengumpulan dan pencocokan data aset, tempat penyimpanan yang belum memadai, ketergantungan pada KPKNL atau KJPP karena tidak adanya penilai dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Aset Peralatan dan Mesin, Efektivitas, Pemindahtanganan

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search