Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM BIDANG PERTANAHAN AKIBAT PERISTIWA BENCANA ALAM TERKAIT BERGESERNYA BATAS TANAH Amirsyah Amirsyah; Felicitas Sri Marniati; Basuki Basuki
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i1.515

Abstract

Land in Indonesia still remains but its use is increasing and makes the value of land prices also go up, so it often causes conflict. Therefore, a complete settlement is needed that can be accepted by the litigants so that justice is created between the litigants. In this study raised two problems, namely how the legal consequences of natural disaster events that resulted in a shift in land boundaries and how the legal protection for the injured parties related to the shifting of land boundaries?. The method used is a normative juridical research method that initiates the collection of legal materials carried out by identifying and inventory of positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports), and other sources of legal materials relevant to the legal issues under study. The results of this study suggested that the land shifted boundaries that can not be proved again because of the physical data is lost, so it is no longer in accordance with the physical data and juridical data as a strong evidence, it can solve the problem with physical evidence and non-physical in court and outside the court as UUPA and PP No. 24 of 2007 on Land Registration. However, in Article 43 of the regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia number 21 of 2020 concerning the handling and settlement of land cases is a form of legal protection against the community regarding dispute resolution that can be resolved through mediation at the initiative of the ministry, Regional Office, Land Office and so on.
KEPASTIAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMAT TERKAIT JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DAN PEMBATALAN AKTA OLEH PENGADILAN Murniati Ewanan; Amelia Nur Widyanti; Felicitas Sri Marniati
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap akta jual beli yang dibuat di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, khususnya apabila jual beli tersebut dilakukan oleh pihak lain dan kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh akibat hukum akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT camat terkait jual beli oleh pihak lain menyebabkan akta jual beli tersebut tidak memiliki kedudukan hukum, baik bagi penjual maupun pembeli dan kepastian hukum akta jual beli ini adanya peraturan yang jelas (jernih), konsisten dan semuanya harus dilaksanakan. Namun karena tidak dilaksanakan bahkan melanggar syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian sehingga akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT camat terkait jual beli oleh pihak lain dibatalkan oleh hakim pengadilan. Dengan pembatalan tersebut kepastian hukum itulah yang diberikan bagi akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT camat terkait jual beli oleh pihak lain.
Kepastian Hukum Klaim Polis Asuransi Jiwa terkait Wanprestasi Perusahaan Asuransi dalam Pembayaran Klaim Adam Ramadani; Iran Sahril; Felicitas Sri Marniati
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 3 No. 7 (2026): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juli 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v3i7.2748

Abstract

Discussion on the legal certainty of life insurance policy claims related to insurance company default in paying claims. The method used in this study is a normative juridical research type, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the study on the regulation and legal consequences of insurance policies related to default are that the emergence of life insurance beneficiaries results in creating a legal relationship between life insurance beneficiaries, the existence of insurance company default, so that the beneficiaries can obtain their rights. The legal certainty of life insurance policies related to insurance company default in paying claims to life insurance beneficiaries is that life insurance policies made based on the agreement of the parties and fulfilling the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code have binding force as a law for the parties (pacta sunt servanda), and Article 31 of Law of the Republic of Indonesia number 40 of 2014 concerning Insurance with the addition of a paragraph for the creation of life insurance policies must be made before a public official or notary.
Kepastian Hukum Penjualan Dibawah Tangan yang Dilakukan Oleh Kurator dalam Pemberesan Budel Pailit Dian Rizki Novita Sinaga; Yuhelson Yuhelson; Felicitas Sri Marniati
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 3 No. 7 (2026): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juli 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v3i7.2780

Abstract

Discussion on the legal certainty of underhand sales carried out by curators in the settlement of bankrupt estates. The method used in this research is a normative legal research type, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research on the Legal Certainty of Underhand Sales Carried Out by Curators in the Settlement of Bankrupt Estates are valid and carried out with the permission of the Supervisory Judge as regulated in Article 185 paragraph 2 of the Bankruptcy Law "In the event that public sales as referred to in paragraph (1) are not achieved, underhand sales can be carried out with the permission of the Supervisory Judge. In addition, the advice expected is that curators must act with professional care to maintain independence and minimize legal risks.
KEPASTIAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMAT TERKAIT JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DAN PEMBATALAN AKTA OLEH PENGADILAN Murniati Ewanan; Amelia Nur Widyanti; Felicitas Sri Marniati
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap akta jual beli yang dibuat di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, khususnya apabila jual beli tersebut dilakukan oleh pihak lain dan kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh akibat hukum akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT camat terkait jual beli oleh pihak lain menyebabkan akta jual beli tersebut tidak memiliki kedudukan hukum, baik bagi penjual maupun pembeli dan kepastian hukum akta jual beli ini adanya peraturan yang jelas (jernih), konsisten dan semuanya harus dilaksanakan. Namun karena tidak dilaksanakan bahkan melanggar syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian sehingga akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT camat terkait jual beli oleh pihak lain dibatalkan oleh hakim pengadilan. Dengan pembatalan tersebut kepastian hukum itulah yang diberikan bagi akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT camat terkait jual beli oleh pihak lain.