Articles
<![CDATA[Upaya Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membuang Sampah di Kali Batumerah ]]>
<![CDATA[Mariska Ishak]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Titus Gaite]]>
<![CDATA[ Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 8 No 2 (2022): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ideas Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32884/ideas.v8i2.748
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di kali batumerah. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mencegah masyarakat untuk tidak membuang sampah dan bagaimana dampak dari pembuangan sampah pada masyarakat batumerah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarkat agar tidak menjadikan kali batumerah sebagai tempat pembuangan sampah, sebagaimana hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kelurahan rijali terhadap pentingnya menjaga lingkungan masih rendah, karena masih banyak masyarakat kelurahan rijali yang menjadikan kali sebagai tempat pemnbuangan sampah, hal ini menunjukan bahwa measyarakat rijali kurang perduli terhadap lingkungan hidup. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa (kelurahan) terkait membuang sampah di kali masih harus diperlukan nya pengawasan serta sanksi yang tegas terhadap aturan yang ada. This study aims to explain the village governments efforts to increase public awareness in disposing of waste in Batumerah River. This study uses a qualitative descriptive study to find out the village governments efforts to prevent people from throwing garbage and how the impact of garbage disposal on the Batumerah community. Data was collected by using observation and interview techniques. This study focuses on the efforts made by the government to increase public awareness so as not to use the Batumerah River as a garbage disposal site, as the results of this study indicate that the level of awareness of the Rijali Village community on the importance of protecting the environment is still low, because there are still many Rijali Village people who use the Rijali River as a river. as a place for waste disposal, this shows that the people of Rijali are less concerned about the environment. In addition, the efforts made by the village government (kelurahan) related to disposing of waste in rivers still require strict supervision and sanctions against existing rules.]]>
<![CDATA[Adat Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hak Asasi Manusi di Kei, Maluku Tenggara ]]>
<![CDATA[Helena Jalnuhuubun]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Ridwan Hatala]]>
<![CDATA[ Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 8 No 2 (2022): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ideas Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32884/ideas.v8i2.770
<![CDATA[Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat adat desa taar tentang bagaimana dampak perkawinan beda kasta dipandang dari perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana solusi tentang perkawinan beda kasta di Kei sebagai tujuan menegakan hak asasi manusia yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taar Kecamatan pulau dullah selatan Kota Tual. Pengambilan data primer dilakukan malalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui perkawinan beda kasta yang terjadi di Desa Taar. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa perkawinan beda kasta adalah suatu perkawinan yang di larang atau perkawinan beda kasta adalah pelanggaran adat pada Desa Taar, pasangan yang melaksanakan perkawinan beda kasta akan merasakan dampak yang sangat besar dalam kehidupannya. Solusi untuk perkawinan beda kasta adalah masyarakat harus mengerti aturan adat agar tidak ada pelanggaran adat yang ditemukan. This research is a qualitative descriptive study that aims to find out how the perception of the indigenous people of Taar village about the impact of inter-caste marriage from the perspective of human rights and to find out how the solution to inter-caste marriage in Kei is to uphold existing human rights. This research was conducted in Taar Village, Dullah Island District, South of Tual City. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to know about inter-caste marriages that occurred in Taar Village. The results of the study found that inter-caste marriage is a marriage that is prohibited or inter-caste marriage is a violation of customs in Taar Village, couples who carry out caste-different marriages will feel a very big impact in their lives. The solution for inter-caste marriages is that people must understand customary rules so that no customary violations are found.]]>
<![CDATA[Eksitensi Hukum Cambuk (Mihita La Ua Uatto) dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Dikaji dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) ]]>
<![CDATA[Muhammad Luhulima]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Aisa Abas]]>
<![CDATA[ Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 7 No 3 (2021): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ideas Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32884/ideas.v7i3.452
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksitensi hukum cambuk (mihita la ua uatto) dalam masyarakat adat Iha-Ulupia dikaji dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum cambuk dan pandangan Hak Asasi Manusia terhadap pelaksanaan hukum cambuk. Teknik pengambilan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan hukum cambuk (mihitta la ua uatto). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksitensi hukum cambuk (mihita la ua uatto) dalam masyarakat adat Iha-Ulupia di kaji dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) di negeri Iha-Ulupia Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat terlaksana dengan baik. Hukum cabuk yang diterapkan di negeri Iha-Ulupia masih bersumber pada salah satu sumber hukum yang masih berlaku di Indonesia yaitu hukum adat, hukum cambuk yang diterapkan di negeri iha-ulupia secara substansi tidak melanggar hukum positif dalam hal ini UU HAM karena memiliki landasan pada pasal 18 b ayat (2) UUD 1945. This study aims to describe the existence of the Caning Law (Mihia La Ua Uatto) in the Iha-Ulupia Indigenous Peoples Study in the Perspective of Human Rights (HAM). Asai Man against the implementation of the caning law. The primary data collection technique was carried out through observation, interviews, and documentation of a number of informants who were considered to be directly involved in the process of implementing the caning law (mihitta la ua uatto). The results of this study indicate that the existence of the law of whips (Mihita La Ua Uatto) in the Tha Ulupia Indigenous Peoples is studied in the perspective of human rights (HAM) in Iha-Ulupia Country, Huamual District, West Seram Regency. Iha-ulupia country is still based on one of the legal sources that are still valid in Indonesia, namely customary law, the caning law applied in Iha-ulupia country substantially does not violate positive law in this case the Human Rights Law because it has a basis in article 18 b paragraph (2) 1945 Constitution.]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Permainan Game online Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Anak ]]>
<![CDATA[Yuni Ledi Syntiani]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Titus Gaite]]>
<![CDATA[ Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 5 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/cetta.v5i3.1910
<![CDATA[ Playing is part of children's rights that must be fulfilled by parents to children, as stated in Article 11 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. Currently in the children's play environment many game that can be accessed by utilizing the internet network are called online game. As for the reality on the ground, not all parents give their children the opportunity to play online game. This study aims to determine the study of online game play in the implementation of the fulfillment of children's rights in Rijali Village, Sirimau District, Ambon City. The method used in this study is a qualitative method to describe the data in written form. The results show that the existence of online game has an impact on children's health and learning activities which are decreasing. Responding to the existence of online game, some parents make efforts to prevent excessive playing habits. Efforts are given to parents in the form of advice, time limits, and more control over children. As for the handling efforts, there are several obstacles faced by parents. In general, parents understand that children cannot limit playing online game because parents realize that learning is part of children's rights that must be fulfilled.]]>
<![CDATA[Pengembangan Nilai Toleransi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Pondok Pasantren Wustha Shuffah Hizbullah ]]>
<![CDATA[Nendy Hamzah Laku]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Fatimah Sialana]]>
<![CDATA[ Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 5 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/cetta.v5i3.1945
<![CDATA[Tolerance really needs to be applied in every human being. Tolerance teaches humans to be able to coexist with others in growing awareness of the beauty of togetherness in a pluralistic society. The most appropriate effort to instill the value of tolerance is through general education in schools, especially through civic education. seen in the classroom learning process, subject teachers only focus on increasing knowledge, teachers also apply learning with group discussions and some are not in groups such as giving individual assignments to problems or conditions that occur in schools. in learning and how teachers involve students in the diversity that occurs in schools. The purpose of this study was to determine the development of tolerance values through the implementation of civic education learning. The method used is descriptive qualitative research method. The results and conclusions in this study are the lack of knowledge of the value of tolerance in each subject makes some students not quite understand the essence of tolerance even though the value of tolerance is a value that reflects the character of the Indonesian nation. However, in fostering an attitude of tolerance for students in the Wustha Shuffah Hizbullah Islamic boarding school, all teachers must work together and set an example of mutual respect in front of students so that students can imitate them before students do so, the teacher first sets an example because the teacher is a guide for students in determining attitudes.]]>
<![CDATA[Problematika Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Pembelajaran Daring ]]>
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Agustinus Nindatu]]>;
<![CDATA[Siti Nadifa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (550.253 KB)
|
DOI: 10.31316/jk.v6i1.2514
<![CDATA[AbstrakTujuan utama dari civic disposition adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Pertanyaannya, bagaimana peran PKn dalam membentuk karakter bangsa yang baik di sekolah? Secara kurikuler sebagai program pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasi dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis dalam “pembangunan karakter bangsaâ€. Uraian dalam kurikulum pembelajaran dikemas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kondisi ini menjadi berbeda ketika pandemi COVID-19 terjadi dan pembelajaran dilakukan secara online. Guru PKn sulit mengembangkan disposisi kewarganegaraan atau karakter kewarganegaraan siswa karena pembelajaran dilakukan secara online. Realitas inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan di beberapa SMA di Kota Ambon yang melakukan pembelajaran secara online. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling melalui teknik wawancara dan dokumentasi. kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menimbang disposisi kewarganegaraan dalam pembelajaran online, guru PKn mengembangkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran dalam konteks pandemi untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa. Salah satunya dengan mengembangkan model blended learning untuk mengukur civic disposition dalam mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi.                         Kata kunci: Civic Disposition, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran Daring AbstractThe main purpose of civic disposition is to cultivate the character of citizens which includes private character and public character. The question is, what is the role of Civics in shaping good national character in schools? Curricularly as an educational program, Citizenship Education develops a number of educational programs and implementation models in preparing students to become mature human beings with character through educational institutions. Thus, Citizenship Education has a very strategic position in "national character building". The description in the learning curriculum is packaged according to the learning objectives to be achieved. This condition becomes different when the COVID-19 pandemic occurs and learning is carried out online. It is difficult for Civic Education teachers to develop the civic disposition or citizenship character of students because learning is done online. This reality is the background of this research. This qualitative research was conducted at several senior high schools in Ambon City that conducted online learning. Data were collected by purposive sampling through interview and documentation techniques. then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that in order to weigh the civic disposition in online learning, Civic Education teachers developed various learning strategies and approaches in the context of a pandemic to develop students' civic character. One of them is by developing a blended learning model to measure civic disposition in achieving learning goals during a pandemic.Keywords: Civic Disposition, Civics Curriculum, Online Learning.]]>
<![CDATA[Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di SMA Negeri 10 Tanimbar ]]>
<![CDATA[Herlin Ratuanik]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Aisa Abas]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.023 KB)
|
DOI: 10.31316/jk.v6i2.3014
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di SMAN 10 Tanimbar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan  Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di Smanegeri 10 Tanimbar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Proses Kesiapan Guru PPKn dalam Pemberlakuan Kurikulum 2013 pada SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan bahwa sejak tahun 2017 implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan pada pada SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan dan hampir sebagian besar guru sudah memiliki pelatihan kurikulum 2013. Kesiapan guru untuk sarana prasarana dalam melaksanakan kurikulum 2013 belum maksimal menunjang proses pembelajaran dikelas sehingga sekolah berkomitmen untuk terus membenahi sarana dan prasarana tersebut. Hambatan Kesiapan Guru PKn Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 bahwa ada hambatan yang dihadapi para guru ketika kurikulum 2013 diimplementasikan. Yaitu 1) penyesuaian kurikulum 2013, 2) keterbatasan akses internet, 3) kemampuan siswa yang berbeda. hambatan yang dihadapi guru PKn dan siswa adalah sarana prasarana yang tidak memadai, misalnya tidak ada LCD proyektor di tiap ruang kelas, sumber-sumber literature buku bagi siswa yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih minim..Solusi untuk Mengimplementasikan Kurikulum 2013 bahwa Solusi untuk implementasi setiap hambatan yang terjadi dalam kurikulum 2013 adalah meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pelatihan bagi guru supaya memahami kurikulum 2013 dengan baik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang implementasi kurikulum 2013Kata Kunci: Kesiapan, Guru, Kurikulum 2013 AbstractThis study aims to describe the readiness of Pancasila and Citizenship Education Teachers in the Implementation of the K-13 Curriculum at Smanegeri 10 Tanimbar. At SMAN 10 Tanimbar. Data collection techniques were carried out by observation and interview techniques. The results of this study indicate that the PPKn Teacher Readiness Process in the Implementation of the 2013 Curriculum at SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan that since 2017 the implementation of the 2013 curriculum has been carried out at SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan and almost most of the teachers already have training in the 2013 curriculum. Teacher readiness for infrastructure in implementing the 2013 curriculum, it has not maximally supported the learning process in the classroom so that the school is committed to continuing to improve the facilities and infrastructure. Barriers to the Readiness of Civics Teachers in Implementing the 2013 Curriculum that there are obstacles faced by teachers when the 2013 curriculum is implemented. Namely 1) 2013 curriculum adjustment, 2) limited internet access, 3) different student abilities. The obstacles faced by Civics teachers and students are inadequate infrastructure, for example, there is no LCD projector in each classroom, the sources of book literature for students used in the teaching and learning process are still minimal..Solutions for Implementing Curriculum 2013 that Solutions for implementation every obstacle that occurs in the 2013 curriculum is to improve the quality of teachers by providing training for teachers to understand the 2013 curriculum well, providing adequate facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum.Keywords: Readiness, Teachers, Curriculum 2013]]>
<![CDATA[Persepsi Masyarakat Negeri Rumah Tiga Terkait dengan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Yohana Lamere]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Ridwan Hatala]]>
<![CDATA[ Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 8 No 4 (2022): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ideas Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32884/ideas.v8i4.968
<![CDATA[This study is a qualitative descriptive study that aims to find out how the public perception of the Negeri Rumah Tiga regarding the covid-19 vaccination is viewed from the point of view of human rights. This research was conducted in Negeri Tiga Rumah, Teluk Ambon District. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were directly involved. The results of this study can show that the people of Negeri Tiga Rumah have different perspectives about the covid-19 vaccination. The people of Negeri Tiga view watching covid-19 with different glasses, there are people who consider the covid-19 vaccination as something that is very necessary to do considering the covid-19 virus that is currently circulating, but there are also many people who do not support the implementation of the covid-19 vaccination. 19 and that refusing to be vaccinated against covid-19 is a form of their right and they consider that mandatory Covid-19 vaccination is a violation of human rights. And they assess that the Covid-19 vaccination can only have a bad impact on the community and even with the Covid-19 vaccine, the community is complicated in all arrangements because there is no vaccine card. Thus, the role of the local government is very much needed in hoping the community will be aware of the importance of the Covid-19 vaccination.]]>
<![CDATA[Digital Democracy and Student Contribution to Fight Hoaxes in Pattimura University Campus Environment ]]>
<![CDATA[Welmince Turwewy]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Titus Gaite]]>
<![CDATA[ JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 1 (2023): March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jetish.v2i1.426
<![CDATA[The practice of digital democracy is one of the phenomena that occurs as a result of digital transformation. Digital democracy opens up a flexible space for people in democracy, but besides that people are also faced with a flood of information that tends to contain hoaxes. This study aims to see the contribution of Pattimura University students as part of Indonesian citizens and also scholars in fighting hoaxes in the campus environment. This research uses qualitative research with a descriptive analysis approach. Data were obtained through observation and interviews. The results showed that Pattimura University students see digital democracy as an opportunity for the advancement of democracy and increase student participation and development in democracy, and hoaxes are said to be the main threat to democracy in the digital space, and the key to fighting hoaxes is digital literacy, and the importance of implementing the values of politeness, honesty, tolerance, kinship, unity and unity.]]>
<![CDATA[Tradisi Sumba Antar Perempuan dalam Perkawinan Adat sebagai Civic Culture Masyarakat Negeri Iha-Ulupia ]]>
<![CDATA[Tina Mutmainna Siauta]]>;
<![CDATA[Fricean Tutuarima]]>;
<![CDATA[Fatimah Sialana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.974 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mendiskripsikan tradisi sumba antar perempuan dalam perkawinan adat sebagai civic culture masyarakat negeri Iha-Ulupia. Penelitian ini meggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi sumba antar perempuan dalam perkawinana adat dan bagaimana tradisi sumba antar perempuan dalam perkawinan adat sebagai civic culture masyarakat negeri Iha-Ulupia.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara ini menunjukan bahwa tradisi sumba yang ada di negeri iha-ulupia adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan apabila ada perkawinan adat dilakukan. Tradisi sumba ini berlangsung tiga hari sebelum perkawinan atau akad nikah dilaksanakan. Tradisi sumba ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan masih dipertahakan hingga sekarang ini, tradisi ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat setempat. dalam tradisi ini juga terdapat nilai-nilai budaya kewarganegaraannya yakni nilai kebersamaan, gotong royong, social, agama dan moral. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap masyarakat.]]>
