Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Eduvest - Journal of Universal Studies Palangka Law Review
Louise Theresia
Universitas Palangka Raya
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN PEMBUATAN LABEL DAN KEMASAN PADA UMKM NASI OYEK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NILAI JUAL Louise Theresia; Sal Sabillah; Nawang Wulan; Nazmah; Reyas Rakhasiwi; Rizza Jazilatul Ainiyah; Putri Elicabeth Manalu; Elda Neah Triwahyuni; Aal Haent; Jan Stepanus; Muhammad Sazali
Jurnal Pengabdian Kampus Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kampus
Publisher : LPPM Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/jpmupr.v10i1.5551

Abstract

Salah satu kegiatan mahasiswa adalah KKN Kebangsaan, yang mana termasuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam tulisan ini diangkat topik UMKM Nasi Oyek yang merupakan olahan makanan dari singkong dan merupakan makanan tradisional yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten PulangPisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan berupa saran penggunaan kemasan terbaru yang lebih aman, higienis, dan modern. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi pemasaran guna menarik perhatian pembeli yang memberikan dampak peningkatan penjualan. Kegiatan tersebut dilakukan denganpembuatan desain kemasan, serta pendaftaran UMKM sebagai identitas usaha.
Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan: Kajian Yuridis Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kadoni Siringoringo; Louise Theresia
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4049

Abstract

Penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Komisi Nasional HAM selaku lembaga khusus yang mandiri dan independen hanya berwewenang melakukan penyelidikan. Sedangkan tahap penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Sehingga penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi secara independen, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada kewenangan Kejaksaan Agung yang merupakan cabang kekuasaan pemerintah. Maka Komnas HAM sebagai lembaga khusus yang bertujuan dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM tidak lagi benar-benar lembaga independen, hal ini dikarenakan hasil penyelidikannya ditindaklanjuti oleh lembaga lain dibawah cabang kekuasaan pemerintah sebagai pemegang kekusaan eksekutif
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ainul putra; louise theresia
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4394

Abstract

Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam memaksimalkan sumber-sumber dari pajak daerah tersebut terkhususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Namun, dalam realitasnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Sanksi administratif yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Wajib Pajak Bumi dan Banguna Pedesaan dan Perkotaan. Jenis penelitian ialah yuridis empiris dengan instrument pengumpulan data ialah wawancara, observasi dan tinjauan Pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa data yang diperoleh selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 adanya kesenjangan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 43.823 lembar, namun yang dilunasi wajib pajak adalah 17.830 lembar dan jumlah yang menunggak adalah 25.993 lembar yang menyebabkan terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur diatur mengenai sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau telambat dalam membayar pajaknya yaitu adanya sanksi administratif.
Pendaftaran Tanah Sporadik dalam Mewujudkan Good Governance nana silpia; Louise Theresia
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.10495

Abstract

Realita pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik dalam mewujudkan Good Governance masih belum Optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan proses pendaftaran tanah melebihi dari aturan yang ditetapkan, serta masih sering terjadi konflik kepemilikan tanah antara subjek hukum pemilik tanah yang dikarenakan tidak optimal fungsi kerjasama dan koordinasi baik antar pihak terkait yang diberikan kewenangan secara atribusi dan delegasi oleh ketentuan perundang-undangan, terhadap objek tanah yang dimohon oleh Si pemohon untuk didaftarkan tanahnya agar memiliki legalitas yaitu Sertifikat, sehingga mengakibatkan data kepengurusan Sertifikat Sporadik tidak sinkron. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah Sporadik dalam mewujudkan Good Governance yaitu sumber daya manusia yang masih tidak maksimal, kurangnya penyuluhan, sosislisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, masih banyak tumpang tindih  alas hak atas tanah sebelumnya yang dimiliki pemilik tanah, masih adanya ”Oknum” Mafia tanah, masih adanya tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah, kesadaran kukum masyarakat masih kurang terhadap legalitas kepemlilikan tanah, sehingga hanya mengandalkan surat kepemilikan tanah yang hanya dikeluarkan oleh pihak kelurahan, dan skema atau alur penetapan hak atas tanah yang kurang optimal
The Implementation of Restitution for Victims of Sexual Assault Against Children in Palangka Raya City Sitholabi Sitholabi; Heriamariaty Heriamariaty; Rizki Setyobowo Sangalang; Louise Theresia
Jurnal Daulat Hukum Vol 9, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v9i1.51483

Abstract

The case of sexual intercourse against children is a serious crime that causes physical, psychological, and social impacts on the victim, so that the fulfillment of the right to restitution is a crucial element in legal protection for children, because it plays a role in the victim's recovery effort to return their condition as close as possible to the state before the crime occurred. This study aims to analyze the implementation of restitution for child victims of sexual intercourse in the jurisdiction of the Palangka Raya District Attorney's Office and examine the role and efforts of prosecutors in optimizing the implementation of restitution, including the factors that hinder it. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach, which is carried out through a literature study of laws and court decisions, as well as interviews with relevant law enforcement officials, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that although restitution has been regulated normatively in various laws and regulations, its implementation has not been optimal due to the limited economic capacity of the perpetrator, the low understanding of victims and their families regarding the right to restitution, and the less than optimal coordination between prosecutors, law enforcement officials, and the Witness and Victim Protection Agency. This study concludes that optimizing restitution requires strengthening regulations, institutional readiness, and strong synergy between prosecutors, investigators, judges, and the LPSK so that protection can be realized effectively.
Legal Analysis of Disparities in Judges' Decisions in Criminal Assault Cases Resulting in Severe Injuries Jumiati Jumiati; Kiki Kristanto; Louise Theresia
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 6 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i6.52824

Abstract

This research discusses the disparity of judges’ decisions in criminal assault cases resulting in severe injuries within the Indonesian criminal justice system. Sentencing disparity has become an important legal issue because differences in punishment for similar criminal acts may undermine legal certainty, justice, and public trust in the judiciary. The purpose of this study is to analyze the factors causing disparities in judges’ decisions and to examine the legal considerations used in imposing criminal sanctions, particularly in cases involving recidivist offenders and serious injuries. This study employed a normative juridical research method using conceptual and case approaches. Data were collected through literature studies involving statutory regulations, court decisions, legal doctrines, and relevant scientific journals. The analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical techniques to compare judicial considerations in similar cases. The findings indicate that disparities in sentencing are influenced by broad judicial discretion, differences in assessing aggravating and mitigating factors, and the absence of detailed sentencing guidelines. Recidivism status, severity of injuries, remorse, and restorative efforts significantly affected judicial decisions. The study concludes that sentencing disparity remains a fundamental issue in Indonesian criminal law enforcement. Therefore, clearer national sentencing guidelines, stronger judicial transparency, and more proportional consideration standards are necessary to ensure fairness, consistency, and accountability in criminal punishment.
IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 2 OF 2015 JUNCTO SUPREME COURT REGULATION NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF SIMPLE LAWSUITS REGARDING THE TIME LIMIT FOR SETTLEMENT OF SIMPLE LAWSUITS IN THE PALANGKA RAYA DISTRICT COURT Muhammad Dafi Nugraha; Yacob Ferdinan Martono; Evi; Louise Theresia
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i2.1366

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the deadline for resolving simple lawsuits based on Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015 juncto Perma No. 4 of 2019 concerning the Procedure for Resolving Simple Lawsuits at the Palangka Raya District Court and to identify the factors causing the deadline to be exceeded. This research adopts an empirical legal method with a descriptive qualitative approach thru interviews and case data analysis using the Case Tracking Information System (SIPP). The research results show that the majority of simple lawsuits are not resolved within the 25 working days timeframe, with some cases even lasting up to 618 days. The delays are caused by the absence of the parties, the low level of legal understanding in society, the lack of good faith from the defendant, administrative obstacles, and the absence of sanctions for exceeding the deadline. This condition indicates a gap between norms and practices, so the goal of a simple lawsuit as a mechanism for quick, simple, and low-cost dispute resolution has not yet been fully realized.
Co-Authors Aal Haent ainul putra Elda Neah Triwahyuni Evi Heriamariaty Heriamariaty Jan Stepanus Jumiati Jumiati Kadoni Siringoringo Kiki Kristanto Muhammad Dafi Nugraha Muhammad Sazali nana silpia Nawang Wulan Nazmah Putri Elicabeth Manalu Reyas Rakhasiwi Rizki Setyobowo Sangalang Rizza Jazilatul Ainiyah Sal Sabillah Sitholabi Sitholabi Yacob Ferdinan Martono