Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL RIO LAW JURNAL Jurnal Smart Hukum (JSH) Journal of Mandalika Literature Jurnal Ilmiah Research and Development Student Jurnal Ilmiah Nusantara
Kristiane A. Paendong
Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Memalsukan Surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid 19 Nopesius Bawembang; Rinny Ante; Joice Umboh; Kristiane A. Paendong; Herts Taunaumang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kejahatan baru yaitu pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) negatif Covid-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari berbagai pihak. Tindakan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yangmana telah tertuang dalam Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta dijabarkan dengan penjelasan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming: Analisis terhadap Respons Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban Herts Taunaumang; Joice Umboh; Kristiane Paendong; Rinny Ante
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis respons hukum terhadap body shaming di Indonesia dengan memeriksa relevansi dasar hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun ada undang-undang yang melindungi korban body shaming, implementasinya masih terbatas dan sanksi yang diberikan belum memadai. Selain itu, artikel juga menjelaskan kebijakan perlindungan yang telah diterapkan, termasuk Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, tantangan dalam perlindungan korban body shaming juga dibahas, termasuk kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming, dan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya, perlindungan terhadap korban body shaming membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta kerjasama antara lembaga penegak hukum, platform digital, dan pihak terkait dalam mengatasinya.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Punggutan Liar yang Dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar Cindi M.M Rantung; Jili Tesa Madira; Joice Umboh; Joke Punuhsingon; Kristiane Paendong
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i2.4586

Abstract

Illegal levies or commonly abbreviated as pungli can be interpreted as levies carried out by individuals or officers who are unlawful and violate the rules. Illegal levies are a form of abuse of authority that has the purpose of facilitating affairs or fulfilling the interests of the levy payer. So it can be concluded that pungli involves two or more parties, be it service users or officers who usually make direct contact to carry out secret or overt transactions, where in general pungli that occurs at the field level is carried out briefly and usually in the form of money. The practice of illegal levies does not only occur in the community but also often occurs in government agencies. Therefore, the following research problems can be formulated: 1. How is law enforcement against illegal levy perpetrators carried out by state civil servants (ASN) syahbandar (Bitung Police Case Study)? 2. How is the application of legal sanctions against illegal levy perpetrators carried out by state civil servants (ASN) syahbandar (Bitung Police Case Study)? The author wrote this thesis using research conducted is normative legal research with an Empirical Juridical approach which uses primary data in the form of interviews with investigators at the Bitung Resort Police and is supported by secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary laws.
Analysis of the Application of Justice Principles in Civil Dispute Resolution in Indonesia: A Study of Cases in District Courts Umar, Nurifana; Sumilat, Rohyani Rigen Is; Ante, Rinny; Paendong, Kristiane Aprilia; Umboh, Joice Jane
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 3 (2025): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i3.1354

Abstract

This research analyzes the application of justice principles in the resolution of civil disputes at Indonesian district courts. Employing a qualitative approach, the study examines 15 civil case decisions from five major district courts between 2020 and 2024, complemented by interviews with judges, lawyers, and litigants. The findings reveal that the pursuit of procedural certainty often overrides substantive justice, with strict adherence to procedural rules sometimes resulting in the dismissal of valid claims. Cultural factors, such as the integration of adat (customary law), further complicate the consistency of judicial decisions, particularly in inheritance and land disputes. Additionally, external pressures—including corruption and political influence—pose significant challenges to impartial adjudication. These complexities highlight a persistent tension between legal certainty and fairness in Indonesia’s civil justice system. The study recommends targeted judicial training focused on balancing procedural and substantive justice, enhanced oversight by the Judicial Commission, and reforms to allow greater judicial discretion in procedural matters. By providing an in-depth examination of district court practices, this research contributes to a better understanding of the systemic barriers to achieving justice in Indonesian civil litigation and offers practical recommendations for reform. The findings underscore the importance of aligning legal procedures with the fundamental goal of delivering fair and equitable outcomes for all parties involved.
Dinamika Kebebasan Beragama di Indonesia: Antara Konstitusi dan Politik Hukum Amer, Nabih; Sumila, Rohyani Rigen Is; Ante, Rinny; Umboh, Joice Jane; Paendong, Kristiane Aprilia; Simamora, Pinta Nadia Satalini
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1354

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menggali dan memahami dinamika kebebasan beragama di Indonesia, yang terikat erat dalam kerangka konstitusional dan politik hukum, serta pengaruhnya terhadap kestabilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitika untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang berlaku. Analisis meliputi penggunaan isu agama dalam politik populisme dan implikasinya pada kebebasan beragama, serta peran pemerintah dan lembaga hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dan narasi politik populisme sering kali menciptakan polarisasi dalam masyarakat, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keharmonisan sosial. Upaya-upaya penguatan lembaga demokrasi dan hukum, serta pendidikan pluralisme, diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan beragama tidak berubah menjadi sumber konflik. 
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Memalsukan Surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid 19 Bawembang, Nopesius; Ante, Rinny; Umboh, Joice; Paendong, Kristiane A.; Taunaumang, Herts
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2548

Abstract

Di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kejahatan baru yaitu pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) negatif Covid-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari berbagai pihak. Tindakan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yangmana telah tertuang dalam Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta dijabarkan dengan penjelasan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
POLICY EVALUATION AND THE ROLE OF NARCOTICS REHABILITATION INSTITUTION S IN NORTH SULAWESI Joke Punuhsingon; Pinta Simamora; Kristiane Paendong; Joni Kutu' Kampilong; Arie Andes; Rohyani Sumilat; Christie Gumansing; Janesandre Palilingan
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6748

Abstract

This study examines how narcotic rehabilitation policies were implemented and how effective they were in North Sulawesi, Indonesia, at a time when the number of drug users increased nationally and regionally. Using a 12 month longitudinal quasi-experimental design, this study followed 400 persons with a history of narcotics use in 15 different districts. Primary and secondary data were combined in an ETL pipeline and using path analysis and structural equation modeling to investigate the relationship between policy harmonization, integration of local cultural values, community support, and relapse outcome. The results suggest that national and regional policies, if properly aligned, along with some culture-related practices, have a strong impact on strengthening formal and informal support mechanisms by and for communities. As a result, this reduced the rate of relapse by approximately 15%, as well as social reintegration indicators. Community-based involvement and the cultural practices of the community were shown to foster program legitimacy, adherence, and sustainability. The research concludes that effective narcolept rehabilitation must include not only institutional coordination and real-time data monitoring but also can only be realized through systematic valuation of local values and local community networks. These results provide evidence-based recommendations for strengthening rehabilitation governance in North Sulawesi and show the possibility of using this as a scalable model for the context-sensitive implementation of a narcotics policy that propels the country's development and is matched to its national priorities and Sustainable Development Goals.
Optimalisasi Pajak Daerah sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Nita Cicilia Ganap; Shintia AlverniaG. Gijoh; Kristiane Aprilia Paendong; Joice Jane Umboh; Cindy Mariam M. Rantung
JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : Jurnal Ilmiah Research and Development Student
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jis.v4i1.1684

Abstract

This study aims to analyze the optimization of local taxes as a legal instrument in realizing the fiscal independence of local governments and to examine the juridical factors that hinder their implementation in regional governance. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive methods. The results show that local taxes hold a strategic role in strengthening regional fiscal capacity, supporting the effectiveness of regional autonomy, and enhancing regional development based on fiscal decentralization. The optimization of local taxes can be achieved through strengthening local tax regulations, digitalizing tax administration systems, improving law enforcement quality, and developing public tax awareness. However, the implementation of local taxes still faces several juridical obstacles, including regulatory disharmony, weak law enforcement, low quality of local regulations, limited capacity of local government officials, and low public trust in local tax management. Therefore, legal reform of local taxation based on transparency, accountability, and good local governance is essential to support the fiscal independence of local governments and sustainable national development..
Antara Perlindungan dan Risiko: Analisis Normatif terhadap Kerugian Institusional dalam Kontrak LPK–PMI Liony Leontin Mongi; Joice Jane Umboh; Pingkan Dewi Kaunang; Nita C. Ganap; Kristiane Paendong
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Mei 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9866

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis ketimpangan kontraktual dalam perjanjian pra-penempatan antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun kerangka regulasi menitikberatkan pada perlindungan PMI, orientasi tersebut secara tidak langsung menimbulkan blind spot dengan mengabaikan kerentanan hukum dan ekonomi LPK sebagai aktor institusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta mengintegrasikan teori keadilan kontraktual (Atiyah dan Rawls), analisis ekonomi hukum (Posner), dan teori kontrak relasional (Macneil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian LPK–PMI secara formal memenuhi syarat sah kontrak, namun secara substantif mengalami ketidakseimbangan dan lemahnya daya paksa. Orientasi perlindungan yang berlebihan terhadap PMI menyebabkan distribusi risiko yang tidak proporsional, sehingga LPK menanggung beban finansial tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini memicu moral hazard, menurunkan efisiensi ekonomi, serta melemahkan kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, ketiadaan mekanisme normatif yang jelas terkait penegakan klausul penggantian biaya menunjukkan adanya kekosongan hukum. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kerangka hukum dan kontraktual berbasis keseimbangan risiko dan perlindungan proporsional. Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan protektif yang sepihak menuju pendekatan perlindungan yang seimbang (balanced protection approach), guna menjamin keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem penempatan pekerja migran Indonesia.
Co-Authors Amer, Nabih Ante, Rinny Arie Andes Christie Gumansing Cindi M.M Rantung Cindy Mariam M. Rantung Ganap, Nita Cicilia Herts Taunaumang Janesandre Palilingan Jili Tesa Madira Joice Jane Umboh Joice Jane Umboh Joice Umboh Joice Umboh Joke Punuhsingon Joke Punuhsingon Joni Kutu Kampilong Liony Leontin Mongi Nita C. Ganap Nopesius Bawembang Nurifana Umar Pingkan Dewi Kaunang Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Rinny Ante Rohyani Sumilat Shintia AlverniaG. Gijoh Sumila, Rohyani Rigen Is Sumilat, Rohyani Rigen Is Taunaumang, Herts Umboh, Joice Umboh, Joice Jane