Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.094
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Keadilan Ius Poenale JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Keadilan PESHUM Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Henny Yuningsih
Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Reassessing Penal Dominance in Indonesian Narcotics Law Through International Legal Comparison Gazali Ahmad; Nashriana Nashriana; Henny Yuningsih
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 20 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2026.V20.67-84

Abstract

Indonesia faces significant challenges in narcotics control, particularly in balancing punitive enforcement with rehabilitation mechanisms. This study adopts a normative legal research approach to compare Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics with the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Using statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the regulatory orientation of Indonesia’s penal and non-penal strategies, particularly as reflected in the policy framework of the National Narcotics Agency (BNN). The analysis indicates that Indonesian legislation adopts a stringent enforcement model, including the possibility of capital punishment for certain trafficking offenses, whereas international standards emphasize proportionality, international cooperation, and preventive mechanisms. Although national law formally recognizes medical and social rehabilitation, its regulatory orientation remains predominantly enforcement-centered. The study also identifies normative and institutional shortcomings in the coordination between BNN and other agencies, such as the police, the Ministry of Health, and UNODC. It highlights the need for clearer communication frameworks, strengthened rehabilitation pathways, and closer alignment between Indonesia’s narcotics legislation and international standards. By reinforcing proportional penal measures alongside structured non-penal mechanisms and enhanced inter-agency and international cooperation, Indonesia may improve the coherence of its narcotics governance framework. A balanced approach that integrates law enforcement with rehabilitation remains essential within a sustainable and legally consistent drug control strategy.
Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Sebagai Instrumen Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Putri Ayu Amanda; Henny Yuningsih; Irsan Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18529

Abstract

The imposition of the death penalty on drug dealers in Indonesia remains a key instrument of criminal law policy in the eradication of narcotics. However, its implementation has generated considerable debate regarding its effectiveness, legal certainty, and human rights protection. This study aims to analyze the implementation of the death penalty in Indonesia, identify obstacles to its implementation for drug offenders, and examine efforts to make the execution of the death penalty more efficient in the future. This study employed a normative legal research method with legislative, conceptual, case-based, and futuristic approaches. The legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the death penalty is still regulated in Indonesian positive law, particularly in the Narcotics Law and the New Criminal Code. However, its implementation faces obstacles such as uncertainty regarding executions, lengthy legal processes, and human rights considerations. Therefore, clearer regulations and more effective policies are needed to ensure the implementation of the death penalty provides legal certainty and supports drug eradication efforts in Indonesia.
Pertimbangan Penyidik Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Maruba Binghot Sihombing; Henny Yuningsih; Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.17924

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan penyidik dalam memberikan rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan konsep (Conseptual Approach). Adapun permasalahan yang dibahas Adalah 1). Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika? 2). Apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan Adalah adanya kewenangan ganda antara BNN dan POLRI dalam hal penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, penyidik memberikan rekomendasi rehabilitasi medis berdasarkan hasil Assesmen dari tim assesmen terpadu Narkotika.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DALAM PENYELENGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Kevin Richardson Bunawan; Henny Yuningsih
Lex LATA Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1881

Abstract

Maraknya kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis Teknologi Finansial (fintech) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial (fintech) legal. Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan Perundang–Undangan tersebut masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh OJK dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum Heny Tri Julianty; Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.20723

Abstract

Praktik surogasi berkembang secara global seiring kemajuan teknologi reproduksi, namun Indonesia hingga kini belum memiliki norma pidana yang secara eksplisit mengatur fenomena tersebut. Ketiadaan norma pidana khusus menimbulkan kondisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis norma implisit surogasi dalam hukum positif Indonesia, mengevaluasi status hukum yang ada berdasarkan teori kepastian hukum, dan merumuskan argumentasi tentang kebutuhan rekonstruksi norma pidana surogasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada, yakni UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, PP No. 61/2014, UU No. 21/2007 tentang TPPO, dan KUHP Nasional 2023, hanya memberikan larangan implisit dan tidak memiliki norma pidana surogasi yang tegas. Kondisi ini melanggar empat prinsip kepastian hukum, yakni lex scripta, lex certa, lex stricta, dan konsistensi penegakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan norma pidana surogasi yang komprehensif dan berbasis nilai Pancasila merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Co-Authors Decri Reza Faiqah Putri Nur Islamiati Ferra Dwi Ayu Saputri Gazali Ahmad Heny Tri Julianty Intan Akuntari Irsan Irsan Irsan Kevin Richardson Bunawan Kiki Fatmala Wardana Mada Apriandi Zuhir Maruba Binghot Sihombing Meria Utama Nashriana Nashriana Paulus Bill Regent A Putri Ayu Amanda Ridwan Ridwan Ridwan Y Sonafist