Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.094
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Keadilan Ius Poenale JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Keadilan PESHUM Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Henny Yuningsih
Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : peshum

 1 
Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Faiqah Putri Nur Islamiati; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15678

Abstract

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana korupsi, terutama melalui perumusan Pasal 603 dan Pasal 604. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pergeseran politik hukum pidana dibandingkan pengaturan yang lalu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pada aspek penalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pidana dalam pengaturan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta implikasinya terhadap karakter korupsi sebagai extraordinary crime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP terbaru merupakan bagian dari upaya rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional guna mewujudkan sistem pemidanaan yang terintegrasi, proporsional, dan menjamin kepastian hukum. Penyesuaian ancaman pidana, khususnya terkait pidana minimum dan denda, mencerminkan upaya negara menyeimbangkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi politik hukum pidana dalam mempertahankan sifat luar biasa tindak pidana korupsi.
Kekosongan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penyalahgunaan Artificial Intelligence Pada Deepfake Pornografi Di Indonesia Decri Reza; Meria Utama; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16856

Abstract

Perkembangan pesat artificial intelligence telah memungkinkan penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menghasilkan konten pornografi melalui manipulasi digital tanpa persetujuan korban. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang serius terutama terkait perlindungan korban yang mengalami pelanggaran terhadap identitas martabat dan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi di Indonesia serta mengidentifikasi kekosongan norma dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang Undang Pornografi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku namun belum secara eksplisit mengatur manipulasi berbasis artificial intelligence sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keterbatasan perlindungan korban. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif guna menjamin perlindungan yang efektif. Temuan ini menegaskan urgensi reformasi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi serta memperkuat perlindungan martabat dan privasi individu di era digital.
Disparitas Keputusan Hakim dalam Diversi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Kiki Fatmala Wardana; Henny Yuningsih; Irsan Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.17535

Abstract

Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas keputusan hakim terhadap penerapan diversi pada sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan diversi merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dengan pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan (restoratif), namun kenyataannya masih terdapat ketidakkonsistenan putusan hakim tentang persoalan yang memiliki sifat yang sama. Penelitian ini disusun menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, teoritis, dan analisis perkara, sehingga hasil pada penelitian menerangkan bahwasanya disparitas terjadi akibat luasnya diskresi hakim, belum adanya parameter operasional yang jelas, serta perbedaan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Dari perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan bahwa keselarasan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masih belum tercapai, serta belum terpenuhinya prinsip equality before the law. Selain itu, disparitas tersebut berdampak negatif terhadap perlindungan anak, khususnya bagi anak yang tidak memperoleh diversi, seperti timbulnya stigma sosial, tekanan psikologis, dan meningkatnya risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan melalui penyusunan pedoman teknis, pengembangan kapasitas hakim, serta optimalisasi koordinasi antar aparat penegak hukum supaya pelaksanaan diversi dapat diterapkan secara konsisten dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst) Ferra Dwi Ayu Saputri; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18059

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pengembalian kerugian negara masih menghadapi kendala karena aset hasil korupsi sering disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya kerugian negara serta pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian negara terjadi melalui pembayaran bijih timah kepada penambang ilegal, biaya sewa smelter yang tidak wajar, dan kerusakan lingkungan, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan uang pengganti belum optimal karena pengadilan hanya membebankan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Merujuk pada teori tujuan hukum maka Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan putusan bagi pemulihan keuangan negara masih sangat terbatas, karena mekanisme pengembalian aset yang diterapkan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, aspek keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi belum tercapai secara optimal.
Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Sebagai Instrumen Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Putri Ayu Amanda; Henny Yuningsih; Irsan Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18529

Abstract

The imposition of the death penalty on drug dealers in Indonesia remains a key instrument of criminal law policy in the eradication of narcotics. However, its implementation has generated considerable debate regarding its effectiveness, legal certainty, and human rights protection. This study aims to analyze the implementation of the death penalty in Indonesia, identify obstacles to its implementation for drug offenders, and examine efforts to make the execution of the death penalty more efficient in the future. This study employed a normative legal research method with legislative, conceptual, case-based, and futuristic approaches. The legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the death penalty is still regulated in Indonesian positive law, particularly in the Narcotics Law and the New Criminal Code. However, its implementation faces obstacles such as uncertainty regarding executions, lengthy legal processes, and human rights considerations. Therefore, clearer regulations and more effective policies are needed to ensure the implementation of the death penalty provides legal certainty and supports drug eradication efforts in Indonesia.
Pertimbangan Penyidik Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Maruba Binghot Sihombing; Henny Yuningsih; Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.17924

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan penyidik dalam memberikan rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan konsep (Conseptual Approach). Adapun permasalahan yang dibahas Adalah 1). Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika? 2). Apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan Adalah adanya kewenangan ganda antara BNN dan POLRI dalam hal penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, penyidik memberikan rekomendasi rehabilitasi medis berdasarkan hasil Assesmen dari tim assesmen terpadu Narkotika.
Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum Heny Tri Julianty; Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.20723

Abstract

Praktik surogasi berkembang secara global seiring kemajuan teknologi reproduksi, namun Indonesia hingga kini belum memiliki norma pidana yang secara eksplisit mengatur fenomena tersebut. Ketiadaan norma pidana khusus menimbulkan kondisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis norma implisit surogasi dalam hukum positif Indonesia, mengevaluasi status hukum yang ada berdasarkan teori kepastian hukum, dan merumuskan argumentasi tentang kebutuhan rekonstruksi norma pidana surogasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada, yakni UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, PP No. 61/2014, UU No. 21/2007 tentang TPPO, dan KUHP Nasional 2023, hanya memberikan larangan implisit dan tidak memiliki norma pidana surogasi yang tegas. Kondisi ini melanggar empat prinsip kepastian hukum, yakni lex scripta, lex certa, lex stricta, dan konsistensi penegakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan norma pidana surogasi yang komprehensif dan berbasis nilai Pancasila merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Co-Authors Decri Reza Faiqah Putri Nur Islamiati Ferra Dwi Ayu Saputri Gazali Ahmad Heny Tri Julianty Intan Akuntari Irsan Irsan Irsan Kevin Richardson Bunawan Kiki Fatmala Wardana Mada Apriandi Zuhir Maruba Binghot Sihombing Meria Utama Nashriana Nashriana Paulus Bill Regent A Putri Ayu Amanda Ridwan Ridwan Ridwan Y Sonafist