Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT AKTIVITAS FINANCIAL BETTING DAN TURUNANYA MELALUI APLIKASI ONLINE DI INDONESIA Dika Anggara Putra
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of digital technology disruption 4.0, forcing people in the world, especially in Indonesia to use digital technology in almost all daily activities, especially the arrival of the Covid 19 pandemic accelerated the development of digital technology and forced almost all people to use it. This includes the revolutionary financial sector using digital technology as a means for interaction between debtors and creditors as well as investors in carrying out financial activities. The rapid pace of technological development, especially in the financial sector, should be balanced with the development of laws and regulations governing digital economic activities so that in the implementation of digital economic activities, especially in the financial sector, the Indonesian people are protected by legal rules to ensure the implementation of digital technology activities in accordance with the principle of justice.
PERLINDUNGAN HUKUM POJK NOMOR 14/POJK.05/2020 TERHADAP DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN KEADILAN Maslikan Maslikan; Dika Anggara Putra
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kendaraan sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk menunjang mobilitas dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan fasilitas umum masyarakat banyak yang memilih untuk memeiliki sendiri kendaraan karena dirasa lebih leluasa dalam beraktifitas. Untuk mendapatkan kendaraan dipermudah dengan layanan pembiayaan atau kredit kendaraan bermotor yang disediakan oleh Lembaga penyedia layanan keuangan (leasing). Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan dalam pemberian kredit membuat mayoritas masyarakat menggunakan fasilitas kredit dalam pemenuhan kebutuhan transportasi. Ketika terjadi pandemi covid19 terjadi semua sektor menjadi terganggu termasuk sektor ekonomi sehingga berdampak sangat signifikan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat pada khususnya masyarakat yang mendapat fasilitas kredit kendaraan dari Lembaga pembiayaan (leasing). Debitor kesulitan untuk memenuhi kewajibanya terhadap kreditor karena kemampuan ekonomi keluarga turut berdampak. Dalam keadaan tidak biasa seperti ini pemerintah melalui regulator mengambil keputusan untuk memberlakukan relaksasi kredit untuk sebagai Langkah untuk menunjang keberlangsungan kegiatan perekonomian ditengah pandemic covid 19.
PELATIHAN KADER POSYANDU DALAM DETEKSI DINI PERTUMBUHAN BAYI Noor Azizah; Dewi Hartinah; Sitta Hasanatin Sholihah; Agung Prihandono; Dika Anggara Putra
Jurnal ABDIMAS Indonesia Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ABDIMAS INDONESIA
Publisher : STIKES Muhammadiyah Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kader posyandu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berperan dalam mensosialisasikan sebagai bentuk sosialisasi tentang kegiatan posyandu kepada penduduk sekitar. Kader sebagai relawan dalam meningkatkan kesehatan bayi dan anak perlu pengetahuan dan ketrampilan dalam mendeteksi pertumbuhan bayi dan balita serta status gizi sehingga didapatkan pertumbuhan yang optimal. Pelatihan ini diberikan kepada kader untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendeteksi pertumbuhan serta status gizi melalui cara mengukur, cara mengisi dancara membaca grafik pertumbuhan di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Dihadaprkan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi kader. Kesimpulan pelatihan ini adlaah terjadi peningkatan pengaetahuan dan letrampilan kader dalam mengukur berat badan, Panjang badan melalui demonstrasi langsung, menuliskan hasil ke grafik dan mampu membaca interpretasi dari grafik pertumbuhan sehingga dapat menentukan status gizi bayi/balita. Kemampuan dalam mendeteksi ini sehingga intervensi tepat sasaran pada bayi yang memang perlu treatment.
Penerapan Diversi dalam Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot Ulin Najikhah; Arina Novitasari; Dika Anggara Putra; Dian Rosita
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1367

Abstract

The application of diversion in the juvenile criminal justice system aims to prevent children from undergoing formal legal proceedings that could negatively impact their development. This study analyzes the implementation of diversion in Decision Number 5/Pen.Div/2023/PN Kot Jo and Number 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot, involving a 15-year-old minor as the perpetrator of a minor offense. The study highlights the judge's considerations in determining diversion, including the child's age, the type of offense, and the offender's social background. Furthermore, this research examines how the principles of restorative justice are applied through diversion deliberations involving the offender, the victim, their families, and other relevant parties. The findings indicate that diversion in this case successfully reached a voluntary agreement, requiring the offender to return the item and compensate the victim. This agreement not only aims to prevent the negative impact of formal judicial proceedings but also provides an opportunity for the child to rehabilitate and reintegrate into society. These findings emphasize that when implemented effectively, diversion mechanisms can serve as an efficient solution for resolving juvenile delinquency cases without resorting to litigation.
Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta Putra, Dika Anggara; Rosita, Dian
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.17835

Abstract

The development of technology and social media has significantly changed the way people communicate, including in searching for life partners. However, this advancement has also created opportunities for cybercrimes, one of which is love scamming, a form of extortion using romance as a pretext through online platforms. Law enforcement against perpetrators of this crime is more relevant when applied under Article 27B paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (8) and Article 29 in conjunction with Article 45B of Law Number 1 of 2024, which amends Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Although the primary element of love scamming is extortion, many cases also involve threats, making it possible to apply multiple legal provisions under the Indonesian Penal Code and the Electronic Information and Transactions Law. Legal protection for victims is carried out through two approaches: preventive and repressive. Preventive protection involves raising public awareness through education and outreach regarding romance-based scams on social media, while repressive protection includes concrete actions by the government and private organizations to help victims obtain legal protection and restore their rights. Therefore, social media users must be more cautious when interacting online, be able to distinguish between real and fake accounts, and avoid trusting strangers too easily to prevent becoming victims of love scamming.