Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.967
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Hasanuddin Law Review Journal on Education Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal of the Community Development in Asia JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Innovative: Journal Of Social Science Research Tumou Tou Law Review
Emma V.T Senewe
Universitas Sam Ratulangi Manado
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Konsekuensi Yuridis Diskresi Pejabat Syahbandar Pelabuhan Manado Terhadap Penetapan Lokasi Kegiatan Bongkar Muat di Kecamatan Malalayang Yang Berdampak Hilangnya Pendapatan Negara Pattrick William Renaldy Malangkas; Ronald J Mawuntu; Emma V T Senewe
Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2023): Juni 2023, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan (
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36412/jce.v7i1.5750

Abstract

Discretion or policy must of course be in line with Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration providing clear parameters regarding the use of discretion by Government Officials so that it can be measured with certainty which discretion is permitted to be issued and implemented and which discretion is deviant or against the law. This study uses normative juridical legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that the permit approval for the use of the coastline of Malalayang Satu Village, Malalayang District, which is used as an activity for loading and unloading of excavated material c outside the port area, does not have an official permit or is illegal. The approval for granting permits conflicts with North Sulawesi Provincial Government Regulation Number 1 of 2014 concerning the spatial plan for the province of North Sulawesi for 2014 – 2034. in tourism zoning so that the Discretion or policy of the Head of the Manado Port Authority and Harbormaster Office regarding granting permits to utilize the coastline of Malalayang Satu Exit, Malalayang District becomes invalid
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM Anas Tasya Anna Pasangka; Emma V.T Senewe; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film di aplikasi media sosial telegram serta upaya yang dilakukan pencipta untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yursidis normatif melalui pendekatan peraturan Perundang- undangan. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta karya sinematografi yakni merupakan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya sengketa serta perlindungan hukum represif sebagai upaya meyelesaikan sengketa. Upaya preventif oleh pemerintah yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, pemerintah juga melakukan pemblokiran link serta public channel yang berisi film hasil bajakan pada aplikasi telegram. Sedangkan upaya represif dari pemerintah yakni tindakan yang akan ditangani langsung oleh Lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film yakni mengambil upaya penyelesaian sengketa secara litigasi pada Pengadilan Niaga atau menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Karya Sinematografi, Pembajakan Film, Hak Cipta, Telegram.
Analisis Yuridis Penistaan Agama di Media Sosial Menurut Hak Asasi Manusia Aime Sumolangi; Emma V. T. Senewe; Caecilia J. J. Waha
Journal on Education Vol 6 No 1 (2023): Journal On Education: Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i1.3618

Abstract

Freedom of expression through social media is one of the rights guaranteed in international human rights agreements. Nonetheless, this freedom can create conflict if freedom of expression is used to insult or harass certain groups or religions. This thesis will examine the juridical analysis of religious blasphemy on social media according to human rights. The criminalization of blasphemy in Indonesia is primarily based on two legal documents. Article 156(a) of the Criminal Code criminalizes the expression "enmity, hatred or contempt for" a religious group. A presidential decree enacted in 1965 (PD No. 1/PNPS/1965) broadened the definition of blasphemy to prohibit “distorted interpretations” of religious teachings. Individuals convicted of blasphemy charges can be sentenced to a maximum of four years in prison under the Criminal Code and five years in prison under a presidential decree. This research is a type of library research. The data sources used in this study are secondary data in the form of books, journals, research results and other written sources. Data collection techniques were carried out using the documentation method and review of the written sources. The journals used in this study are journals published in the last 5 years, namely the period 2018-2022. The results of the study show that the human rights law against religious blasphemy in social media in Indonesia is basically contrary to universal human rights recognized in international conventions on freedom of expression. The existing human rights legal arrangements in Indonesia also do not yet cover in detail the limits of freedom of expression on social media which are considered to be religious blasphemy.
Analisis Hukum Terhadap Ketepatan Waktu Pengiriman Paket Expres Oleh Kurir Kepada Konsumen Fitri Nur Hidayati Salmah; Emma V.T. Senewe; Deasy Soeikromo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap jangka waktu penerimaan paket Express dan untuk mengetahui Penyebab atau Kendala yang Mempengaruhi Keterlambatan Pengiriman Paket Express kepada Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui study kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa Dari beberapa kasus konsumen pembelian barang secara Online di Indonesia pada saat akan memesan barang untuk keperluan hari raya Idul fitri, mengingat overload yang sering terjadi menjelang hari raya yang selalu mengakibatkan barang terlambat datang. Pemesanan barang jauh sebelum hari raya dan memilih pengiriman Express yang digunakan pada saat itu yakni layanan dari ninja Express. dengan membayar ongkos kirim yang lebih mahal dari paket reguler dengan harapan paket akan tiba sesuai dengan estimasi yang sudah di tetapkan oleh ninja Express yaitu 2-3 hari sampai pada tujuan. Pengecekan status keberadaan paket selalu di cek melalui aplikasi pembelanjaan Online yang digunakan, dan pada hari Ke 3 yang seharusnya paket sudah diterima tetapi paket belum juga datang.
Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia Novelinda S.G Sembel; Emma V. T. Senewe; Jeany A. Kermite
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) terhapap penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa peraturan dalam konvensi-konvensi internasional tidak menyetujui adanya praktik pidana mati karena dipandang bertentangan dengan pemenuhan HAM, yaitu hak hidup seseorang sebagai hak derogable atau hak yang tidak dapat dicabut atau dikurang-kurangi. Tetapi di Indonesia, pidana mati masih di berlakukan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup seseorang karena dalam penerapannya, pidana mati diberlakukan demi mengutamakan kepentingan keamanan nasional. Hal ini bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori di mana produk hukum yang lebih rendah seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberlakukan pidana mati harusnya tidak boleh menentang produk hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak hukuman mati dan mengutamakan perlindungan HAM.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Fenia S. G. Lowing; Emma V.T Senewe; Devy K.G Sondakh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2875

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku terorisme di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia menjadi hal yang kompleks dan sensitif. Hal ini berkaitan dengan dua aspek penting yang harus dipertimbangkan: perlindungan hak asasi anak dan penanganan kasus terorisme sesuai dengan hukum internasional hak asasi manusia. Dalam konteks anak pelaku terorisme, hak-hak asasi mereka harus dijamin dan dihormati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai anak, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar hukum internasional mengenai hak-hak anak, Hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi kembali ke masyarakat juga harus dijamin. Dalam keseluruhan proses penanganan anak pelaku terorisme, pemerintah harus mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu, termasuk hak-hak anak sebagai korban ataupun pelaku tindakan terorisme. Penerapan hukum dan tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Kata Kunci : Anak Pelaku Terorisme, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak.
TINJAUAN YURIDIS BERDIRINYA SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Berliani Rombot; Emma Senewe
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional dan bagaimana pemenuhan unsur-unsur terbentuknya suatu negara, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 unsur suatu negara adalah : Penduduk yang tetap, Wilayah yang pasti, Pemerintahan yang berdaulat, Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. 2. Penduduk yang tetap tidak hanya memberikan identitas dan stabilitas sosial, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, keamanan, pertahanan, partisipasi politik, dan pembangunan negara secara keseluruhan. Wilayah suatu negara yang ditetapkan dan diakui memberikan negara kedaulatan dan wewenang untuk mengatur urusan internalnya serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di dalam wilayah yang jelas dan terorganisir. Pemerintahan yang berdaulat adalah aspek penting dalam pembentukan negara. Pemerintahan yang berdaulat memberikan negara kekuasaan otonom untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, menjaga hukum dan ketertiban, mengatur kebijakan ekonomi, menjalin hubungan internasional, serta melindungi dan mewakili kepentingan nasional. Pentingnya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain menunjukkan bahwa hubungan internasional merupakan aspek penting dalam membentuk negara yang terlibat dalam komunitas global. Melalui hubungan ini, negara dapat mempromosikan kepentingan nasional mereka, mencapai perdamaian dan keamanan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Tinjauan,Yuridis,Berdirinya Negara, Hukum Internasional
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Roger Hermanus; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis adalah suatu pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penipuan bisnis. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi. Penerapan Restorative Justice dalam kasus penipuan bisnis dapat membantu menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, serta memberikan peluang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam memulihkan situasi dan menjaga hubungan yang lebih baik di masa depan. Penting untuk melibatkan mediator yang berpengalaman dalam Restorative Justice untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara) akan mengikuti prinsip-prinsip dasar Restorative Justice dengan melibatkan Kejaksaan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum.
KAJIAN HUKUM SENGKETA LAUT CHINA SELATAN BAGI INDONESIA PASCA KEPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TAHUN 2016 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Jonathan Hizkia; Emma Senewe; Natalia Lana Lengkong
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus sengketa laut China Selatan dan pengaturan penyelesaian sengketa internasional dari perspektif Hukum Internasional dan untuk Menjelaskan keputusan Arbitrase Internasional mengenai konflik Laut China Selatan bagi kawasan dan Indonesia menurut Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Filipina memilih Permanent Court of Arbitration yang merupakan bagian dari Mahkamah Arbitrase sebagai untuk menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut pengamatan penulis alasan Filipina memilih badan ini dalam penyelesaian konflik yaitu kerena badan ini menerapkan pasal 9 Lampiran UNCLOS 1982. Pada 2016 Permanent Court of Arbitration (PCA) sudah memutuskan bahwa klaim China soal Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang kuat, putusan ini menegaskan bahwa klaim China atas fitur-fitur yang ada di wilayah Laut China Selatan tidak dapat dibenarkan dalam Hukum Internasional. 2. Penolakan China terhadap Putusan ini juga tentu berdampak bagi Indonesia. Dengan putusan tersebut Indonesia bisa memperkuat argumen mengenai kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dapat memberikan kepastian hukum bagi Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah ZEE Indonesia.Indonesia juga sebagai negara yang menganut politik luar negara bebas aktif juga mendukung penegakkan hukum atas konflik di Laut China Selatan, Indonesia juga aktif dalam mendorong adanya diplomasi dalam menyelesaikan konflik . Kata Kunci : sengketa laut china selatan, arbitrase internasional
Strengthening National Regulations in Combating Cross-Border Trafficking: Empirical Approach and the Way Forward Senewe, Emma Valentina Teresha; Revivo, Antonio; Maramis, Ronny Adrie
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v10i1.4879

Abstract

At practical level, both nationally and internationally, various efforts have been made to deal with increasingly acute human trafficking. However, as it turns out in practice, all existing legal instruments have not had a deterrent effect and have broken the chain of human trafficking to this day. Even more so in Indonesia. This article focuses on examining the answer to the problem, namely the national policy to prevent human trafficking and the efforts that can be made to eradicate increasingly complex human trafficking. This qualitative study is related to the policy and implementation of international and national policies to address human trafficking in cross-country border legal research. This paper provides information on the latest trends in research. The results show that the current moment of globalization is witnessing an extraordinary movement of people, legitimate and illegitimate, across national and international borders. This global movement of people has created panic across borders. It manifests itself in strengthening border controls and tightening immigration laws as a threat to the nation-state's security
Co-Authors A. Valentino Sinaga Abdurrahman Konoras Aime Sumolangi Anas Tasya Anna Pasangka Anggie Stellamaris Tumbel Berliani Rombot Bierhoff Nehemia Kembuan Caeceilia J. J. Waha Cornelis D. Massie Deasy Soeikromo, Deasy Devy K.G Sondakh Doortje Durin Turangan Feiby S Mewengkang Fenia S. G. Lowing Fernando J. M. M. Karisoh Fitri Nur Hidayati Salmah Imelda Amelia Tangkere Jeany A. Kermite Jeany Anita Kermite Jemmy Sondakh, Jemmy Jonathan Hizkia Lifking Novian Kandow Maramis, Ronny Adrie Natalia Lana Lengkong Novelinda S.G Sembel Pattrick William Renaldy Malangkas Revivo, Antonio Richie Ibrael Roger Hermanus Rolando Ngenget Ronald J Mawuntu Ronny A. Maramis Steve Michael Massie Waha, Caecilia J. J. Wempie Jh. Kumendong