Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.967
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Hasanuddin Law Review Journal on Education Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal of the Community Development in Asia JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Innovative: Journal Of Social Science Research Tumou Tou Law Review
Emma V.T Senewe
Universitas Sam Ratulangi Manado
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI KARYA SENI TRADISIONAL DAERAH Senewe, Emma Valentina Teresha
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu potensi masyarakat yang bisa dikelola untuk perkembangan ekonomi adalah pemahaman dan keterampilan mengelola karya seni tradisional daerahnya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum hak cipta dalam melindungi karya tradisional daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan prosedur pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diolah secara deduktif dan dianalisis secara kualitatif, sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang efektivitas pengaturan hukum terhadap karya seni daerah serta kelemahan dan kelebihan atas pengaturan hukum hak cipta tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik kesimpulan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang karya seni tradisional daerah. Di Indonesia, pengaturan hukum tentang karya seni tradisional daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah dikaji, ditemukan beberapa kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang karya seni tradisional daerah yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk perbaikan pada peraturan perundang-undangan selanjutnya.
KEJAHATAN PENIPUAN BISNIS ONLINE DALAM PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Richie Ibrael; Abdurrahman Konoras; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum kejahatan penipuan bisnis online serta memahami, dan mampu menjelaskan penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perlindungan konsumen akibat kejahatan penipuan bisnis online. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). analisis data dilakukan dengan melakukan klasifikasi data, sistematisasi data, dan interpretasi data. Klasifikasi untuk menganalisis sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Sistematisasi data untuk menghimpun dan menganalisis data sesuai bidang atau ruang lingkupnya, serta interpretasi data dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan penipuan bisnis online bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi terdapat beberapa pengaturan lainnya yang berkaitan erat, antara lainnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis online dari aspek tindak pidana penipuan, mengancam sanksi pidana dan denda yang tidak sama tidak mengenai berat-ringannya ancaman pidana maupun besarnya ancaman denda.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT Lifking Novian Kandow; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup, akibat kegiatan pertambangan rakyat serta memahami penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), serta pendekatan kasus (case approach) secara terbatas. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum penunjang. Data yang terkumpul diklasifikasi, diverifikasi, dan diolah berdasarkan bagian masing-masing, yang berintikan pada data dari aspek hukum lingkungan hidup dan data dari aspek hukum pertambangan, khususnya pertambangan rakyat. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan panduan teori hukum, pengertian, dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat mencakup tanggung jawab secara pidana, secara perdata dan secara administrasi negara. Kegiatan pertambangan rakyat baik yang legal maupun illegal terkait erat dengan pertanggungjawaban pelaku usahanya, karena pertambangan rakyat legal dapat menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup, seperti di dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena prinsip pokok ketentuan lingkungan hidup ialah “Pencemar Membayar” (Polluter Pays). Perbedaan mendasar antara pertambangan rakyat legal dan yang illegal adalah pada perizinannya yakni Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Pada pertambangan rakyat ilegal tidak terpenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang ditentukan.
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM HAM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK A. Valentino Sinaga; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20268

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan; kebijakan perlindungan; dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari kekerasan dan korban kejahatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan melalu studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data langsung dari pihak yang berkompeten. Data dianalisis melalui dua tahap, pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi menggandakan proposisi teoritis (relying on theoretical prepositions), tahap kedua menggunakan teknik analisis yang disebut dengan explanation building. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan tertentu selain perempuan dan anak, termasuk didalamnya mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mekanisme perlindungan hukum dengan menjabarkan dalam aturan-aturan daerah serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam praktiknya, antara lembaga-lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak belum bersinergi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu belum ada MoU antara stakeholder terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak yang menjadi acuan, namun belum ada hukum yang secara khusus mengatur bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukum positif yang berlaku untuk menuntut kejahatan dan pelanggaran di sektor publik adalah KUHP. Diantaranya kasus bullyng antara pelaku anak dan korban anak yang tejadi dibeberapa kabupaten/kota yang viral akhir-akhir ini, sampai saat ini belum ada kepastian hukuman dalam bentuk edukasi yang jelas yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
The Right to Life Based on Human Rights Principles: A Normative Study of the Death Penalty in Indonesia Doortje Durin Turangan; Emma V.T. Senewe; Wempie Jh. Kumendong; Jemmy Sondakh
Journal of the Community Development in Asia (JCDA) Vol 4, No 2 (2021): Journal of The Community Development in Asia (JCDA)
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.45 KB) | DOI: 10.32535/jcda.v4i2.1095

Abstract

The right to life is the absolute right of every person and is included in the category of rights that cannot be reduced. Indonesia is one of the countries that still maintains and recognizes the legality of the death penalty as a way to punish the perpetrators of certain criminal acts such as narcotics, terrorism, and murder crimes despite the pros and cons. This study aims to investigate the regulation of the right to life against the death penalty in Indonesia, the construction of the death penalty law from human rights viewpoint, and the judge's consideration in imposing the death penalty associated with the principles of human rights. This study used a qualitative normative juridical approach by referring to the legal norms in statutory regulations and norms of the society. The findings highlight that the early existence of the death penalty in Indonesia is legally regulated in the Criminal Code, most of which are from the Netherlands, namely WvS (Wetboek van Strafrecht).
The Court Ruling Regarding Gender Change in Human Rights Law Fernando J. M. M. Karisoh; Caecilia J. J. Waha; Jemmy Sondakh; Emma V. T. Senewe
Journal of the Community Development in Asia (JCDA) Vol 4, No 3 (2021): Journal of The Community Development in Asia (JCDA)
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.673 KB) | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1183

Abstract

The phenomenon of gender change in Indonesia shows that many people want to change their gender. This study aims to examine and analyze legal arrangements in the field of human rights regarding gender change, the implementation of court decisions in Indonesia regarding gender change and the effect of the formation of laws and regulations that specifically regulate gender change on court decisions in Indonesia. Normative research carried out by means of law, conceptual and case approaches. The results showed international agreements and national legislation have not specifically regulated gender change. The court ruling is based on consideration of the results of the medical examination and legal considerations. The establishment of legislation in particular can strengthen court ruling.
Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon Rolando Ngenget; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13741

Abstract

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut ada yang mengatur terkait dengan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik salah satunya Asas Keterbukaan. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki peran yang kuat dalam pembentukan produk hukum daerah dalam hal ini peraturan daerah, tanpa memperhatikan asas tersebut, maka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tomohon belum melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. Manfaat penelitian ini dalam rangka memberikan kontribusi yang baik untuk pengembangan pengetahuan umum dan khususnya dalam pengembangan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep, pendekatan.
KEDUDUKAN PERTH TREATY DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL SETELAH BERPISAHNYA TIMOR TIMUR DARI INDONESIA Anggie Stellamaris Tumbel; Emma V.T Senewe; Imelda Amelia Tangkere
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Treaty between the Government of the Australia and the Government of the Republic of Indonesia establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries, yang dikenal dengan perjanjian Indonesia-Australia Perth Treaty 1997, yang dilakukan kedua pihak pada Maret 1997 di kota Perth, Australia. Posisi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki batas maritim dengan negara tetangga mewajibkan Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritimnya, agar tidak terjadi tumpang tindih kedaulatan dengan negara tetangga. Setelah terjadi pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 2002, perjanjian ini belum diratifikasi dikarenakan masih mengandung wilayah Timor Timur. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Perth Treaty dalam peraturan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur mengenai perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), selanjutnya data dan infomasi yang diperoleh sebagai bahan primer dan sekunder sebagai bahan rujukan bidang hukum kemudian dideskripsikan dan diintegrasikan agar memperoleh informasi yang akurat untuk menjawab permasalahan. Adapun hasil penelitian kedudukan Perth Treaty menurut hukum nasional masih dalam tahap penandatanganan kedua belah pihak, tetapi belum sampai pada tahap pengesahan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional , bahwa perjanjian ini perlu diratifikasi dalam bentuk peraturan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Perth Treaty, Perjanjian Internasional, Ratifikasi
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK OLEH PENYELENGGARA NEGARA (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa) Bierhoff Nehemia Kembuan; Emma V.T Senewe; Feiby S Mewengkang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pungutan liar oleh penyelenggara negara serta upaya pemberantasan pungutan liar oleh penegak hukum. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, adapun kesimpulannya yakni: Kesadaran hukum masyarakat Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa sehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara negara sangat rendah. Untuk memberantas pungutan liar yang sering terjadi di kantor pelayanan publik, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016.
Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia Emma V. T. Senewe; Steve Michael Massie; Caeceilia J. J. Waha; Cornelis D. Massie
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1200

Abstract

IUU Fishing oleh kapal asing sering ditemukan di wilayah perairan teritorial sampai ZEE Indonesia. Hot Pursuit diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dan diatur lebih lanjut pada Ratifikasi UNCLOS 1982 yaitu UU No. 17 Tahun 1985 beserta turunannya. Tujuan utama yakni dalam rangka upaya melakukan tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan berdasarkan hukum terhadap IUU fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan IUU fishing. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hot pursuit di Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap pelaku IUU fishing. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional di wilayah perairan Indonesia. Penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum ditegaskan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan yang antara lain memberikan kewenangan penegakan hukum pemberantasan kejahatan IUU Fishing kepada Satgas KKP.
Co-Authors A. Valentino Sinaga Abdurrahman Konoras Aime Sumolangi Anas Tasya Anna Pasangka Anggie Stellamaris Tumbel Berliani Rombot Bierhoff Nehemia Kembuan Caeceilia J. J. Waha Cornelis D. Massie Deasy Soeikromo, Deasy Devy K.G Sondakh Doortje Durin Turangan Feiby S Mewengkang Fenia S. G. Lowing Fernando J. M. M. Karisoh Fitri Nur Hidayati Salmah Imelda Amelia Tangkere Jeany A. Kermite Jeany Anita Kermite Jemmy Sondakh, Jemmy Jonathan Hizkia Lifking Novian Kandow Maramis, Ronny Adrie Natalia Lana Lengkong Novelinda S.G Sembel Pattrick William Renaldy Malangkas Revivo, Antonio Richie Ibrael Roger Hermanus Rolando Ngenget Ronald J Mawuntu Ronny A. Maramis Steve Michael Massie Waha, Caecilia J. J. Wempie Jh. Kumendong