Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Integrating the Maqasid Shariah and Green Constitution Approaches in Addressing Illegal Investment: An Analysis of the Dynamics of National Legal Reform Novianti, Linda; Setiawati, Liya; Rahmadika, Sarah; Nurrohmat, Asep Gema
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v5i4.49175

Abstract

This study examines the integration of Maqashid Shariah and the Green Constitution as a conceptual framework for reforming Indonesia’s legal system in response to the growing threat of illicit investment. Utilizing a normative-juridical approach and a descriptive qualitative method, the research is based on primary sources including statutory regulations and constitutional provisions, as well as secondary materials such as Islamic jurisprudence, academic journals, and legal documents. The findings demonstrate that reactive legal enforcement alone is insufficient to combat the complexity of investment-related fraud. The principle of ḥifẓ al-māl in Maqashid Shariah highlights the ethical imperative to protect wealth proactively, advocating for transparency, equity, and distributive justice in financial regulation. Simultaneously, the Green Constitution anchors environmental sustainability and social justice as constitutional obligations, emphasizing the role of law in safeguarding both present and future generations from systemic economic harm. Together, these two frameworks form a transdisciplinary legal model that transcends legal formalism by incorporating moral, spiritual, and ecological values into investment governance. The study concludes that national legal reform must adopt an integrative approach to ensure not only legal certainty, but also ethical legitimacy and sustainable public welfare. This conceptual synthesis contributes to the evolving global discourse on ethical finance and constitutional justice, offering practical recommendations for policymakers, academics, and regulatory institutions in developing fair and preventive investment laws.
Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok Melalui Edukasi Literasi Perbankan, Kesadaran Hukum, dan Nilai-Nilai Islam sebagai Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok di Kampung Warung Gede Desa Cibiru Wetan Setiawati, Liya; Linda Novianti; Rahmadika, Sarah
Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan Vol. 7 No. 1 (2026): JADKES Edisi Januari 2026
Publisher : LPPM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jadkes.v7i1.4929

Abstract

Illegal lending practices known as bank emok remain prevalent in rural communities and generate adverse economic, social, and legal consequences. Limited financial literacy, low awareness of banking regulations, and insufficient knowledge of Islamic financial alternatives contribute to the community’s dependence on such practices. This community service program aims to enhance public understanding of banking literacy, legal awareness, and Islamic values as preventive measures against bank emok practices in Kampung Warung Gede, Cibiru Wetan Village, Bandung Regency. The program was implemented through educational socialization, interactive discussions, case-based explanations, and the distribution of simple educational materials. The results indicate an improvement in participants’ awareness of the risks associated with illegal lending, banking legal aspects, and the importance of choosing licensed and Sharia-compliant financial institutions. This program is expected to encourage more prudent, ethical, and sustainable financial behavior within the community.   Keywords: bank emok; financial literacy; Islamic finance; banking law; community service.
Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas Linda Novianti
Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 1 April (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v3i1.8759

Abstract

Berbagai generasi sudah pasti mewarisi sejarah dan tidak akan pernah bisa melupakan petaka berdarah kerusuhan Mei 1998. Meskipun generasi milenial seperti era masa kini tidak turut berperan pada masa itu, namun dengan membaca sejarahnya, tentu dapat mengundang perasaan mengerikan tatkala membayangkannya. Terkait Etnis Cina misalnya, yang dikejar-kejar, dipukuli, dianiaya, dibunuh secara keji, bahkan diperkosa ramai-ramai. Barang dagangan dalam ruko-ruko milik mereka dijarah, lalu dibakar. Sepertinya tidak terhitung banyaknya rumah, ruko, mall, gedung perkantoran, bahkan sarana olahraga yang dibakar massa saat kerusuaan tersebut terjadi. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif, dengan hasil analisis bahwa perlindungan atas hak minoritas beberapa upayanya, dapat dilakukan dengan pemenuhan kewajiban serta ikrar dari berbagai negara seperti halnya yang tercantum dalam perjanjian internasional, memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan kaum minoritas dalam rangka pengembangan kebijaksanaaan, serta menyokong pemahaman kebudayaan,  tradisi dan bahasa kaum minoritas yang berada pada wilayah tertentu dengan mengulurkan jaminan anggota kelompok minoritas juga memiliki kesempatan yang sama secara menyeluruh. Sementara itu, mengenai prinsip dasar hukum hak minoritas merupakan panduan bagaimana negara mengatur dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas. Aturan-aturan tersebut meliputi produk hukum nasional, upaya ratifikasi terhadap konvensi dan kovenan internasional yang berhubungan dengan hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan.