Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj) Radana, Ilham Kembar; Hasibuan, Aulia Rahman Hakim; Rahmayanti, Rahmayanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19641

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung kematian merupakan permasalahan serius sebagaimana tergambar dalam Putusan PN Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj, di mana penelitian hukum normatif ini menganalisis pengaturan hukumnya dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004, faktor-faktor penyebabnya yang berakar pada sistem patriarki dan relasi kuasa tidak setara, serta mengidentifikasi kekeliruan fundamental dalam putusan tersebut karena majelis hakim menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT dengan pidana 14 tahun penjara meskipun fakta persidangan menunjukkan terpenuhinya unsur pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang seharusnya diancam dengan pidana lebih berat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Sembiring, Junior Kadiva; Ramadani, Suci; Hasibuan, Aulia Rahman Hakim
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 3 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3363

Abstract

Abstract: This study examines the criminal liability of children in conflict with the law in the context of drug abuse crimes. The main focus of this study is to identify the legal aspects that regulate the liability of children, as well as the challenges faced in enforcing the law against child offenders. The methods used consist of normative legal analysis and interviews with legal practitioners, psychologists, and social workers. specific provisions in the Child Criminal Justice System Law, implementation in the field is often hampered by social stigma, lack of rehabilitation facilities, and public misunderstanding of children's rights. This study recommends the need for policy reform and increased public awareness of child protection, as well as a rehabilitative approach.Keyword: Criminal Liability, Children, Drug Abuse.
Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Restorative Justice Hasibuan, Aulia Rahman Hakim; Brahmana, Egi Bastanta; Herqutanto, Agung
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6665

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis Penuntut Umum dalam penerapan restorative justice pada perkara pidana ringan pasca terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Menggunakan metode yuridis normatif dengan studi pustaka dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa Penuntut Umum berperan tidak hanya sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas kesepakatan damai. Meskipun telah diatur normatif, implementasi di lapangan masih terkendala paradigma retributif, perbedaan pemahaman antar aparat, serta lemahnya mekanisme monitoring. Rekomendasi meliputi standardisasi interpretasi, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan sistem pengawasan serta dokumentasi, guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif, efisien, dan humanis.
CRIMINAL ACTS OF WIVE'S ABANDONMENT BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING ELIMINATION OF VIOLENCE IN HOUSEHOLD (Analysis of Judgment 85/pid.sus/2019/PN.sbh) Aulia Rahman Hakim Hasibuan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 3 (2023): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i3.817

Abstract

One form of crime that occurs in the household environment is domestic violence (KDRT). The thing that is dreamed of by a couple in a marriage is to form a family that is able to provide eternal happiness and create harmony and peace besides having children in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Regarding the elimination of domestic violence, it is regulated in Law Number 23 of 2004. Today household neglect of wives is still common, although various efforts have been made to reduce or even overcome it. Based on this, the problem arises what factors cause neglect in the household and how to punish perpetrators of domestic violence. Then research is needed, namely the type of empirical legal research. In this case law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed and researched in the field. Factors that cause neglect in the household are economic problems, infidelity and behavioral factors. The problem of sentencing from the analysis of cases of neglect in the household raised the conviction of the defendant with a very light 6 month prison sentence that should have been.
Tindak Pidana Penipuan Online Dan Pertanggungjawaban Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Ite Di Indonesia Aulia Rahman Hakim Hasibuan; Andika Kelvin Pranata Pakpahan; Efrrai Daeli
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penipuan online umumnya dilakukan melalui media elektronik dan transaksi digital dengan berbagai modus yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan online serta pertanggungjawaban hukum pelakunya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji ketentuan hukum positif serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit menyebut istilah penipuan online, namun ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur tindak pidana serta penguatan penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.