Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdi Insani Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Pendidikan Transformatif Journal of Progressive Law and Legal Studies AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara: Journal Law and Islamic Law
Puan Dinaphia Yunan
Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
UPAYA MEMBANGUN LITERASI DIGITAL PADA MASYARAKAT DI ERA KEBEBASAN INFORMASI Winda Dwi Astuti Zebua; Retnowati Wahyuning Dyas Tuti; Puan Dinaphia Yunan; Dina Nurdiana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan media digital yang bisa dimanfaat untuk media komunikasi membantu berbagai usaha untuk menyebarluaskan merk ataupun produk yang mereka tawarkan. Begitu juga dengan pengaruh media baru untuk komunikasi yang memberikan pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat. Jika dibandingkan dengan media konvensional seperti surat kabar, radio dan TV, keberadaan media digital mampu memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi terbaru dan terkini dalam waktu yang singkat bahkah dalam hitungan menit. Di era kebebasan informasi saat ini, diyakini oleh masyarkat bahwa semua orang bebas untuk menyampaikan informasi apapun, bahkan termasuk informasi yang bisa merugikan orang lain. Meskipun demikian tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang seutuhnya siap untuk menggunakan media digital dengan baik, yang dibukti dari banyaknya berita hoaks ataupun konten-konten negative yang tersebar di media social dan aplikasi messenger. Kondisi tersebut juga sering kali terjadi di lingkungan warga RW 11 Kelurahan Karang Asem Barat Citeureup, khususnya di RT 04 dan RT 02 yang mana penulis menyaksikan sendiri bahwa masih banyak masyarakat yang secara sadar menyebarkan berita ataupun konten-konten yang sifatnya negative salah satunya yang pesan yang bernada SARA.Oleh karena itu penulis dan tim merasa perlu untuk bekerja sama dengan Ketua RT 02 dan RT 04 selaku mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini untuk memberikan sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat di era kebebasan informasi ini. Sosialisasi yang diberikan melalui pertemuan yang akan dihadiri oleh oleh warga dan juga menghadirkan narasumber yang berkompeten terkait komunikasi digital, hoaks dan regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah.
PELATIHAN PEMBUATAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Widyasari, Nurbaiti; Bahfen, Munifah; Yunan, Puan Dinaphia
AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/an-nas.3.2.91-96

Abstract

Penggunaan media dalam bidang pendidikan sudah bukan hal yang baru dan yang harus dihadapi dan dikusai oleh guru. Terlebih dalam mengahadapi era society 5.0 dimana bertujuan bertujuan menciptakan masyarakat dimana dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memasukkan inovasi revolusi industri 4.0. Berdasarkan hasil analisis situasi di lingkungan tersebut bahwa sebanyak seluruh guru yang mengisi kuosioner di KB dan TK Labschool menyatakan bahwa sangat penting penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan terdapat 12,5% merasa bahwa kemampuan dalam pengguanaan teknologi dalam pembelajaran dalam kategori baik. Akan tetapi, penilaian tersebut hanyalah dalam penggunaan, sedangkan kemampuan guru dalam menciptakan masih dalam kategori terbatas, sehingga sebanyak 87,5% membutuhkan pelatihan terkait pembuatan multimedia interaktif. Oleh sebab itu, berdasarkan analisa situasi dengan mitra, diperlukanlah solusi dalam mengatasi kebutuhan guru di KB dan TK Labschool, sehingga tujuan dari kegiatan ini memberikan bekal kepada guru-guru KB dan TK Labschool memiliki kemampuan dalam mengembangan aplikasi multimedia interaktif. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian ini merupakan implementasi dari penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa deluruh aspek bernilai 100% dan guru-guru tertarik dalam mengembangkan multimedia interkatif.
Discourse Using Blockchain Technology for the Enforcement of Money Laundering Crimes in Indonesia Huda, Chairul; Yunan, Puan Dinaphia; Paidi, Zulhilmi Bin
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 2 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v8i2.13376

Abstract

Money laundering is a crime aimed at concealing the origin of funds derived from illegal activities, which has become increasingly difficult to detect with the growth of digital transactions and cryptocurrency use. Blockchain, as a distributed ledger technology, can record transactions permanently, transparently, and securely, making it a promising tool to support Anti-Money Laundering (AML) systems. This study examines the role of blockchain in strengthening Indonesia’s AML framework amid rapid growth in digital financial transactions and increasing complexity of money laundering methods. The significant rise in suspicious transaction reports, particularly through digital wallets, e-money, and cryptocurrencies, indicates a shift of money laundering practices to digital channels that challenge existing oversight and law enforcement mechanisms. The study employs a qualitative approach through literature review and secondary data analysis to assess how blockchain features such as immutability, transparency, transaction pattern analysis, and cross-border tracking can enhance detection and verification of suspicious fund flows. The results suggest that blockchain has the potential to strengthen KYC procedures, enhance forensic capabilities, and provide verifiable electronic evidence. Nevertheless, regulatory and institutional limitations remain. OJK Regulation No. 27 of 2024 does not yet incorporate blockchain analytics, regulate privacy coins, mixers, or cross-chain laundering, nor provide a technology-based supervisory framework. Challenges also exist in evidentiary standards, digital chain-of-custody mechanisms, and technical capacity of law enforcement. Effective implementation of blockchain in Indonesia’s AML system requires regulatory refinement, institutional strengthening, and alignment with FATF standards.
Imposition of Maximum Sentences on Juvenile Offenders for Concurrent Offenses of Premeditated Murder and Theft Puan Dinaphia Yunan; Tubagus Heru Dharma Wijaya; Ratu Lingga Sangkan Buana
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 4 № 02 (2026): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v4i02.2534

Abstract

The global juvenile justice framework increasingly prioritizes restorative justice, imposing strict statutory sentencing caps predicated on diminished adolescent culpability. However, the rigid application of these mandatory leniency provisions to exceptionally heinous, multi-layered juvenile crimes precipitates a profound doctrinal collision. Utilizing a doctrinal legal methodology that integrates case and statute approaches, this article critically examines the tension between formal statutory limits and the pursuit of substantive justice in the Global South. By analyzing a landmark Indonesian judicial decision (Decision No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj) involving extreme concursus realis—premeditated mass murder, aggravated theft, and post-mortem sexual assault. This study demonstrates the critical inadequacy of inflexible juvenile sentencing caps. The findings indicate that strict adherence to the statutory maximum creates a severe proportionality deficit, effectively granting legal impunity for concurrent offenses and eroding public trust. Consequently, judicial officers in transitional democracies are functionally compelled to engage in judicial activism. Grounded in Sociological Jurisprudence and Progressive Law, the court's deliberate circumvention of positive law operates not as a subversion of authority but as a necessary mechanism of social engineering to prevent extrajudicial vigilante violence, restore moral equilibrium, and preserve the rule of law. Ultimately, this study contributes to the global jurisprudential discourse by proposing a critical theoretical framework that reconciles statutory leniency with substantive justice, offering actionable insights for future legislative reform and guiding judicial discretion in cases of extreme juvenile concursus realis.
PROGRAM PANGGUNG CERIA: PENGENALAN DRAMA SEDERHANA UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER DAN IMAJINASI ANAK USIA DINI Khaerunnisa Khaerunnisa; Mutiarani Mutiarani; Puan Dinaphia Yunan; Rina Nuryani; Tiara Savitri; Anzily Rahma Alia
Jurnal Abdi Insani Vol 13 No 6 (2026): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v13i6.4067

Abstract

The Panggung Ceria Program: An Introduction to Simple Drama to Cultivate Character and Imagination in Early Childhood is motivated by the importance of providing creative, fun learning media that are in accordance with the developmental characteristics of early childhood. At this stage of development, children have a high curiosity and imagination, so they need stimulation through visual experiences, stories, and meaningful interactive activities. However, learning in some early childhood education institutions is still dominated by basic academic activities so that the space for developing imagination, empathy, and understanding of character values ​​is not optimal. This community service activity aims to introduce simple drama as an educational medium to foster children's imagination and strengthen character values ​​through the stories and characters presented. The implementation method is carried out through a participatory approach with the stages of needs observation, preparation of materials and drama staging, implementation of simple drama performances, and interactive activities in the form of light discussions and reflections with children. The drama presented raises the theme of honesty, courtesy, caring, and compassion with language and storylines that are easily understood by early childhood. The results of the activity show that children show high enthusiasm while watching the performance, are able to understand the moral messages conveyed, and demonstrate the development of imagination through responses, questions, and retellings that they tell after the activity. This program also provides a fun and meaningful learning experience in supporting the strengthening of early childhood character education.
Legal Effectiveness and Power Relations in Implementing Campus Sexual Violence Prevention Policies Henny Wijayanti; Puan Dinaphia Yunan; Arovah Windiani; Gamalel Rifqi Samhudi; Mansur
Nusantara: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Nusantara: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/nusantara.v1i3.191

Abstract

This sociological and legal study evaluates the implementation of Universitas Muhammadiyah Jakarta Rector Regulation Number 918 A of 2021 concerning campus sexual violence prevention. Despite progressive normative frameworks, violence remains a critical educational issue. This qualitative research employs purposive sampling with five hundred respondents, utilizing the legal effectiveness theory alongside the power relations analysis of Michel Foucault. The findings reveal that current policy implementation is suboptimal due to inadequate reporting facilities, minimal socialization, and an entrenched patriarchal legal culture. Furthermore, asymmetrical power relations between lecturers and students create deeply coercive disciplinary environments. This hierarchical dominance silences victims, fosters victim blaming, and significantly reduces vital institutional trust. Consequently, universities often prioritize institutional shielding over comprehensive victim rehabilitation. In conclusion, mitigating campus sexual violence requires far more than mere normative texts; it absolutely demands systemic reconstruction of specialized task forces, anonymous digital reporting infrastructures, and total eradication of abusive academic power dynamics.
Konsep Hukum Pembagian Urusan Konvensi Sektor Pariwisata Halal dan Peta Peluang Investasi Perhotelan di Kawasan Borobudur Puan Dinaphia Yunan; Sawitri Yuli Hartati; Setiyono
Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1626

Abstract

Penelitian ini membahas konsep hukum terkait pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan konvensi sektor pariwisata halal menjadi fokus utama pembahasan. Melalui analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah, serta perlindungan hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemilik tanah, penelitian ini mengidentifikasi kerangka kerja hukum yang relevan untuk pengembangan investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep-prinsip pariwisata halal juga diuraikan dalam konteks pengembangan investasi perhotelan, termasuk penanganan makanan dan minuman halal serta penyediaan fasilitas sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kewajiban lingkungan dan sosial, serta kepatuhan hukum dan etika bisnis menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek investasi perhotelan. Dengan memperhatikan konsep-konsep tersebut, pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait.
Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Bahria Prentha; Septa Candra; Puan Dinaphia Yunan
Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1627

Abstract

Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda. Disepakati bahwa dalam setiap situasi dan proses yang dihadapi anak, kepentingan anak selalu diutamakan. Pertimbangan yang menyebabkan kepentingan anak harus diutamakan adalah: Bahwa hak anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajibannya. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan dan pembinaan generasi mendatang. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum. Baik sebagai korban, saksi banhakan pelaku. Pengaturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas dan mengikat. Yang diperlukan kemudian adalah evaluasi rutin mengenai pelaksanaan perlindungan tersebut, untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, sekaligus memertahankan wacana perlindungan anak terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Analisis Hukum Penyusunan Peta Peluang Investasi Perhotelan dan Konvensi (The Transito Hotel and Convention) Sektor Pariwisata Halal di Kawasan Borobudur Sawitri Yuli Hartati; Puan Dinaphia Yunan; Setiyono
Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1628

Abstract

Target dan luasan yang akan dicapai untuk kegitan analisis yuridis peta peluang investasi sektor pariwisata halal adalah Tersedianya dokumen Analisis Yuridis penyusunan peta peluang investasi prioritas strategis yang siap ditawarkan di sektor pariwisata yang memberikan gambaran komprehensif dan mendetail (pra studi kelayakan/pra-Feasibility Study) kepada investor dan stakeholder terkait mengenai kelayakan suatu investasi. Menganalisis kelayakan investasi di sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan yang akan didorong dan dikembangkan oleh Pemerintah 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif setiap daerah (provinsi) dalam rangka mendukung upaya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah yang berdaya saing. Merumuskan usulan rekomendasi kebijakan dan insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan penanaman modal proyek prioritas strategis sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan di Indonesia. Menyiapkan informasi proyek prioritas strategis berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis) yang siap ditawarkan kepada investor dan informasi/konten terkait lainnya yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah tersedia di BKPM. Dokumen ini akan menjadi materi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dalam menawarkan proyek penanaman modal yang benar-benar siap kepada investor potensial sebagai acuan yang dapat diandalkan dalam pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata halal.
Co-Authors Anzily Rahma Alia Arovah Windiani Bahfen, Munifah Bahria Prentha Chairul Huda, Chairul Dina Nurdiana Gamalel Rifqi Samhudi Hartati, Sawitri Yuli Henny Wijayanti Khaerunnisa Mansur Mutiarani Mutiarani Nurbaiti Widyasari Paidi, Zulhilmi bin Ratu Lingga Sangkan Buana Retnowati Wahyuning Dyas Tuti Rina Nuryani Septa Candra Setiyono Tiara Savitri Tubagus Heru Dharma Wijaya Winda Dwi Astuti Zebua