Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN
Cornelis Dj. Massie
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN HAK SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Javier Rivaldo Beckham Mandey; Donna Okthalia Setiabudhi; Cornelis Dj. Massie
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan hak suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap demokrasi dan integritas proses pemilihan umum. Indonesia, sebagai negara demokratis yang besar, tidak luput dari tantangan terkait tindak pidana semacam ini. Tulisan ini membahas secara ringkas fenomena tindak pidana penyalahgunaan hak suara dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Berfokus pada analisis hukum dan konteks sosial, artikel ini menguraikan berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan hak suara, seperti money politics, politik identitas, intimidasi pemilih, serta manipulasi data pemilih. Selain itu, disoroti juga upaya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi tindak pidana semacam itu. Dengan pemahaman mendalam terhadap masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.Kata Kunci : Manipulasi data pemilih, Tindak pidana pemilihan umum, Penyalahgunaan hak suara
Analisis Hukum Tentang Keberadaan Imigran Ilegal Asal Negara Afghanistan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Nizma Thalib; Cornelis Dj. Massie; Natalia Lengkong
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk menegakkan hukum, mengambil langkah-langkah hukum yang efektif dalam menangani situasi terkait imigran ilegal, khususnya yang berasal dari negara Afghanistan yang hingga kini hidup tanpa dokumen resmi dan kejelasan status. Dengan menggunakan beberapa metode penelitian untuk menganalisa penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa peraturan hukum yang berkaitan lainnya dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, imigran tanpa dokumen resmi dianggap sebagai imigran ilegal yang berisiko menghadapi penangkapan dan deportasi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1), yang menetapkan bahwa pencari suaka yang ditolak permohonannya oleh UNHCR akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi. Kedua, bahwa penegakan hukum terhadap imigran illegal masih belum teratasi dengan baik di Indonesia. Pengimplementasian kebijakan di lapangan masih kurang efektif, sehingga ketidakjelasan dan lambatnya penanganan kasus ini dapat membawa dampak negatif bagi negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari solusi yang efektif imigrasi ilegal. Ini termasuk memperkuat kerjasama antarinstansi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperhatikan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, diharapkan stabilitas dan kesejahteraan bangsa dapat terjaga. Kata kunci : Imigran Ilegal, Penegakkan Hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN MASYARAKAT DI PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA Annisa Putri; Cornelis Dj. Massie; Thor Bangsaradja Sinaga
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk atau upaya penegakan hukum terhadap gangguan keamanan masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar dalam menjamin keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem hukum Indonesia memberikan pengaturan yang hampir menyeluruh dalam implementasi UNCLOS 1982 terkait masalah hukum laut, namun yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan pulau, hukum Indonesia memberikan pengaturan tersendiri yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. 2. Penegakan hukum di pulau-pulau terluar Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya koordinasi antar lembaga. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, implementasinya sering kali tidak optimal. Hal ini menyebabkan tingginya risiko gangguan keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, dan perdagangan ilegal. Kata Kunci : gangguan keamana, pulau-pulau terluar
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN DI LAUT MENURUT HUKUM LAUT DI INDONESIA Jeyfer Victori Lioso; Cornelis Dj. Massie; Natalia Lana Lengkong
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang keselamatan dan keamanan di laut Indonesia dan di laut Internasional dan untuk mengetahui upaya penanganan keselamatan dan keamanan pelayaran di laut berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran di laut Indonesia dan Internasional telah berkembang secara signifikan dan berguna bagi para pelaut mulai dari Konvensi IMO, SOLAS, dan ISPS-Code sebagai peraturan dalam dunia Internasional yang menjadi pedoman bagi Negara lain untuk menerapkan keadaan aman dalam pelayaran. Indonesia juga telah berkembang dan mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Upaya Penanganan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Laut Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional merupakan upaya yang di lakukan dari berbagai instansi berupa BAKAMLA yang bertugas menangani keselamatan dan keamanan pelayaran agar pelayaran di laut Indonesia aman dan tentram. Serta IMO dan SOLAS yang memperkuat penanganan keselamatan dan keamanan pelayaran di laut Indonesia dan internasional. Kata Kunci : keselamatan dan keamanan pelayaran, hukum laut indonesia
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Larasaty Rukmana Kusnadi; Cornelis Dj. Massie; Herlyanty Yuliana A. Bawole
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penanggulangan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta efektivitas penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perikanan telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi, serta kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing. Kata Kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Perikanan, Pengawasan.
Co-Authors Andrew Hizkia Lengkey Lihu Annisa Pakaya Annisa Putri Decky Paseki Djolly Alfrits Sualang Donna Okthalia Setiabudhi Enjelina Venesia Mokaliran Feiby S Mewengkang Fernando Oktaviardy Herlyanty Y. A. Bawole Herlyanty Yuliana A. Bawole Imelda Tangkere Indri Ribka Siregar Javier Rivaldo Beckham Mandey Jeyfer Victori Lioso Johsua A. H. Roring Josepus J. Pinori Larasaty Rukmana Kusnadi Melisa Purgianto Natalia Lana Lengkong Natalia Lengkong Natasya Christy Blessie Sampul Nizma Thalib Novita Maria Ticoalu Roosje M. S. Sarapun Thor Bangsaradja Sinaga Waha, Caecilia J. J. WAILAN JOHANES MAILANGKAY