Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Muhammad Firdaus Reza; Muhammad Farras Nasrida; Sabirin Sabirin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11271

Abstract

Salah satu komponen dalam membangun tata kelola daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau yang sering dikenal sebagai aset tetap. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap merupakan instrumen krusial dalam mempertahankan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi, kendala penatausahaan, serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci di Bidang Aset, sedangkan data sekunder dihimpun melalui dokumentasi terhadap laporan keuangan, lembar rekonsiliasi, serta dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, dan C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap secara umum telah mengacu pada PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 47 Tahun 2021 melalui forum asistensi berkala. Namun, proses optimalisasi masih terhambat oleh kendala time-lag pelaporan mutasi barang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperparah oleh masa transisi digitalisasi aplikasi SIPD, serta rendahnya pengamanan hukum (legal audit) atas aset tanah yang belum bersertifikat resmi. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup penyelenggaraan bimbingan teknis aplikasi SIPD secara berkelanjutan bagi pengurus barang lintas sektor serta penguatan kemitraan strategis bersama BPN guna percepatan sertifikasi lahan demi mentransformasikan aset tetap dari beban pemeliharaan (cost center) menjadi sumber pembiayaan mandiri (revenue center) daerah.
Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia: Peran Mediasi Belanja Daerah dalam Perspektif Flypaper Effect di Provinsi Kalimantan Tengah Tiur Roida Simbolon; Pratiwi Subianto; Muhammad Farras Nasrida
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)
Publisher : FEB Universitas Maritim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/ebismen.v5i3.5170

Abstract

Fiscal decentralization aims to improve human development by strengthening local governments' fiscal capacity. However, increased fiscal resources do not always lead to better human development outcomes, particularly in regions with high dependence on intergovernmental transfers. This study examines the effects of Local Own-Source Revenue (PAD) and Intergovernmental Transfers (TKD) on the Human Development Index (HDI) through the mediating role of Regional Expenditure in the districts and municipality of Central Kalimantan Province. An explanatory quantitative approach was employed using panel data from 14 local governments during 2019–2024. Data were analyzed using panel regression and causal mediation analysis. The results reveal that PAD and TKD positively affect Regional Expenditure, with TKD exerting a stronger influence, indicating the presence of the Flypaper Effect. In addition, PAD, TKD, and Regional Expenditure significantly improve HDI, while Regional Expenditure partially mediates the relationship between fiscal capacity and human development. These findings suggest that sustainable human development depends not only on fiscal capacity but also on the effectiveness of public expenditure allocation. The study contributes to the fiscal decentralization literature by integrating Fiscal Federalism Theory, Flypaper Effect Theory, Fiscal Illusion Theory, and Human Development Theory, while providing policy implications for strengthening local fiscal independence and improving the quality of regional expenditure.