Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.624
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Indonesia Berdaya Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Ufran Ufran, Ufran
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI : (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1616K/PID.SUS/2013) Abdurrahman; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2509

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis atas fakta persidangan disesuaikan dengan alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan Perbarengan yakni perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa serta Hakim harus harus tegas dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap para koruptor yang selaku pejabat negara. Karena dikhawatirkan akan memberikan peluang kedua bagi pelaku untuk menjabat dan melakukan korupsi kembali
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN TUTUPAN NEGARA : (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) Rimawan, Aris; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2559

Abstract

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Bagaimana implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Konseptual. Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam hal ini kewenangan Balai bersifat koordinatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilakukan secara Litigasi namun pada kasus-kasus tertentu dilakukan musyawarah antara Balai dan masyarakat yang dimana hasil musyawarah tersebut pelaku Perusakan hutan dilepaskan karena masyarakat mengganggu ketertiban umum jika pelaku tidak dilepaskan sehingga penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan.
STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA Jamaludin, Akbar Yudha Pratama; Ufran, Ufran; Saepuddin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2578

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan ganja di Indonesia dan di Thailand, serta mengkaji dampak kebijakan legalisasi ganja Indonesia dan di Thailand. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan statutoria dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganja di Indonesia dan di Thailand telah diatur melalui Naracotics Code B.E. 2564 Tahun 2021, sedangkan di Indonesia ganja diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tanaman jenis ganja di Indonesia hingga saat ini merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Dampak legalisasi ganja medis di Thailand karena memiliki keuntungan dari berbagai sektor seperti, ekonomi, sosial dan kesehatan. Jika di bandingkan dengan negara Indonesia, negara Indonesia belum juga melegalkan penggunaan ganja karena beberapa alasan dan dampak negatifnya padahal jika dilihat dari segi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ganja dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PELAYANAN PUBLIK : ( STUDI WILAYAH DI POLRES LOMBOK BARAT ) Anisa Is Amalia, Neng; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2747

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk adalah mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di pelayanan publik dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu pendekatan preventif dan represif. Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penangganan tindak pungutan liar ini adalah mencakup kendala aspek pribadi dan aspek organisasi.
Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Dalam Perspektif Containment Theory Resty Ananda, Yulia; Ufran, Ufran; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak menggunakan containment theory dan bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan containment theory yaitu terdapat faktor inner containment dan outer containment. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yakni upaya represif dengan menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan upaya preventif berupa bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat.
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR) Susanto, Endri; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.409

Abstract

This research is a normative legal research that aims to analyze the concept of the crime of extortion and threats through social media in the formulation of Article 27 paragraph (4) of the ITE Law and to analyze the considerations of judges in acquitting decisions (vrijspraak) against cases of criminal acts of extortion and threats through social media in Mataram District Court Decision No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The results of the research are analyzed that the previous offense of extortion and threats (afpersing en afdreiging) in the Criminal Code were two different crimes, but the ITE Law formulates the crime of extortion and threats in one formulation of the Article. Extortion and threats carried out through electronic media use the element of extortion as the first element because extortion is the substance, while threats are a method used by perpetrators to carry out acts of extortion. In the acquittal (vrijspraak) against the criminal act of extortion and threats through social media in the Mataram District Court Decision Number 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr that at the trial the Defendant explained the intent and purpose of the Defendant in providing comments on Social Media was so that funds Earthquake assistance was quickly realized by the Regional Government of Kab. North Lombok, Another consideration is that based on proven legal facts, the defendant's posting on his Facebook account was not motivated by extortion and the defendant did not get any benefit, therefore the element of extortion and/or threats was not proven.
The Role of Motive in Premeditated Murder Rukanda, Lalu Muhammad; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3968

Abstract

The motive behind a crime is contingent upon the perpetrator's mens rea, or their inner attitude and intention, to carry out an actus rea, or the actual commission of a wrongful act. This study seeks to offer a comprehensive examination and evaluation of the significance of discerning the purpose as a means for courts to ascertain the underlying circumstances of planned homicide, so enabling judges to render suitable and equitable judgments. This study employs a normative juridical methodology, which centers on doing literature and legislation research with analytical descriptive research parameters. The research findings indicate a lack of comprehensive elucidation on the motives outlined in Article 340 of the Criminal Code. Hence, the utilization of motive is constrained to the principles of law and the personal judgment of the presiding judge in the trial. As there is no analysis of the underlying intention, the Panel of Judges is not obligated to establish a motive for the homicide based on the information presented. Consequently, a range of conclusions were rendered, with some resulting in acquittal and others in conviction, as the judge did not establish any reason for the murder based on the evidence presented. Nevertheless, according to the Indonesian edition of the Criminal Code, Law no. 1 of 2023, the motive mentioned in Article 54 Paragraph (1) Sub B of the Criminal Code must be present prior to the verdict.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Afrihadi, Faisal Ahmad Ahmad Amin, Lalu Muh Amiruddin Amiruddin Amirudin Amirudin Anisa Is Amalia, Neng Ardiansyah, Ruli Atmaja , I Kadek Suadaya Dharma, I Putu Satya Dina Kurniawati Eka Sanjaya, I Putu Agus Firzhal Arzhi Jiwantara Harun, Rina Rohayu Jamaludin, Akbar Yudha Pratama Khairani Pancaningrum, Rina Nurazizah Nurazizah, Nurazizah Parman, Lalu Perkasa, Bima Bani Resty Ananda, Yulia Rimawan, Aris Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Rukanda, Lalu Muhammad Rusmiady, Da’I Saepuddin, Lalu Saipudin, Lalu Satria, Muhammad Susanto, Endri SYAMSUL HIDAYAT Wiwik Handayani Zainal Asikin