Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Jurnal Jatiswara LEGAL BRIEF Indonesia Berdaya Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Ufran Ufran, Ufran
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA Jamaludin, Akbar Yudha Pratama; Ufran, Ufran; Saepuddin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2578

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan ganja di Indonesia dan di Thailand, serta mengkaji dampak kebijakan legalisasi ganja Indonesia dan di Thailand. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan statutoria dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganja di Indonesia dan di Thailand telah diatur melalui Naracotics Code B.E. 2564 Tahun 2021, sedangkan di Indonesia ganja diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tanaman jenis ganja di Indonesia hingga saat ini merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Dampak legalisasi ganja medis di Thailand karena memiliki keuntungan dari berbagai sektor seperti, ekonomi, sosial dan kesehatan. Jika di bandingkan dengan negara Indonesia, negara Indonesia belum juga melegalkan penggunaan ganja karena beberapa alasan dan dampak negatifnya padahal jika dilihat dari segi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ganja dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PELAYANAN PUBLIK : ( STUDI WILAYAH DI POLRES LOMBOK BARAT ) Anisa Is Amalia, Neng; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2747

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk adalah mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di pelayanan publik dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu pendekatan preventif dan represif. Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penangganan tindak pungutan liar ini adalah mencakup kendala aspek pribadi dan aspek organisasi.
Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Dalam Perspektif Containment Theory Resty Ananda, Yulia; Ufran, Ufran; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak menggunakan containment theory dan bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan containment theory yaitu terdapat faktor inner containment dan outer containment. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yakni upaya represif dengan menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan upaya preventif berupa bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat.
Implications Of Land Ownership By Foreigners On The Investigation Process Of Criminal Acts By Foreigners Afrihadi, Faisal; Harun, Rina Rohayu; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Ufran, Ufran
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1307

Abstract

This study aims to analyze the practice of nominee agreements in land ownership by foreigners in Indonesia as a form of legal smuggling in a positive legal perspective. In the regulation of land law in Indonesia, based on the UUPA, land ownership with ownership rights is only by Indonesian citizens. The practice that occurs, foreigners through a name loan agreement to be able to control and own land in Indonesia with property rights. The normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach uses primary legal materials and secondary legal materials. Through literature studies (literature studies). The legal materials obtained were analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the nominee agreement is an agreement made between a person who according to the law cannot be the subject of a certain land right (property rights), in this case a foreigner with an Indonesian citizen, with the intention that the foreigner can control (own) the land owned de facto, but legally-formally (dejure) the land is owned on behalf of Indonesian citizens. The name loan agreement is clearly a form of legal smuggling to avoid regulations that stipulate that foreigners are not qualified as subjects of land title holders in Indonesia in accordance with the provisions in Article 9 paragraph (1) jo. Article 21 paragraph (1) of the UUPA clearly states that only Indonesian citizens can have a full relationship with earth, water and space, and clearly stipulates that only Indonesian citizens can have property rights
Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Amin, Lalu Muh; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v6i2.25399

Abstract

The phenomenon of online gambling has become increasingly widespread in recent times and has brought many negative impacts that affect all aspects of life. This cannot be separated from the development of technology and information so that it brings convenience and changes to the nature of gambling crimes that were previously carried out conventionally, traditionally, to become more modern and sophisticated. This research is a type of normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study indicate that the enforcement of online gambling crimes based on the three Decisions of the Mataram District Court, namely Decision Number: 417 / Pid.B / 2023 / PN Mataram, Decision Number: 357 / Pid.B / 2023 / PN Mataram, and Decision Number 363 / Pid.B / 2024 / PN Mataram, it is known that all three are based on the provisions of Article 303 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Article 303 paragraph (1) 2 of the Criminal Code. Should refer to the principle of lex specialis then the law enforcement of online fraud crimes can be applied Article 27 paragraph (2) of the ITE Law which is more fulfilling and in accordance with the trial facts contained in the three Decisions at the Mataram District Court
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL CRIME) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Rusmiady, Da’I; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejahatan lingkungan (environmental crime) serta bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai hambatan dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Green Victimology, yang berbasis pada nilai ekosentrisme, memperluas definisi korban hingga mencakup lingkungan hidup. Pendekatan ini mendorong perluasan kriminalisasi dalam hukum pidana sebagai bentuk refleksi dari nilai moral baru untuk melindungi lingkungan. Adopsi konsep ini dinilai penting demi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya konkret yang dapat dilakukan meliputi: penyusunan regulasi pro-lingkungan, konservasi hutan dan tanah, pengelolaan sampah, daur ulang, penghematan energi dan air, pengendalian polusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Adapun hambatan perlindungan hukum dibagi menjadi dua: yuridis dan praktis. Hambatan yuridis meliputi penerapan hukum administratif, pidana, dan perdata. Hambatan praktis meliputi keterbatasan media hukum, lemahnya penegakan hukum, fasilitas pendukung, pelaksanaan AMDAL, kepadatan penduduk, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
HAK IMUNITAS PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP Perkasa, Bima Bani; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7479

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis konsep hak imunitas dan impelementasi hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Melalui penelyian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 66 UUPPLH merupakan bentuk pengakuan negara atas peran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memberikan imunitas hukum dari tuntutan pidana maupun perdata sebagai bentuk penerapan Anti-SLAPP, untuk mencegah pembalasan seperti gugatan, kriminalisasi, atau intimidasi terhadap pejuang lingkungan. Namun, implementasi Pasal 66 belum efektif. Kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap pejuang lingkungan masih marak terjadi, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Meskipun ada putusan pengadilan yang progresif, seperti pembebasan Haslilin dan Andi Firmansyah serta Daniel Frits Maurits Tengkilis, perlindungan nyata masih memerlukan komitmen lebih kuat dari negara dan aparat penegak hukum.
Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di : Kejaksaan Negeri Lombok Timur) Eka Sanjaya, I Putu Agus; Rodliyah, Rodliyah; Ufran, Ufran
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8596

Abstract

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan RI terkait Keadilan Restoratif berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Peran Jaksa dalam penegakan hukum pidana diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat semakin banyak terselesaikan melalui proses Keadialan Restoratif. Bedasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan bagaimana peran Jaksa dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses restorative justice bagi pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, jenis pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peran jaksa dalam proses penyelesian perkara tindak pidana pelaku dewasa melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator. Selanjutnya diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan oleh satuan – satuan kerja di daerah untuk pengambilan keputusan, sehingga tujuan hukum sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Kesimpulan peran Jaksa dalam penyelesaian perkara melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator.
Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI Dharma, I Putu Satya; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 4 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023554

Abstract

Dasar Hukum Kewenangan KOMPOLNAS di atur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMPOLNAS Pasal 7 yang memiliki kewenangan yang sama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan  POLRI Pasal 3–4 dan Pasal 133-138. Kewenangan eksternal (KOMPOLNAS) dan kewenangan internal (Wassidik dan Propam) dalam pengaturannya jika ditelisik berdasarkan dasar hukumnya tidak terdapat konflik kewenangan walaupun KOMPOLNAS sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI secara umum termasuk juga didalamnya terkait penyidikan yang dilakukan penyidik POLRI. Namun di satu sisi, Wassidik dan Propam juga memiliki peran dalam mengawasi penyidikan tersebut. Hal ini dalam praktiknya bisa saja terjadi jika terdapat interpretasi atau perbedaan pandangan yang berkaitan dengan pengawasan penyidikan yang meliputi prosedur, standar atau kebijakan lain yang berlaku dalam penyidikan, sehingga diperlukan koordinasi antara KOMPOLNAS dengan POLRI. Ruang lingkup pengawasan fungsional KOMPOLNAS terhadap kinerja POLRI adalah terbatas pada fungsi Sumber Daya manusia (SDM) yaitu kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik POLRI ruang lingkupnya terbatas pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwira Pengawas.
Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana Kurniawati, Dina; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
Indonesia Berdaya Vol 3, No 4: August-October 2022
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022347

Abstract

Ketika individu penyandang disabilitas terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, atau terpidana mereka menghadapi ketakutan, prasangka, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum untuk mengetahui hambatan dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam tiap proses peradilan, termasuk proses penuntutan tentu akan membuat perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas menjadi tidak optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum atau ketika berada dalam penuntutan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan dan kendala pada saat pembuktian dipersidangan akibat keterbatasan fisik yang dimiliki oleh korban Penyandang Disabilitas. Karena disaat JPU meminta keterangan/kesaksian dari korban Penyandang Disabilitas, mereka mengalami kesulitan dalam berbicara, mendengar, maupun melihat apa yang telah terjadi olehnya sebagai korban kejahatan. Sehingga hal tersebut menuntut adanya terhadap hak-hak mereka ketika berhadapan dengan hukum, khususnya dari segi fasilitas, baik itu bersifat fisik maupun non-fisik.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Afrihadi, Faisal Ahmad Ahmad Amin, Lalu Muh Amiruddin Amiruddin Amirudin Amirudin Anisa Is Amalia, Neng Ardiansyah, Ruli Atmaja , I Kadek Suadaya Dharma, I Putu Satya Dina Kurniawati Eka Sanjaya, I Putu Agus Firzhal Arzhi Jiwantara Jamaludin, Akbar Yudha Pratama Khairani Pancaningrum, Rina Nurazizah Nurazizah, Nurazizah Parman, Lalu Perkasa, Bima Bani Resty Ananda, Yulia Rimawan, Aris Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Rohayu H, Rina Rusmiady, Da’I Saepuddin, Lalu Saipudin, Lalu Satria, Muhammad Susanto, Endri SYAMSUL HIDAYAT Wiwik Handayani Zainal Asikin