Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.608
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Hernimus Ratu Udju
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilih Umum Kabupaten Flores Timur Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores; Hage, Markus Y.; Udju, Hernimus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang Pada pemilihan calon legislatif Tahun 2019 terdapat dua sengketa yang diselesaikan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Sengketa yang diselesaikan termasuk dalam sengketa administrasi pemilu. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui dua proses penyelesaian yaitu proses mediasi dan adjufikasi. Proses mediasi adalah tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu serta mempertemukan pelapor dan terlapor dan mengambil keputusan melalui mediasi atau musyawarah. Sedangkan proses adjufikasi adalah proses yang dilakukan apabila mediasi belum mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui prosedur penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun terdapat kendala dalam penyelesaian tersebut adalah kurangnya waktu dalam penyelesaian sengketa dan kurangnya staf untuk membantu proses penyelesaian sengketa.
Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Selni, Novistiana Irja; Stefanus, Kotan Y.; Udju, Hernimus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4600

Abstract

Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatn daerah yang sangat penting. Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengalami beberapa perubahan dari sebelumnya dikelolah oleh Pemerintah Pusat menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga perubahan ini memberikan implikasi terhadap pendapatan daerah. Pentingnya pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, namun realisasinya belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Kewenangan Peneglolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kupang Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang ditunjang penelitian hukum empiris dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kupang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perubahan kewenangan pengelolaan PBB memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upayah seperti peningkatan kapasitas pemungutan perbaikan basis data dan intesifikasi pemungutan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB.
Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Elisabeth Morib; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): DESEMBER : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v1i4.668

Abstract

The Village Head and the Village Consultative Body are two parties who are referred to as working partners in the process of implementing development programs in the village, this is because the BPD together with the Village Head determines the Village work program. In addition, the Village Head has the authority to lead the implementation of village government programs, while the BPD institutionally represents the village population and acts as a supervisor for the implementation of government programs in the village. Another function of the BPD is to accommodate and channel the aspirations of the village community. The village head and BPD must have the same thoughts in implementing village government, so that village government can be implemented in accordance with community expectations and demands. The problem formulation in this research is: (1) What is the working relationship between the Village Government and the Village Consultative Body? (2) What are the inhibiting factors in implementing development programs in Tribur village, South Abad District?The results of this research used empirical juridical research methods and the data was analyzed descriptively qualitatively where the focus of the research was planning, implementation, supervision and evaluation; namely research where the data was directly obtained from the research location for 15 people.
Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Akle Kabupaten Kupang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Adinda Devita Sulastri Dima; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i2.1185

Abstract

The Akle Health Center of Kupang Regency always strives to serve the community well.well in all care needs including curative services(treatment), preventive (prevention efforts), promotive (health improvement)and rehabilitation (health restoration) with the hope that patients who obtain health services feel satisfied with the services provided.The purpose of this study is to determine the effectiveness of health services at the Akle Health Center, Kupang Regency, and to find out the inhibiting factors for the effectiveness of health services at the Akle Health Center, Kupang Regency. The type of research conducted is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations.Secondary data is data obtained from literature studies.Data analyzed descriptively qualitative. The results of this study indicate that: (1) The Effectiveness of Health Services at Puskesmas Akle Kupang Regency are: (a) Implementation of Health Services at Puskesmas Akle Kupang Regency, (b) Implementation of Preventive Health Services, (c) Implementation of Promotive Health Services, (d) Implementation of Curative Health Services, (e) Implementation of Rehabilitative Health Services. (2) Factors inhibiting the effectiveness of health services at the Akle Health Center, Kupang Regency are: (a) Human Resources, (b) Infrastructure Facilities, (c) System factors, Procedures and Regulations, (d) Skills.
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Merokok pada Pelajar di SMP Kristen Atambua Kabupaten Belu Murti Rana Bokamanu; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): Juni : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i2.1851

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 64 of 2015 concerning Smokefree Areas in the School Environment as an Effort to Prevent Smoking in Students at Atambua Christian High School, Belu Regency. This type of research shows empirical juridical research. The results of this study indicate that the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 64 of 2015 concerning Smokefree Areas in the School Environment is not / or has not been effective. There are several factors that influence the successful implementation of this regulation including legal structure, legal substance, and legal culture. These three factors certainly have an interest that always hinders or influences the implementation of rules regarding Smokefree Areas so as to make these rules ineffective. Based on the results of the study, the authors have several suggestions, namely increasing supervision of the implementation of the no smoking area policy in the school environment, ensuring law enforcement against violations of regulations consistently and firmly to create discipline in the school environment and conducting regular counseling and education programs to all students, teachers, and staff including school guards about smoking and the importance of a smoke-free environment.
Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dan Implementasinya Anggrida Susana Li; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Januari: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i1.706

Abstract

Regional Taxes and Levies are one of the important sources of regional revenue to finance the implementation of Regional Government as regulated in NTT Provincial Regulation number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy. Regional Regulation of East Nusa Tenggara Province Number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy and Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments gives authority to the Central and Regional Governments to collect Taxes and Regional Levies as a source of local revenue. One of the sources of the APBD comes from the Fishery Business Permit Levy. This is closely related to the collection of fishery business licenses. This research is a normative-empirical legal research that uses primary data and secondary data collected using interview, observation, and documentation techniques and processed using editing, coding, verification, and interpretation techniques and analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of this study show that (1) The regulation of content material in NTT Provincial Regulation Number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy at Oeba Fish Market specifically related to the issuance of fishery business licenses and the collection of business license levies has been regulated in the NTT Provincial Regulation, the implementation strategy has not been implemented effectively. (2) Factors that hinder the regulation of East Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy and its implementation are legal factors and community legal awareness factors.
Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang Maria Ayentusianti Mamo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.572

Abstract

The process of holding elections must implement the principles of the election itself, namely: Honest, Fair, Direct, Public, Free, Secret, and Transparent. However, the implementation of general elections in Indonesia is inseparable from all forms of election violations and election disputes. One of the institutions responsible for supervising general elections in Indonesia is the General Election Supervisory Agency (BAWASLU). This type of research is empirical juridical legal research using the type of legal sociology study (Socio-legal research) which emphasizes the importance of interview steps and literature studies and qualitative descriptive analysis, namely by explaining, elucidating, and describing problems and close solutions. The results of this study show that: (1) The main functions of Bawaslu include monitoring, studying, and supervising the election process and preventing election violations. Therefore, monitoring, studying, preventing and supervising every stage of the general election in Kupang City properly and the implementation of Bawaslu's functions involves monitoring, investigating, and enforcing rules during the election process. (2) Efforts made by Bawaslu include maintaining the integrity of the election by ensuring that all processes run according to the rules, preventing and handling violations such as money politics and black campaigns. The efforts made by the Kupang City Bawaslu in overcoming Election Violations in Kupang City can be considered successful.
Prosedur Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ave Maria Stela Mali; Kotan Y. Stefanus; Hernimus Ratu Udju
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.573

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state in the form of a Republic, where the Head of State and Head of Government is the President and assisted by a Vice President in carrying out his duties. The term of office of the President and Vice President according to the 1945 Constitution is 5 years and can be re-elected in the next period. The President and/or Vice President may be dismissed during their term of office for various reasons. This research is a normative juridical research, namely, research conducted by reading works related to the procedure for the dismissal of the President and/or Vice President and the implications of the dismissal of the president and/or deputy in his term of office according to the constitutional system of the Republic of Indonesia. The results of this study show that: (1) The procedure for the dismissal of the President and/or Vice President during their term of office before the amendment of the 1945 Constitution has not been regulated in a limitative manner. Prior to the amendment, the MPR was the highest state institution that had the authority to dismiss the President and/or Vice President during his term of office. After the amendment of the 1945 Constitution, the procedure for dismissing the President and/or Vice President during his term of office has been regulated in Article 7B of the 1945 Constitution. (2) The dismissal of the President and/or Vice President during his term of office has implications for the continuation of the government and the life of the community in the future.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Wisata Alam Fulan Fehan di Kabupaten Belu Putry Cantika Maharani Sonbay; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.584

Abstract

This study aims to find out and analyze the regional responsibility for the development of fulan fehan natural tourism in Belu Regency. This study is a normative judicial research using a case approach and a conceptual approach that uses primary data in the form of interviews from 30 research respondents and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that (1) The influence of infrastructure on the development of fulan fehan natural tourism is very important. Infrastructure that must always be considered so that visitors feel happy and always interested in visiting these tourist attractions such as roads and rest areas. (2) The Belu Regency government's efforts to develop Fulan Fehan natural tourism in Belu Regency are divided into several efforts, namely preventive efforts, repressive efforts, tourism promotion efforts and tourism improvement efforts.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Asrama/Pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Don Alexander Intan DVG; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.603

Abstract

This study aims to find out and analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the civil police unit in the management of dormitories/lodging in Central Ende District, Ende Regency. This research is an empirical juridical research that uses three approaches, namely the socio-legal approach, the conceptual approach and the doctrinal approach using primary data and secondary data collected using observation, interview and literature study methods. This study uses a method of processing legal materials which is processed in several stages, namely inventory of legal materials, classification of legal materials, systematization of legal materials and verification of legal materials after which it is analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that (1) the effectiveness of the implementation of the duties of the Pamong Praja Police Unit in controlling dormitories/lodging in Central Ende District, Ende Regency can be said to be effective, because the Satpol PP of Ende Regency in collaboration with other agencies carries out their duties and authorities following the existing procedures, even though the implementation is not perfect, (2) Obstacle factors for the implementation of Satpol PP's duties in ordering dormitories/lodgings, namely responsiveness and confrontation, compliance and understanding, limited resources, difficult cases and infrastructure constraints
Co-Authors Adinda Devita Sulastri Dima Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Arnoldus R. M. Klau Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Ave Maria Stela Mali Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Candra Erens Bira Charly Yosua Radja Kana Cyrilius W,T. Lamataro Cyrilius W. T. Lamataro Cyrilius W. Taran Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Cyrilius Wilton Lamataro David Y. Meyners David Y. Meyners Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Elisabeth Defedra Mbejo Sola Elisabeth Morib Elsy Sonastry Rambu Amma Erminilda Febriani Angkang Feka, Gregorius Triyanto Ferlindo Dominggus Mascareinhas Fesly Terfena Leoh Fesly Terfena Leoh George Frederik Yulio Jano Inda Juita Kaho Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Jessica Patricia Yustin Marthinus John Buni Mesa Josef M Monteiro Joy Albert Alessandro Nedi Juanico Jawa, Leonardus Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kedang, Alexander Baha Keleb William Jefferson Awang Keleb William Jefferson Awang Kotan Y Stefanus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores Lamataro, Cyrilius W T Laura Angelin Tanur Djari Leonardus Juanico Jawa Lepa Avrilianti Putri Mone Mira Lifu, Fikto Chrisfalsa Liliany Tefa Maria Ayentusianti Mamo Maria Oktafianti Palang Ledun Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Mega, Kristiana P J Megi O. Radji Megi Octaviana Radji Melton Herison Nenometa Meriyanti Mayesti Bauky Meyners, David Y. Muh. Rezha Rasyid Murti Rana Bokamanu Novita Anastasia Banunaek Petrus Realino Ahas Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael Rape Tupen Raymond Leonard Muloko Renaldo Lutu Renaldo Lutu Reny Rebeka Masu Ronaldo Jhon Christiano Blegur Rosalia Maria Bota Samsida Ahmad Samuel Sadik Lakapu Saryono Yohanes Saryono Yohanis Selfiana Lanut Selni, Novistiana Irja Siprianus Dor Siti Ainul Kholipah Stefanus, Kotan Y. T'ek, Aloysius Gonzaga Theresia Nono Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo Tupen, Rafael Rape Victoria Desriana Meo Viorella Morentha Yefri Jonathan Ae Yohanes G.Tubahelan Yohanes Paulus Syukur Yonas S. O. Benu Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro