Claim Missing Document
Check
Articles

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Erminilda Febriani Angkang; Rafael Rape Tupen; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5148

Abstract

This study examines the implementation of the legislative duties and functions of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) during the 2019–2024 period. Legislative function, as stipulated in Article 20A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, constitutes one of the core and most influential functions of the DPR, enabling it to affect various aspects of national governance. However, in practice, this function has not been carried out optimally. Legislative performance is evaluated not only in terms of the quantity of legislation produced but also in the quality of the laws enacted. Using a normative juridical research method, grounded in positivist legal theory. The findings indicate that throughout the 2019–2024 period, the DPR’s legislative performance has fluctuated and remained suboptimal. Of the 256 bills included in the National Legislative Program (Prolegnas), only 63 were enacted into law. Several inhibiting factors were identified, including the competency of members, lengthy decision-making procedures, political party composition, and limited public participation. This study underscores the importance of enhancing the capacity of DPR members through regular training and education. Greater transparency in the legislative process is also crucial to maintaining public trust. Furthermore, streamlining bill deliberation mechanisms and fostering inter-factional dialogue are essential strategies to accelerate consensus and improve legislative outcomes.
Kewenangan Pemerintah Kota Kupang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Kupang Laura Angelin Tanur Djari; Hernimus Ratu Udju; Megi O. Radji
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5150

Abstract

Street Children are one of the complex social problems in big cities in Indonesia The Kupang City Government has issued a policy through Kupang City Regional Regulation No. 8 of 2013 which regulates the Handling and Empowerment of Street Children, Vagrants, and Beggars in its area. The Social Service has not been fully effective in supporting social welfare. This can be seen from the problem of Street Children in Kupang City, where there are still many underage children who are often seen wandering the streets. They are involved in various activities, such as selling newspapers, snacks, and even begging to anyone who stops. The type of research used in this study uses empirical legal research where this research method functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. The results of the research and discussion show that (1) the results of the research conducted at the Kupang City Social Service are related to the Duties and Responsibilities of the Social Service in providing social welfare services for street children. This refers to the Kupang City Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning the Handling and Empowerment of Street Children. As the implementer, the Social Service has the authority to provide guidance and control to street children. In addition, the implementing agents involved also carry out their duties and functions in accordance with their roles as regional apparatus, ensuring that the coaching process runs in accordance with the responsibilities carried out. (2) Factors that hinder the city social services in providing services in the field of social welfare for street children in Kupang City include internal factors.
Pengaturan Sistem dan Mekanisme E-Voting Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Yohanes Paulus Syukur; Hernimus Ratu Udju; Yonas S. O. Benu
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5153

Abstract

This study analyzes the legal aspects in the application of the e-voting system in the election of village heads as a form of technological innovation in voting. With a normative legal approach, this research is based on relevant laws and regulations, including Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its amendments in Law Number 3 of 2024. The results of the study show that the e-voting regulation is not explicitly contained in the law, but gives authority to local governments to design village head election policies, which is strengthened by the Constitutional Court Decision Number 147/PUU-VII/2009. In addition, the e-voting mechanism meets the principle of legality in the elections, emphasizes the principle of luberjurdil, and is in line with democratic values. The conclusion of this study emphasizes that the implementation of the election with the e-voting method can be applied by paying attention to the legal standards and cumulative requirements that have been set.
Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Nusa Tenggara Timur Juanico Jawa, Leonardus; Meyners, David Y.; Udju, Hernimus Ratu
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Akan tetapi, pengurus dari KONI tersebut merangkap jabatan dalam menjalani tugas sebagai ketua KONI dan tidak sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Adapun rumusan masalah yakni : Bagaimana Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur, Apa dampak rangkap jabatan dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Apa faktor penghambat Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam penelitian ini penliti menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana yang dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber : pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dispora khususnya dibidang olahraga tentunya kami punya program kerja untuk pembinaan olahraga. Salah satu program utama kami yakni Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan tujuan agar nantinya mampu meningkatkan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola di berbagai event dan tentunya sasaran kami yaitu event Porprov karna ini merupakan kegiatan rutin dari Pemprov, Pengawasan mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam sebuah manajemen organiasi, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah dalam pelaksanaan kegiatan tertib, terarah atau tidak. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak terarah, maka tujuan yang dimaksud tidak akan tercapai seperti pembekuan organisasi, Penundaan Pendanaan Olahraga, dan Salah satu faktor pendukung terpenting dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi olahraga khusunya olahraga sepakbola adalah tersedianya dana yang memadai. Berbagai sumber dana alternatif perlu digali dalam upaya memenuhi kebutuhan dana untuk pembinaan cabang olahraga prestasi seperti olahraga sepakbola. Pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembinaan olahraga sepakbola, cabang olahraga yang memiliki managemen Komunikasi organisasi cabor yang tidak baik, kepengurusan yang tidak baik, tata kelola program kerja yang terukur dan menghasilkan prestasi yang tidak baik dan ketidaksesuaian dengan target Koni Nusa Tenggara Timur dan Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibincangkan publik, lantaran saat ini dari kasus yang terjadi pada KONI Nusa Tenggara Timur.Kesimpulan dari penelitian diatas yakni : Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur dalam lingkup keolahragaan akan berjalan kurang baik apabila terjadi hubungan kelakuan yang efektif antara organisasi yang bergerak dibidang yang sama dalam hal ini bidang olahraga sehingga tidak dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian tugas-tugas dalam organisasi bisa tercapai tujuanya.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG DALAM PROSES PENGADAAN SERTIFIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT EKS TIMOR TIMUR DI DESA TUAPUKAN KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG Ferlindo Dominggus Mascareinhas; Saryono Yohanes; Megi Octaviana Radji; Hernimus Ratu Udju
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Januari 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i1.295

Abstract

This study aims to examine the implementation of the duties and functions of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) of Kupang Regency in the process of land certificate issuance for former East Timor communities in Tuapukan Village, East Kupang District, Kupang Regency, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The background of this research is based on the ongoing land-related problems faced by former East Timor communities who have chosen Indonesian citizenship, particularly regarding legal certainty over land ownership. Land certification is a crucial instrument to ensure legal certainty, improve economic welfare, and support the social integration of former refugees. This research employs a normative legal research method with a juridical approach, focusing on the analysis of land-related laws and regulations, particularly Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration, and other relevant regulations. The findings indicate that the BPN of Kupang Regency has carried out its duties and functions in land certificate issuance through land registration procedures, measurement and mapping, collection of physical and juridical data, and issuance of land title certificates. However, several obstacles remain, including the lack of integrated commitment between central and local governments, limited technical support and professional capacity of human resources, low community participation, incomplete land ownership documents, and unclear legal status of disputed lands. These constraints have resulted in suboptimal legal certainty over land ownership for former East Timor communities in Tuapukan Village. This study concludes that strengthening inter-agency coordination, enhancing institutional capacity of the National Land Agency, and increasing public awareness and participation are essential to improve the effectiveness of land certification for former East Timor communities in order to ensure legal certainty and agrarian justice.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014) John Buni Mesa; Hernimus ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.621

Abstract

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup manusia, dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan infrastruktur di desa melibatkan perubahan yang direncanakan dan disadari melalui tahapan pembangunan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian empiris di bidang hukum yang menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Dalam rangka penelitian ini, informasi diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara efektif dalam merencanakan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan masih banyak acara desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah  Desa Soba Rade dan  Pu’u Mawo telah berperan relatif baik karena pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan pembangunan.  
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Samsida Ahmad; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.627

Abstract

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan  memanfaatkan  kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  lapangan (kualitatif)  yang dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni  kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Charly Yosua Radja Kana; Saryono Yohanis; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.628

Abstract

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi tugas kepolisian resort kebupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor dan hambatan yang dialami kepolisian resort Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas resort Rote Ndao. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu semua informasi yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan tahap memperlihatkan teori, asas, dan kaidah hukum yang ditinjau daru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka kepolisian resort Rote Ndao sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaan bermotor, serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi.
Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Elsy Sonastry Rambu Amma; David Y. Meyners; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.629

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukan bahsa sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama. Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat.
Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2023 Joy Albert Alessandro Nedi; Reny Rebeka Masu; Ebu Kosmas; Hernimus Ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.630

Abstract

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan menganalisis asa transparansi penggunaan dana ress anggota DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.
Co-Authors Adinda Devita Sulastri Dima Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Arnoldus R. M. Klau Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Ave Maria Stela Mali Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Candra Erens Bira Charly Yosua Radja Kana Cyrilius W,T. Lamataro Cyrilius W. T. Lamataro Cyrilius W. Taran Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Cyrilius Wilton Lamataro David Y. Meyners David Y. Meyners Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Elisabeth Defedra Mbejo Sola Elisabeth Morib Elsy Sonastry Rambu Amma Erminilda Febriani Angkang Feka, Gregorius Triyanto Ferlindo Dominggus Mascareinhas Fesly Terfena Leoh Fesly Terfena Leoh George Frederik Yulio Jano Inda Juita Kaho Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Jessica Patricia Yustin Marthinus John Buni Mesa Josef M Monteiro Joy Albert Alessandro Nedi Juanico Jawa, Leonardus Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kedang, Alexander Baha Keleb William Jefferson Awang Keleb William Jefferson Awang Kotan Y Stefanus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores Lamataro, Cyrilius W T Laura Angelin Tanur Djari Leonardus Juanico Jawa Lepa Avrilianti Putri Mone Mira Lifu, Fikto Chrisfalsa Liliany Tefa Maria Ayentusianti Mamo Maria Oktafianti Palang Ledun Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Mega, Kristiana P J Megi O. Radji Megi Octaviana Radji Melton Herison Nenometa Meriyanti Mayesti Bauky Meyners, David Y. Muh. Rezha Rasyid Murti Rana Bokamanu Novita Anastasia Banunaek Petrus Realino Ahas Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael Rape Tupen Raymond Leonard Muloko Renaldo Lutu Renaldo Lutu Reny Rebeka Masu Ronaldo Jhon Christiano Blegur Rosalia Maria Bota Samsida Ahmad Samuel Sadik Lakapu Saryono Yohanes Saryono Yohanis Selfiana Lanut Selni, Novistiana Irja Siprianus Dor Siti Ainul Kholipah Stefanus, Kotan Y. T'ek, Aloysius Gonzaga Theresia Nono Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo Tupen, Rafael Rape Victoria Desriana Meo Viorella Morentha Yefri Jonathan Ae Yohanes G.Tubahelan Yohanes Paulus Syukur Yonas S. O. Benu Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro