Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.931
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Hernimus Ratu Udju
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014) John Buni Mesa; Hernimus ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.621

Abstract

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup manusia, dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan infrastruktur di desa melibatkan perubahan yang direncanakan dan disadari melalui tahapan pembangunan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian empiris di bidang hukum yang menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Dalam rangka penelitian ini, informasi diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara efektif dalam merencanakan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan masih banyak acara desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah  Desa Soba Rade dan  Pu’u Mawo telah berperan relatif baik karena pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan pembangunan.  
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Samsida Ahmad; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.627

Abstract

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan  memanfaatkan  kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  lapangan (kualitatif)  yang dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni  kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Charly Yosua Radja Kana; Saryono Yohanis; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.628

Abstract

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi tugas kepolisian resort kebupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor dan hambatan yang dialami kepolisian resort Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas resort Rote Ndao. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu semua informasi yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan tahap memperlihatkan teori, asas, dan kaidah hukum yang ditinjau daru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka kepolisian resort Rote Ndao sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaan bermotor, serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi.
Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Elsy Sonastry Rambu Amma; David Y. Meyners; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.629

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukan bahsa sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama. Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat.
Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2023 Joy Albert Alessandro Nedi; Reny Rebeka Masu; Ebu Kosmas; Hernimus Ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.630

Abstract

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan menganalisis asa transparansi penggunaan dana ress anggota DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.
Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur) Novita Anastasia Banunaek; Yohanes Tuba Helan; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.635

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, regulasi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian bertujuan: (a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur; (b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (a) Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program-program yang ada pada desa. (b) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
Implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Penggunaan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Kupang Aryana Ruthstine Heo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1538

Abstract

Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.
Efektivitas Penyaluran Bantuan Dana Kepada Masyarakat Korban Bencana Seroja Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Bella Octavia Bole Padi; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1539

Abstract

Natural disasters can happen anytime and anywhere without being predicted. The issue of natural disasters has a bad impact on many people, they can lose their lives and homes. The government in this case is directly in charge of handling this disaster case, namely the National Disaster Management Agency (abbreviated as BNPB) is a Non-ministerial Government Agency that has the task of assisting the President of the Republic of Indonesia in carrying out disaster management in accordance with the mandate of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This research is a field research or empirical legal research, the methods used in data collection are interviews, observation and literature study, which was conducted in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City. Based on the results obtained by researchers based on the formulation of the problem of how far the effectiveness of the distribution of financial assistance to the victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City, is the problem of the initial initiative to establish a command post post, raising assistance, identifying the needs of victims. Factors inhibiting the effectiveness of the distribution of financial assistance to victims of the seroja disaster in Nunbaun Delha Village and Manutapen Village, Alak District, Kupang City Coordination and Information and Distribution of social assistance is not on time to recipients of social assistance.
Pengaturan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata dalam Pengembangan Objek Pariwisata di Pulau Awulolong Maria Oktafianti Palang Ledun; Kotan Y. Stefanus; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3544

Abstract

Based on the author’s observations, the basic background of the problem can be formulated as follows: (1) How are functions regulated Lembata Regency Tourism Office in the Development of Tourism Objects on Awulolong Island: (2) What are the Inhibiting Factors in Implementing the Regulatory Functions of the Lembata Regency Tourism Office in the Development of Tourism Attrractions on Awulolong Island which is dosely related to the function the Department. In order to answer this question, research was carried out using the Qualitative Descriptive Analysis Method in accordance with the data obtained while still paying attention to theories, principles and legal rules. Therefore, this research that originates from primary, secondary and tertiary data using an empirical and juridical approach normative. The result of this research show that the regulation of the functions of the Lembata Regency Tourism Office in the development of tourism objects on Awulolong Island in accordance with Law Number 10 of 2009 concerning tourism and Lembata Regency Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning the Lembata Regency Tourism Development Master plan has not been implemented properly. This can be seen from the failure of planned tourist destination development project to progress. Suggestions: (1) The Tourism Department is concerned with making designs that are button - up in nature so that the planned program are in line with the focus on the needs and interests of the community: (2) Increasing community participation in integrated and future – oriented or sustainable management to advance tourist areas: (3) Take firm action against all violationsthat do not comply with applicable rules and principles.
Co-Authors Adinda Devita Sulastri Dima Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Arnoldus R. M. Klau Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Ave Maria Stela Mali Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Candra Erens Bira Charly Yosua Radja Kana Cyrilius W,T. Lamataro Cyrilius W. T. Lamataro Cyrilius W. Taran Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Cyrilius Wilton Lamataro David Y. Meyners David Y. Meyners Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Elisabeth Defedra Mbejo Sola Elisabeth Morib Elsy Sonastry Rambu Amma Erminilda Febriani Angkang Feka, Gregorius Triyanto Ferlindo Dominggus Mascareinhas Fesly Terfena Leoh Fesly Terfena Leoh George Frederik Yulio Jano Inda Juita Kaho Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Jessica Patricia Yustin Marthinus John Buni Mesa Josef M Monteiro Joy Albert Alessandro Nedi Juanico Jawa, Leonardus Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kedang, Alexander Baha Keleb William Jefferson Awang Keleb William Jefferson Awang Kotan Y Stefanus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores Lamataro, Cyrilius W T Laura Angelin Tanur Djari Leonardus Juanico Jawa Lepa Avrilianti Putri Mone Mira Lifu, Fikto Chrisfalsa Liliany Tefa Maria Ayentusianti Mamo Maria Oktafianti Palang Ledun Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Mega, Kristiana P J Megi O. Radji Megi Octaviana Radji Melton Herison Nenometa Meriyanti Mayesti Bauky Meyners, David Y. Muh. Rezha Rasyid Murti Rana Bokamanu Novita Anastasia Banunaek Petrus Realino Ahas Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael Rape Tupen Raymond Leonard Muloko Renaldo Lutu Renaldo Lutu Reny Rebeka Masu Ronaldo Jhon Christiano Blegur Rosalia Maria Bota Samsida Ahmad Samuel Sadik Lakapu Saryono Yohanes Saryono Yohanis Selfiana Lanut Selni, Novistiana Irja Siprianus Dor Siti Ainul Kholipah Stefanus, Kotan Y. T'ek, Aloysius Gonzaga Theresia Nono Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo Tupen, Rafael Rape Victoria Desriana Meo Viorella Morentha Yefri Jonathan Ae Yohanes G.Tubahelan Yohanes Paulus Syukur Yonas S. O. Benu Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro