Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Research Fair Unisri Journal Evidence Of Law Jurnal Administrasi Publik Keadilan Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
M. Alvi Syahrin, M. Alvi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Law and Border Protection

 1 
IMMIGRATION LEGAL ACTION AGAINST ASYLUM SEEKERS WHO ABUSE THE VISIT VISA EXEMPTION POLICY Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Wisnu, Harry Prabowo
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.478

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan yang diberikan kepada warga negara asing yang negaranya masuk dalam bebas visa kunjungan dan datang melalui tempat pemeriksaan imigrasi namun mendaftarkan dirinya menjadi seorang pencari suaka. Kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang diberikan Pemerintah Indonesia. Penentuan status pencari suaka hingga menjadi seorang pengungsi dilakukan oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Pemberian suaka bertujuan untuk perlindungan dari ancaman kebebasan hak asasi manusia seseorang yang didasari dari alasan kemanusiaan. Izin tinggal yang masih berlaku yang dimiliki warga negara asing saat berada di Indonesia juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap orang tersebut. Tindakan yang diberikan memperhatikan pendekatan kesejahteraan dari fasilitas bebas visa kunjungan dan pendekatan keamanan berdasarkan kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris (gabungan) yang menggabungkan penelitian yang berdasarkan pada peraturan yang ada dengan melihat aturan pada maksud yang nyata di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui beberapa temuan sebagai berikut. HR masuk ke Indonesia dengan cara menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. HR telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas pada saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kemudian, HR menikahi seorang wanita Indonesia, secara agama atau nikah sirih. Pernikahan ini berpotensi menimbulkan dugaan perkawinan semu dan penyimpangan hukum. Setelah izin tinggalnya habis, HR mengajukan permohonan sebagai pencari suaka kepada UNHCR. Berdasarkan modus operandi di atas, maka HR diberikan tindakan administrasi keimigrasian karena telah menyalahgunakan bebas visa kunjungan berupa deportasi dan penangkalan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan Nomor: W.10.IMI.IMI.3-1612-GR.02.03 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM.
REFORMULASI PROSEDUR TERTANGKAP TANGAN TERHADAP ORANG ASING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Prasta, Putra Deta Husa
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.636

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah penindakan oang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Fenomena ini muncul karena masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan teknis di lapangan saja tetapi juga produk hukum yang melandasi tindakan petugas imigrasi tersebut. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia mengharuskan tindakan petugas imigrasi sebagai organ pemerintah diawasi dan dibatasi oleh hukum. Namun masih terdapat banyak proses tertangkap tangan, tidak sesuai dengan SOP yang telah ada. SOP mengenai penangkapan tertangkap tangan yang sudah ada masih belum mengakomodir kebutuhan praktis. Oleh karenanya diperlukan pembaruan terhadap konsep tertangkap tangan pada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan tertangkap tangan terhadap Orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian oleh petugas imigrasi? dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan hukum prosedur tertangkap tangan terhadap Orang asing yang dilakukan oleh petugas imigrasi? Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum (Julius Stahl) dan Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) sebagai general theory dalam topik ini bahwa penegakan hukum patut didudukan sesuai doktrin dan parameter dalam negara hukum. Kemudian, Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis kendala dalam proses tertangkap tangan selama ini oleh petugas imigrasi. Adapun metode dalam penelitian ini melakukan metode penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (legal approach) dan pendekatan konseptual (conceptul approach). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan triangulasi data dan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SOP tertangkap tangan yang telah ada belum efektif diterapkan oleh petugasi imigrasi dan juga tidak dapat dijadikan pedoman praktik bagi petugas dalam melakukan pengamanan hingga penindakan kepada orang asing yang tertangkap tangan. Peneliti menyarankan agar dilakukan reformulasi hukum terhadap proses tertangkap tangan sebagai dasar tindakan petugas sekaligus acuan dalam tata cara penanaganan orang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan konsep yang diusulkan sebagai output penelitian ini.
ANOMALI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: PEMIDANAAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN SEMU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN Syahrin, M. Alvi
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.693

Abstract

Perkawinan campuran di Indonesia semakin marak di era globalisasi, namun fenomena ini juga menimbulkan masalah hukum, terutama terkait perkawinan semu yang bertujuan memperoleh keuntungan keimigrasian secara ilegal. Artikel ini membahas pemidanaan dan pembuktian tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti regulasi yang ada dan tantangan dalam membuktikan niat serta motif pelaku perkawinan semu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Keimigrasian telah mengatur pemidanaan bagi pelaku perkawinan semu, pembuktian di ranah hukum masih menghadapi berbagai kendala. Faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan turut memperburuk praktik ini. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan regulasi, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan sistem keimigrasian melalui perkawinan semu.
Co-Authors Agung, Moch Aldo Ratu Aim, Heru Al Zulkifli Aji, Koesmoyo Ponco Arief Febrianto, Arief Astuti, Rita Kusuma Bakhtiar, Masdak Briando, Bobby Budy Mulyawan, Budy Nanda Pratama, Ario Ponco Aji, Koesmoyo Prasta, Putra Deta Husa Qolby, Ajeep Akbar Revanza, Muhammad Kevin Ryanindityo, Mochammad Sumantri, M. Judo Ramadhan Tony Mirwanto, Tony Wisnu, Harry Prabowo Yepese, Jehan Irianti Bekti