Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.32
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmu Manajemen Dinasti International Journal of Management Science Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) TEMATICS : TECHNOLOGY MANAGEMENT AND INFORMATICS RESEARCH JOURNALS Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Evidence Of Law Journal of Administration and International Development
Budy Mulyawan, Budy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
ANALYSIS OF ISSUANCE OF TOURIST VISIT VISAS AND STAY PERMITS FROM ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL VIA MOLINA Mulyawan, Budy; Ryanindityo, Mochammad; Anggraeni, Rahma Iria Mayang
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol 5 No 2 (2023): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v5i2.497

Abstract

Memasuki masa pasca pandemi covid-19 menjadikan momentum pemerintah untuk mengutamakan pemerintahan berbasis digitalisasi berdasarkan pemerintahan yang cepat, transparan, dan efisien, tidak terkecuali pada sektor pelayanan masyarakat. Imigrasi sebagai salah satu instansi yang melaksanakan administrasi pemerintahan, menghadirkan berbagai kebijakan untuk mendukung perubahan pada era digitalisasi, yaitu dengan memberikan pelayanan permohonan Visa RI melalui aplikasi berbasis Weebsite MOLINA atau Modul Lalulintas Orang Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis visa kunjungan wisata dan izin tinggal kunjungan yang berasal dari e-VOA melalui MOLINA sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administratif Negara berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014, beserta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat konsekuensi hukum apa yang dapat ditimbulkan oleh visa kunjungan wisata dan izin tinggal kunjungan yang dikeluarkan melalui MOLINA. MOLINA dikedepannya diharapkan mampu menjadi aplikasi mutakhir untuk melakukan semua permohonan Visa RI, oleh sebab itu perlu diperhatikan lagi mengenai dari produk yang diterbitkan oleh MOLINA. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, dan data yang diolah didapatkan berdasarkan wawancara, kepustakaan dan observasi lapangan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 yang mengatur alur penerbitan Visa Kunjungan dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. Selain hal itu ketentuan penerbitan visa tanpa profiling dan verifikasi serta perpanjangan izin tinggal kunjungan tanpa pengambilan data biometrik, tidak sesuai dengan asas kecermatan pada AUPB dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa izin tinggal kunjungan yang didapatkan dibatalkan. visa, izin tinggal, Molina
COMPARATIVE ANALYSIS OF IMMIGRATION ADMINISTRATIVE ACTIONS BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA Mulyawan, Budy; Santy, Yedija Nur; Arjuna M, Ratu
Journal of Administration and International Development Vol 4 No 1 (2024): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v4i1.594

Abstract

Indonesia dan Malaysia secara geografis merupakan negara tetangga, banyak ditemukan kesamaan baik secara sosio-kultural, kekayaan alam, bahkan sistem hukumnya. Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dari segi tindakan administratif keimigrasian dan juga bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pendekatan yang berbeda dan strategi bersama mereka dalam mengatasi tantangan imigrasi. Penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan data. Analisis hasil yang diperoleh, Indonesia menekankan pengawasan administratif melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, dan verifikasi visa. Sebaliknya, Malaysia menetapkan pembatasan bagi orang asing dan penegakan hukum imigrasi melalui Bagian 8 Undang-Undang Imigrasi 1959/63. Prosedur pendaftaran dan perizinan di Malaysia melibatkan persyaratan dokumentasi yang ketat, termasuk kondisi tambahan untuk pengusaha dan jenis izin tertentu. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail pelaksanaan, Indonesia dan Malaysia berbagi komitmen untuk mengatasi tantangan imigrasi, dengan tujuan menjaga keamanan nasional dan melindungi hak asasi manusia. Melalui kerja sama bilateral yang ditingkatkan, kedua negara berusaha menciptakan kebijakan yang seimbang dan efektif dalam menghadapi isu-isu kompleks di bidang imigrasi.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi) Briando, Bobby; Widayat, Wisnu; Sohirin, Sohirin; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief; Adillah, M. Arief; Firlana, Habbi; Wibowo, Pascalis Danny Kristi; Mastur, Anida Sri Rahayu
Jurnal Ilmu Manajemen Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Manajemen
Publisher : Universitas muhammadiyah palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jimn.v13i2.7190

Abstract

Informasi dan teknologi membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhannya, termasuk kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mengimplementasikan peningkatan kualitas pelayanan publik, tidak terlepas dari kontribusi kinerja pegawai. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menempatkan motivasi dan kompetisi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan kompetensi khususnya pada kantor imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Hasil penelitian menemukan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan memberikan kontribusi sebesar 21,29%. Koefisien regresi yang bernilai positif ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi maka akan semakin tinggi pula kinerja. Kemudian kompetensi juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan memberikan kontribusi sebesar 55,88%. Koefisien regresi yang bernilai positif ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi akan membuat kinerja semakin baik.  Motivasi dan kompetensi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. Oleh karena itu, motivasi dan kompetensi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi dan kompetensi akan meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi dan kompetensi memberikan kontribusi sebesar 77,17% terhadap kinerja karyawan.
IMPLEMENTASI MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU Catherina, Sophie Ria; Mulyawan, Budy; Astuti, Rita Kusuma
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 5 No 2 (2024): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v5i2.625

Abstract

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada kenyataannya, kualitas pelayanan masih belum mencapai pelayanan prima. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana motivasi pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menggunakan teori motivasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Perry dan Wise. Penelitian ini melibatkan tujuh orang informan yang kompeten dalam seksi lalu lintas dan izin tinggal dan status keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik pada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sudah cukup baik meskipun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk menambah motivasi dan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pemberian reward and punishment, serta mengadakan evaluasi secara rutin dengan pimpinan. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai masih harus diperhatikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru untuk dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN ROTASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG Putri, Hermina Zulhana; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Journal of Administration and International Development Vol 4 No 2 (2024): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v4i2.638

Abstract

Abstract This research aims to measure the extent to which work discipline and job rotation affect employee performance at the Class I TPI Immigration Office in Bandar Lampung. Work discipline is defined as an individual’s behavior based on work regulations, procedures, and attitudes in accordance with organizational rules, whether written or unwritten. Meanwhile, job rotation is a management strategy or approach that involves transferring or shifting employees from one position to another or to different responsibilities within the organization. The goal is to provide employees with opportunities to expand their knowledge and skills, as well as to prevent boredom, thereby fostering healthy career development. Based on observations and interviews at the Class I TPI Immigration Office in Bandar Lampung, several inconsistencies were found, including an increase in absenteeism, particularly among employees who do not arrive on time or are absent without notice. Furthermore, the implementation of job rotation has not been deemed effective. The research method used in this study is quantitative. Data collection was conducted through observations, initial interviews, and the distribution of questionnaires. The sampling technique employed was purposive sampling, and data analysis was carried out using a Likert scale. The data analysis technique applied in this research is multiple linear regression analysis. The research results indicate that work discipline and job rotation have a simultaneous and significant impact on employee performance at the Class | TPI Immigration Office in Bandar Lampung. Data collection results show that the F calculated value of 27.068 is greater than the F table value of 3.15, with a significance value of 0.000 < 0.05. The Adjusted R square value is 0.483, indicating that 48.3% of the performance variable is influenced by the independent variables, namely work discipline and job rotation. Based on the conclusions and data analysis results, it is recommended that stricter policies be implemented and supported by leadership to create a deterrent effect. Additionally, motivation and rewards should be provided to employees who adhere to the regulations set by the office.
ANALISIS KORELASI DAN PENGARUH DIMENSI BELIEF IN A JUST WORLD TERHADAP PUBLIC SERVICE MOTIVATION Mulyawan, Budy
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.407

Abstract

Banyak penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh motivasi dari pegawai. Salah satu motivasi intrinsik yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawaai adalah motivasi pelayanan publik atau public service motivation. Objektif dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dan pengaruh belief in a just world terhadap public service motivation pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Jakarta. Penelitian yang dilakukan menggunakan kaidah kuantitatif dan juga kepustakaan sebagai alat analisis. Responden dalam kajian ini sebanyak 951 PNS yang berasal dari 3 instansi dengan pendapatan tertinggi di Jakarta, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan dimensi belief in a just world memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat public service motivation, selain itu dimensi ini cocok diterapkan sebagai dimensi tambahan dari dimensi public service motivation dari Perry dan Wise (1990) untuk mengukur tahap public service motivation pegawai di Indonesia.
PERAN SECOND HOME VISA DALAM PERWUJUDAN INDONESIA EMAS 2045 Rezki, Muhadzib; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Journal of Administration and International Development Vol 5 No 1 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government is making diligent efforts to boost the Indonesian economy by attracting foreign investors to invest their capital in the country. One of the sectors that has been instrumental in driving economic growth is the immigration sector. In the context of supporting Golden Indonesia 2045, an important research endeavor has been undertaken to explore the challenges and opportunities in the field of immigration, as well as the crucial role of the second home visa in realizing this grand vision. In this research conducted using a qualitative normative juridical method, some fascinating results have been uncovered. The policy direction of the second home visa is clear: to stimulate the growth of the Indonesian tourism sector, which, in turn, will make a positive contribution to the national economy. The focus of this second home visa policy is aimed at foreign tourists with significant assets who wish to settle in Indonesia, enabling them to actively participate in supporting the country's economic growth. Consequently, Indonesia aims not only to become a golden nation by 2045 but also provides a golden opportunity for foreign investors who want to be part of this journey.
Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Mulyawan, Budy
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2017.V11.287-303

Abstract

Apikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Bagi Petugas Imigrasi, aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu data maupun informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Banyak orang yang tidak mengetahui kegunaan dari aplikasi ini, termasuk Petugas Imigrasi sendiri, bahkan ada yang menganggap bahwa aplikasi ini menambah pekerjaan atau membuang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam membantu pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Metode yang digunakan adalah yuridis empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berbagai macam alasan, beberapa hotel/tempat penginapan maupun perorangan tidak menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, padahal dengan melakukan registrasi dan mengisi format pelaporan yang ada dalam aplikasi, pengurus hotel/tempat penginapan maupun perorangan sudah tidak perlu lagi melaporkan keberadaan orang asing secara manual ke Kantor Imigrasi. Selain itu Kantor Imigrasi juga belum melaksakana proses projustisia terhadap pengurus/pemilik hotel/tempat penginapan maupun perorangan yang tidak melakukan registrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera.
Improving Passport Access for Vulnerable Groups: A User Acceptance Analysis of the SIAP RAMAH Application Nursanto, Gunawan Ari; Akbar, Rasona Sunara; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.129 - 144

Abstract

This study explores the implementation of the SIAP RAMAH (Sistem Aplikasi Paspor Ramah HAM) application, a human rights-based passport service management system developed by the Blitar Immigration Office in Indonesia. The objective was to assess user acceptance of this digital innovation using the Technology Acceptance Model (TAM), focusing specifically on vulnerable groups, including elderly individuals, persons with disabilities, infants, and pregnant women. The methodology employed a qualitative descriptive approach through participant observations and structured interviews with purposely selected system administrators, operators, and users. Findings revealed that SIAP RAMAH was generally well-received by vulnerable users due to its intuitive interface, reduced processing times, and streamlined application procedures. The study identified a strong relationship between TAM constructs-Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use-and system adoption, with ease of use emerging as particularly critical for elderly users with limited technological familiarity. While the application successfully improved service efficiency and reduced physical visits to immigration offices, challenges persisted, including limited public awareness and internet connectivity issues in rural areas. The research concludes that human-cantered design principles are essential for inclusive public service technologies and suggests enhancing outreach campaigns through community channels, integrating voice-assisted navigation features, establishing mobile assistance units for first-time users, and developing collaborative partnerships with healthcare providers and disability advocacy groups to further optimize system effectiveness.
Balanced Scorecard for Integrity Zone Development: A Study at Padang Class I Immigration Office Mulyawan, Budy; Purnomo, Agung Sulistyo; Putra, Medyka Pratama
Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v21i2.1634

Abstract

The performance of public services in Indonesian government institutions is under significant scrutiny, particularly in terms of achieving Integrity Zone standards such as Corruption-Free Areas (WBK) and Clean and Serving Bureaucratic Areas (WBBM). The objective of this study is to identify strategic steps for enhancing the Integrity Zone (Zona Integritas, ZI) at the Padang Class I Checkpoint Immigration Office using the Balanced Scorecard (BSC) approach. This study examines strategic initiatives to enhance the Integrity Zone at the Padang Class I Checkpoint Immigration Office using the Balanced Scorecard (BSC) framework. This research employs a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and document analysis. The study identifies critical gaps in service delivery, financial management, and workforce training. Key findings underscore the need for digital infrastructure upgrades, reallocating resources for staff development, and cultivating a culture of accountability. The study demonstrates the BSC's relevance in public sector reforms, providing actionable insights for improving service efficiency and institutional transparency. By integrating digital governance into the BSC framework, thisresearch advances BSC theory by reconceptualizing its causal relationships in thecontext of integrity-focused bureaucracies, demonstrating how BSC can resolve'measurement fragmentation' between compliance and service excellence
Co-Authors Adillah, M. Arief Adillah, Muhammad Arief Akbar, Rasona Sunara Andini, Fasya Davina Anggraeni, Rahma Iria Mayang Anung, Ishidorus Arief Febrianto, Arief Arjuna M, Ratu Astuti, Rita Kusuma Briando, Bobby Cakra Trinata Catherina, Sophie Ria Firlana, Habbi Jani, Salsabila Andi Jannah, Rahmawati Nurul M. Alvi Syahrin, M. Alvi Mastur, Anida Sri Rahayu Nurkumalawati, Intan Nursanto, Gunawan Ari Pambudi, Ken Adhitya Bagus Pascalis Danny Kristi Wibowo Piranti, Nurul Maharani Purnomo, Agung Sulistyo Putra, Medyka Pratama Putri, Hermina Zulhana Rezki, Muhadzib Ryanindityo, Mochammad Santy, Yedija Nur Simarmata, Sarmuliandi PB Sintawati, Fatika Sohirin, Sohirin Tony Mirwanto, Tony Widayat, Wisnu