Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Bina Hukum Lingkungan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Yulinda Adharani, Yulinda
Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Renewable Energy Development in Indonesia From New Normal to Better Normal: Environmental Law Perspectives Adharani, Yulinda; Nurlinda, Ida; Siswandi, Gusman; Priyanta, Maret; Salsabila, Rewita
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed many aspects of human life worldwide. This virus makes people aware of the importance of the environment and the relationship between humans and the environment. One of the awareness is the transition from fossil energy to renewable energy. This article aims to explore the opportunities to develop renewable energy in Indonesia from an environmental law perspective and to reduce the obstacle in energy utilization to advancing renewable energy development.  To achieve the aims, the writer uses the doctrinal method. This research adopted a qualitative research method to conduct the research objectives of this study. This article describes the theories of environmental law that grow and develop from human relations. The environment has a vital role in encouraging human behaviour that supports a better normal life that is more harmonious with the environment.  The environmental phenomenon caused by the COVID-19 pandemic is triggering the transition from fossil energy to renewable energy, especially in Indonesia. The Indonesian government should ratify regulations related to renewable energy immediately to reduce the obstacles to renewable energy development, such as environmental problems.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a7
FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Adharani, Yulinda; Nurzaman, R. Adi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.039 KB)

Abstract

Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ruhiyat, Sandy Gustiawan; Imamulhadi, Imamulhadi; Adharani, Yulinda
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Salsabila, Dara; Ma’ruf, Abi Radjab; Adharani, Yulinda
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9824

Abstract

Sistem birokrasi Indonesia pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menginginkan adanya integrasi izin agar dapat meningkatkan investasi sehingga proses debirokratisasi dapat dilaksanakan. Adanya sentralisasi Izin Panas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keseluruhan tahapan pengusahaan panas bumi yang melibatkan lebih dari satu cakupan wewenang kementerian secara atribusi dan kemudian didelegasikan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Sentralisasi ini kemudian menimbulkan permasalahan koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Paradigma lain yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Panas Bumi dengan adanya klasifikasi izin berdasarkan risiko dan penulis melakukan studi komparatif terhadap pengaturan serupa yang ada dinegara lain seperti Belanda dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengambarkan permasalahan perizinan dibidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deksriptif-eksploratif. Pada penelitian mengedepankan Indonesia seharusnya memiliki badan otoritas khusus yang memberikan asessmen penilaian resiko berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya. Asessmen ini kemudian menjadi pertimbangan pemberian izin ataupun persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Mechanism for Spatial Utilization Activity Compliance in Mining Business Licensing and Its Implications for Environmental Preservation Ra’uf, Ardi Sirajudin; Imamulhadi; Adharani, Yulinda
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3031

Abstract

Indonesia's abundant natural resources, including the mining sector which contributes significantly to the country's economy, must be utilized carefully to preserve the environment. One of the main requirements for obtaining a business license is the Spatial Utilization Conformity Instrument (KKPR). The KKPR ensures that all business activities, including mining, can only be carried out in areas that are legally, ecologically, and spatially declared through digital verification of the RTRW and RDTR in the OSS system. This study aims to analyze the mechanism of spatial utilization activity compliance in mining business permits. This study uses a normative juridical approach, examining the rules, principles, and norms of positive law related to environmental preservation and the Mechanism of Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) in mining business licensing. Based on the results of the study, the KKPR mechanism in mining business permits is normatively designed as a spatial planning-based preventive instrument, but after the Job Creation Law, it tends to shift to an administrative instrument that depends on OSS and the availability of RDTR, thereby weakening its substantive control function. Furthermore, the implications of KKPR for environmental conservation have not been effective because assessments often ignore the carrying capacity and capacity of the environment, as reflected in the cases of mining on Sangihe Island and Trenggalek.
Co-Authors Afifah, Siti Sarah D Lababan, Muhamad Oscario Dzahabiyyah, Nenden Ida Nurlinda Kultsum, Fatia Ma’ruf, Abi Radjab Maret Priyanta Maret Priyatna Mr Imamulhadi Nadia Astriani Nia Kurniati Nurzaman, R. Adi Pratama, Collin Adi Ra’uf, Ardi Sirajudin Ruhiyat, Sandy Gustiawan Sahadi Humaedi Salsabila, Dara Salsabila, Rewita Siswandi, Gusman Widyanto, Prima Rizki Yusshy Kurnia Herliani, Yusshy Kurnia Yusuf Saepul Zamil Zamil, Yusuf Saeful