Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Banua Law Review Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir Journal of Progressive Law and Legal Studies Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Kristian, Kristian
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni; Kristian, Kristian; Aridhayandi, M. Rendi
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.54 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i1.1338

Abstract

Tulisan ini akan membahas kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi tahun 2015. Hal ini menjadi penting karena sila pertama dari Pancasila sebagai falsafah hidup, jiwa, pandangan, pedoman dan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi falsafah bangsa dan Negara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti, Indonesia adalah salah satu negara berTuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan yang mendalam serta menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai Negara hukum khususnya Negara hukum Pancasila (sebagai religious nation state), agama menempati posisi sentral dan hakiki dalam seluruh kehidupan masyarakat yang perlu dijamin dan dilindungi (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan agama dan kerukunan hidup antarumat beragama (sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan, memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara)  dicantumkan sebagai hal yang penting dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Oleh karena itu, wajar jika Negara memasukan atau menjadikan agama sebagai salah satu delik didalam hukum positifnya. Pengaturan mengenai delik agama ini dipandang penting karena penghinaan (atau cara-cara lainnya) terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dapat membahayakan perdamaian, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan (baik secara materil maupun spirituil), keadilan sosial dan mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Agama juga dapat menjadi faktor sensitif yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Atas alasan tersebut juga tulisan ini dibuat sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam rangka mengetahui rumusan delik agama dan kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya sehingga dimasa yang akan datang, dapat dilakukan pembaharuan. Diluar adanya pro-kontra dimasukannya delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengacu kepada perkembangan “blasphemy” di Inggris atau perkembangan “Godslasteringswet” di Belanda. Kriminalisasi delik agama di Indonesia didasarkan pada religionsschutz theorie (teori perlindungan agama), gefuhlsschutz theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan) dan friedensschutz theorie (teori perlindungan perdamaian atau teori perlindungan ketentraman umat beragama). Dalam RKUHP, delik agama ini dirumuskan dalam 8 pasal yang terbagi menjadi 2 kategori yakni: Tindak Pidana Terhadap Agama (yang mencakup penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama) dan Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah (yang mencakup gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan dan perusakan tempat ibadah). Kebijakan formulasi delik agama tersebut masih banyak mengandung kelemahan sehingga akan berpengaruh terhadap tahap aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Dalam kaitannya dengan delik agama, penggunaan sanksi pidana tentu harus memperhatikan rambu-rambu penggunaan pidana dan harus dilakukan dengan tujuan melakukan prevensi umum dan prevensi khusus. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan formulasi RKUHP versi tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan delik agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder dan dilakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, sejarah hukum, asas hukum dan teori hukum.
Adaptasi Kehidupan Baru di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Mulyawan, Agus; Kristian, Kristian
Banua Law Review Vol 2, No 1 (2020): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.797 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v2i1.11

Abstract

Dalam Undang-Undang Kebencanaan terdapat 3 (tiga) klasifikasi bencana, yakni Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah virus/wabah yang menyebar di area geografis yang luas yang disebut dengan Epidemi. Epidemi dimaksud dalam Undang-Undang Kebencanaan terkategori sebagai sebuah bencana non alam. Karakteristik Undang-Undang Kebencanaan di Negara Indonesia dalam rangka penanggulangan bencana belum merinci secara jelas mekanisme pencegahan dan penanganan bencana antara bencana alam, non alam dan bencana sosial. Sistem penormaan di negara Indonesia mengatur tugas dalam pelaksanaannya secara terintegrasi yang dipahami sebagai aktivitas penanggulangan saat sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat dan setelah terjadi bencana, yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Dalam perkembangan saat ini perlu sebuah regulasi yang mengatur mekanisme penanggulangan pada tiap-tiap kategori bencana. Penanganan bencana alam ternyata mengalami hal yang tidak sama ketika negara dihadapkan pada penyelesaian dan penanggulangan masalah bencana non alam (epidemi). Kebijakan adaptasi kehidupan baru di era pandemi Covid-19 secara hukum memerlukan adanya sebuah norma yang secara jelas menggambarkan kondisi masyarakat yang teratur, tertib dan sadar hukum. Kehidupan baru masyarakat diwajibkan pada kepatuhan dan ketaatan melaksanakan segala bentuk ketentuan yang diatur dalam aturan protokol kesehatan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar disisi lain tentu menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak. Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban. Oleh karenanya perlu dibentuk aturan pengetatan protokol kesehatan oleh pemerintah di daerah agar masyarakat tetap produktif serta aman dari Covid-19.
KAMPANYE KESADARAN HUKUM MELAWAN REVENGE PORN DALAM MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN WANITA DAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Jalianery, Joanita; Kristanto, Kiki; Kristian, Kristian; Yestati, Ariani; Putri, Aprilia; Kristanto, Natanael; Khistiany Yoessandy, Novarianty; Ayu Yolanda, Sintia; Lukas, Yuapri
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 4 No. 11 (2025): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v4i10.11898

Abstract

Abstract Adolescent women and children are vulnerable groups who are often subjected to various forms of legal violations, especially in the context of violence, exploitation and discrimination. Legal awareness campaigns are one of the effective strategies in increasing their understanding of legal rights and available protection mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of legal awareness campaigns in protecting adolescent women and children from legal threats that can harm them. The method used in this research is the Empirical Juridical approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that legal awareness campaigns involving community-based legal education, socialization through social media, and active participation from various stakeholders, such as government agencies, non-governmental organizations, and schools, have a significant impact in increasing understanding and legal awareness among adolescent women and children. Keywords: Protection, Revenge porn, Sexual Violence, Women and Children. Abstrak Kelompok remaja wanita dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi sasaran berbagai bentuk pelanggaran hukum, terutama dalam konteks kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kampanye kesadaran hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kampanye kesadaran hukum dalam melindungi remaja wanita dan anak dari ancaman hukum yang dapat merugikan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye kesadaran hukum yang melibatkan pendidikan hukum berbasis komunitas, sosialisasi melalui media sosial, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sekolah, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja wanita dan anak. Kata kunci: Perlindungan, Revenge porn, Kekerasan Seksual, Wanita, dan Anak.
Withdrawal of Reports by Survivors of Sexual Violence Case Study: in The Central Kalimantan Polda Mawarni, Mira; Kristian, Kristian; Sangalang, Rizki Setyobowo
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 4 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i4.50125

Abstract

Sexual violence remains a pressing concern in Indonesia, with thousands of cases reported annually, yet only a fraction proceed to trial due to the withdrawal of reports by victims. This study investigates the factors that influence survivors of sexual violence to withdraw their legal complaints, and the subsequent impact on the legal process, particularly within the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police. Employing an empirical juridical research method, this study collects data through in-depth interviews with survivors, police officers, and representatives from victim support institutions. The findings reveal that social stigma, fear of retaliation, distrust in the legal system, and insufficient legal or psychological support often lead victims to abandon legal proceedings. Despite the legal framework provided by Law No. 12 of 2022 on Criminal Sexual Violence, procedural barriers such as evidentiary requirements and inconsistent application of victim protection laws persist. The research underscores the need for a stronger integration of legal support mechanisms, survivor-focused policies, and community education to ensure justice. These findings contribute to understanding the real-world limitations of the TPKS Law's implementation and call for systemic reforms to support victims more effectively.
The Ius Constituendum of an Equitable Dispute Resolution Mechanism for Constitutional Complaints Kristian, Kristian; Mujhad, M. Hadin; Murhaini, Suriansyah; Buana, Mirza Satria
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 02 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i02.1658

Abstract

The settlement of constitutional complaint disputes represents a legal mechanism that may be undertaken by a branch of judicial power, such as the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi). This mechanism is intended to ensure the upholding of the law and the protection of citizens' constitutional rights. This mechanism has long been implemented in several countries—such as South Korea, Germany, and Thailand. However, in Indonesia, no legal framework currently governs constitutional complaints. The absence of such regulation has resulted in the lack of a legal mechanism for resolving cases involving violations of constitutional rights. This article examines two key aspects: first, the theory and practice of constitutional complaint dispute resolution, and second, the ius constituendum regarding constitutional complaint resolution in Indonesia. The study highlights the necessity of comprehensive regulation to ensure legal certainty and justice within the Indonesian legal system. The research adopts a normative juridical method, using statutory, case-based, conceptual, and comparative approaches.
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Basic English for Tourism Melalui Kegiatan Praktisi Mengajar Tuminah, Tuminah; Kristian, Kristian; Serli, Serli; Aditya, Yolenta
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v6i2.5453

Abstract

Dalam memahami pembelajaran Bahasa Inggris khususnya Basic English for Tourism mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo mengalami kesulitan terutama dalam penggunaan Bahasa Inggris untuk praktik di dunia pariwisata. Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktisi Mengajar kali ini adalah ceramah, tanya jawab, penggunaan gambar dan video, serta bermain peran. Sedangkan untuk evaluasinya dilakukan dengan pengisian kuesioner. Kegiatan Praktisi Mengajar ini berlangsung selama tiga bulan mulai dari Sosialisasi, pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan Praktisi Mengajar selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 3 Oktober sd 18 Desember 2024. Dari hasil evaluasi yang didapat dari kegiatan Praktisi Mengajar ini dari 26 mahasiswa mengatakan bahwa kegiatan Praktisi Mengajar ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mereka terutama dalam mata kuliah English for Tourism. 33,3% mahasiswa merasa puas dan 66,7% merasa sangat puas mengikuti kegiatan Praktisi Mengajar ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua mahasiswa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.
Aplikasi Chatbot Berbasis Dialogflow dan NLP untuk Pelayanan Informasi Akademik pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Munawirah, Munawirah; Mardjani, Evil; Kristian, Kristian
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir Vol 3 No 2 (2025): Juni
Publisher : AhInstitute of Research and Community Service (LP2M) Institute of Social Sciences and Business Andi Sapada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62861/jimat amsir.v3i2.610

Abstract

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mendorong berbagai inovasi dalam pelayanan informasi, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka adalah keterbatasan akses informasi akademik yang cepat, efisien, dan interaktif, terutama di luar jam kerja administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi chatbot berbasis Dialogflow dan Natural Language Processing (NLP) yang diintegrasikan dengan platform Android guna meningkatkan layanan informasi akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan sistem dengan model waterfall dan pendekatan evaluasi kuantitatif menggunakan kuesioner skala Likert yang disebarkan kepada 30 mahasiswa sebagai responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa chatbot mampu menjawab seluruh pertanyaan pengguna secara tepat dengan tingkat akurasi 100% pada pengujian End-to-End. Selain itu, rata-rata kepuasan pengguna terhadap aplikasi mencapai 84%, yang menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan akademik. Aplikasi ini terbukti mengurangi ketergantungan pada interaksi manual dan waktu operasional staf akademik. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini secara khusus menggabungkan teknologi Dialogflow, NLP, dan aplikasi Android dalam satu sistem terpadu yang diimplementasikan di perguruan tinggi daerah, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap inovasi pelayanan akademik berbasis AI di Indonesia.
TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Mulyawan, Agus; Ali, Nuraliah; Kristian, Kristian; Kurniawan, Oktarianus; Wijaya, Andika
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.789

Abstract

Perkawinan picak kacang dijadikan solusi bagi pasangan yang tertangkap kumpul kebo dan juga memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan dana yang cukup sampai bisa memenuhi syarat utama perkawinan adat Dayak nganju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perkawinan picak kacang ini membatasi hal-hal yang dilegalkan oleh perkawinan, kekuatan hukum, dan kesesuaiannya ditinjau dari Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian hukum yuridis empiris tipe yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kesesuaian undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam pada perkawinan ticak kacang dalam tradisi adat Dayak. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yakni studi Pustaka dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan data primer dan data sekunder yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengakuan negara melalui Undang-Undang terhadap keberadaan hukum adat menjadi penegasan terkait keberadaan perkawinan picak kacang sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam sendiri perkawinan picak kacang yang merupakan tradisi dikatakan sebagai urf Al ‘adatu muhakamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Keberadaan perkawinan dalam hukum islam merupakan suatu ajaran yang penting. Kaidah-kaidah penyerapan adat dalam Islam terdiri atas tiga kaidah yakni tahrim, taghyir, dan tahmil.
THE EFFECTIVENESS OF OFFICE MANAGEMENT SYSTEMS IN POSO KOTA DISTRICT Nuraisyah, Nuraisyah; Haryono, Dandan; M, Mustainah; Nofitri, Nofitri; Mertina, Serly; Kristian, Kristian; Rivai, Abdul
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 3 No. 10 (2024): September
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v3i10.2352

Abstract

This study aims to explore and analyze the effectiveness of office management systems in Poso Kota District, focusing on goal achievement, departmental integration, and adaptation to change. Using a qualitative descriptive approach, the study describes, analyzes, and interprets current conditions in Poso District, Poso Regency. The research was conducted over one fiscal year using primary data from in-depth interviews and systematic observations, as well as secondary data from literature and official documents. Informants were selected purposively based on their understanding of the phenomenon under study. The research instruments included interview guidelines and the researcher as the main instrument. Data analysis followed an interactive model, encompassing data collection, condensation, presentation, verification, and conclusion drawing. Findings indicate that despite structured steps to manage policy and technological changes, the office management system faces significant challenges in achieving administrative efficiency, optimal public service, effective integration between departments, and adaptation to a dynamic work environment. In terms of the three main dimensions—goal achievement, integration, and adaptation—the office management system in Poso Kota District still requires improvements in internal communication, enhanced use of information technology, and staff training to optimize operations and organizational responsiveness.
Co-Authors Abdul Rivai Aditya, Yolenta Agus Mulyawan, Agus Ahmad Hunaeni Zulkarnaen Ali, Nuraliah Andika Wijaya, Andika Ayu Yolanda, Sintia Dandan Haryono Joanita Jalianery Khistiany Yoessandy, Novarianty Kristanto, Kiki Kristanto, Natanael Kurniawan, Oktarianus Lukas, Yuapri M. Rendi Aridhayandi Mardjani, Evil Mawarni, Mira Mertina, Serly Mirza Satria Buana Mujhad, M. Hadin Munawirah, Munawirah Mustainah Mappatoba Nofitri, Nofitri Nuraisyah Nuraisyah Putri, Aprilia Sangalang, Rizki Setyobowo Serli, Serli Suriansyah Murhaini Tuminah Tuminah Yestati, Ariani