Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity
Urbanisasi Urbanisasi
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kedudukan Haki Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Wahyu Indira Purnawi Putra; Urbanisasi Urbanisasi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2487

Abstract

Bisnis waralaba di Indonesia semakin berkembangnya jaman semakin banyak juga peminatnya, baik bisnis waralaba produk nasional maupun produk internasional, tetapi di Indonesia lebih banyak para pebisnis yang meminatkan waralaba terhadap produk lokal karena dianggap mudah dan juga biayanya relatif murah. Sehingga dengan banyaknya orang yang memiliki minat untuk membangun dan juga menerapkan bisnis waralaba membuat pentingnya kedudukan HaKI di dalam perjanjian bisnis waralaba. Dikarenakan ketika seseorang ingin melakukan suatu kegiatan bisnis waralaba perlu diketahui informasi tentang HaKI, baik bagi para penyedia waralaba dan juga peminat waralaba. Di dalam membuat suatu bisnis waralaba perlu adanya suatu perjanjian yang di mana kedua belah pihak wajib menyetujui dan juga menyepakati isi perjanjian tersebut, yang berpedoman kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta isi perjanjian tadi juga harus memuat HaKI yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 perihal Waralaba. HaKI pula dilindungi pada perundang-undangan seperti Hak Merek, Hak Paten, dan juga Hak Cipta. Kedudukan HaKi di dalam perjanjian bisnis waralaba terbagi menjadi 2 yaitu HaKI bagi pemberi waralaba (Franchisor) yaitu sebagai perlindungan hukum bagi pihak pemberi waralaba atau yang memiliki hak atas merek dagang tersebut, agar ciri khas dari produk tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak penerima waralaba, dan juga HaKI bagi para penerima waralaba (Franchisee) yaitu memiliki hak untuk menggunakan dan juga memanfaatkan secara ber-barengan 2 jenis Hak Kekayaan Intelektual eksklusif, yaitu merek (merek dagang, jasa, serta tanda asal) serta rahasia dagang.
Evaluasi Hukum Kontrak Waralaba Dalam Pendekatan Hukum Perdata Laura Sharendova Gunawan; Urbanisasi Urbanisasi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 19 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8405840

Abstract

This study was conducted to learn more about the characteristics of the franchise industry and how it develops in relation to the rapid development of the franchise industry in Indonesia. According to the findings of the study, the franchise industry is still largely unknown among Indonesians even though it is a more profitable and capital-efficient business model than starting a new business. With certain rights and obligations carried out by each party based on the terms of the agreement set forth in the Civil Code, this franchise business can be launched immediately after an agreement is reached between the owner of the franchise right and the holder of the franchise right. However, apart from the basic contractual terms, the government-specific laws and regulations that serve as the legal framework for the growth of this franchise business are still sorely lacking. As a result, many entrepreneurs continue to be "afraid" of starting this kind of business and instead prefer to build their own
Dampak Kejadian Kadaluawarsa Terhadap Gugatan yang Dapat Memberikan Kepastian Menuntut Menjadi Gugur dalam Hukum Indonesia Urbanisasi Urbanisasi; Rosnawati Sasmita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5225

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the impact of statutes of limitations or the influence of the past on cases in the legal system. The provisions of the statute of limitations can impact the certainty of a person's right to file a lawsuit or demand fulfillment of obligations in a court of law. The rights of victims and perpetrators may be affected by the statute of limitations. Most significantly, it provides legal certainty for defendants that after a certain time limit, they can no longer be held responsible for a past agreement or legal act. Statutes provide a time limit for filing a claim, which can limit the victim's right to seek justice after a certain period, while also protecting perpetrators from claims that are beyond time. The law seeks to ensure that victims have access to justice within a reasonable time period, while perpetrators are protected from claims that are too long.
Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Serta Penegakan Hukum Dan Dampaknya Elisabeth Niuflapu; Urbanisasi Urbanisasi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5468

Abstract

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta perlindungan anak di Indonesia. Meskipun telah terjadi perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, praktik perkawinan anak masih kerap terjadi akibat faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) sebagai kerangka kebijakan pemerintah, mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah, serta menilai dampak penerapannya terhadap penurunan angka perkawinan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis untuk menganalisis efektivitas regulasi serta kondisi empiris di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Stranas PPA memiliki peran strategis melalui tiga pilar utama: (1) pemberdayaan anak dan keluarga, (2) penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan (3) penguatan kerangka regulasi serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa disparitas pemahaman budaya, akses pendidikan yang belum merata, dan inkonsistensi aparat dalam menerapkan aturan pencegahan dispensasi kawin. Dampaknya, meskipun terdapat tren penurunan angka perkawinan anak di beberapa wilayah, efektivitasnya belum optimal secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan edukasi publik, integrasi data antar-instansi, serta perluasan program pemberdayaan ekonomi keluarga agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Co-Authors Elisabeth Niuflapu Laura Sharendova Gunawan Rosnawati Sasmita Wahyu Indira Purnawi Putra