Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Fatih: Journal of Contemporary Research Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Akmaluddin Syahputra
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS DALAM GUGATAN KABUR (Abscruur Libels) Muliyati Muliyati; Akmaluddin Syahputra
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.686

Abstract

The division of inheritance is a very sensitive issue and there are even frequent disputes between the heirs because it relates to the dissatisfaction and selfishness of the heirs. The type of research used is normative research based on secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. This study analyzes the problems of implementing Decision Letter Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn regarding the distribution of inheritance to heirs in fleeing lawsuits (Abscruur Libels). from the Compilation of Islamic Law; and the basic considerations of the Medan Islamic Religious Court judge in deciding the inheritance case Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn with an escape lawsuit (Abscruur Libels). This study concludes that in the opinion of the plaintiff's lawsuit registered in the partnership of the Medan Religious Court Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn contains material defects in the form of lack of parties (Plurium Litis Consortium) and blur (Abcsruur Libels). Therefore, the Panel of Judges stated that the Plaintiff's claim was unacceptable, all evidence and rebuttals as well as the final conclusions submitted by the litigants were not considered again.
Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor) Ibrahim Ihksan Lubis; Fatimah Zahara; Akmaluddin Syahputra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7571.177-182

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam situasi tertentu seperti kecelakaan, penyakit, atau pemutusan hubungan kerja, orang tua dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, ada kasus eksploitasi anak, di mana anak dimanfaatkan untuk mencari nafkah atau berpartisipasi dalam kegiatan untuk mendukung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi eksploitasi anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dalam kerangka perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Perlindungan Anak di Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur teori dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan asas hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa kasus, anak dieksploitasi untuk mendukung kebutuhan keluarga, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan moral anak. Implikasi eksploitasi anak ini juga melibatkan perlindungan hukum terhadap hak anak dan tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur oleh perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia. Eksploitasi anak dalam upaya memenuhi kewajiban ekonomi keluarga memiliki dampak negatif pada perkembangan anak dan dapat melanggar hak anak. Upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting agar hak-hak mereka dijamin dan perkembangan mereka tidak terhambat.
Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal: Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Heriandi Heriandi; Zainul Aziz Nasution; Akmaluddin Syahputra; Iwan Iwan
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 2 No. 3 (2025): September: TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/tadhkirah.v2i3.222

Abstract

This study discusses the practice of inheritance distribution before the parents' death among the Muslim community in Medan Tembung District. This phenomenon reflects the dynamic interplay between Islamic law, customary law, and social practices in the division of inheritance. According to Islamic law, inheritance can only be distributed after the death of the testator. However, in Medan Tembung, early distribution is often carried out to avoid conflicts among heirs. This research uses a socio-legal approach with an empirical method based on field observations. The findings show that the community applies three inheritance systems: individual, matrilineal, and parental/bilateral. The distribution is conducted through hibah (grants) or wasiat (wills), typically documented in a written statement and often legalized by local community leaders or notaries. Cultural factors, education levels, and legal awareness significantly influence the variation in distribution systems. Most families still distinguish between the inheritance shares of sons and daughters, with sons typically receiving a larger portion. Community leaders play a vital role in mediating disputes, and if consensus is not reached, legal channels are pursued. These findings highlight the importance of legal education and the need for synergy among religious law, customary practices, and state law to ensure fairness in inheritance distribution.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA STUDI TERHADAP HAK UPAH DAN WAKTU BEKERJA Muhammad Dzikri Al Fattah; Akmaluddin Syahputra
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) informal di Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan permenaker No. 2 Tahun 2015, serta mengkaji bentuk perlindungan yang tersedia apabila terjadi pelanggaran hak PRT.  Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, namun penerapan prinsip negara hukum demokratis belum optimal, dengan banyak pelanggaran HAM, termasuk terhadap PRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus serta data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Hak Asasi Manusia belum mengatur secara khusus hak dan kewajiban PRT. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 yang bertujuan melindungi PRT dianggap belum efektif dan kurang mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha konkret pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang komprehensif dan spesifik demi melindungi hak-hak PRT. Selain itu, penting adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil serta memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak PRT. Studi ini menegaskan perlunya perbaikan regulasi dan implementasi agar kesejahteraan serta keadilan sosial bagi PRT dapat tercapai secara nyata.   Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, UU Ketenagakerjaan
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Perspektif KHI dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus di Kec. Barumun Tengah Sulastri Daulay; Juni Arnisa Napitupulu; Jamilah Rizka; Akmaluddin Syahputra
Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 1 (2025): January-June
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/py24rs69

Abstract

Keberadaan ahli waris pengganti, atau ahli waris yang berhak mewarisi karena orang tuanya telah meninggal dunia sebelum pewaris, diakui oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Gagasan ini tidak secara khusus diakui dalam fiqih tradisional, namun fiqih modern telah mulai memberi ruang bagi ijtihad untuk menerima klausul-klausul tersebut berdasarkan kemaslahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ahli waris pengganti di Kecamatan Barumun Tengah dan menganalisis aktivitas mereka berdasarkan fiqih modern dan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Barumun Tengah masih dominan menganut sistem waris adat patrilineal, namun mulai terbuka terhadap ketentuan ahli waris pengganti sesuai KHI. Fikih kontemporer memandang ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Nur Sultan Al Khuluqi Sirait; Akmaluddin Syahputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2043

Abstract

This article is a literature study carried out by collecting all the literature that discusses online marriage contracts in Islam. Analyze and identify marriage registration, and formulate recommendations for creating new, more optimal arrangements. The results of this study show that there needs to be consideration in making regulations regarding the registration of marriages whose contracts are carried out online by reviewing the Ijtima' Ulama Decree of the Indonesian MUI Fatwa Commission VII of 2021 and Regulation Of Menteri Agama No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration. Then there is a need for further research regarding the marriage registration process to increase public trust in online marriage contracts. It is hoped that this research can help the government in making regulations regarding online marriage registration in Indonesia. Apart from that, it is also hoped that this study will become a reference for future researchers who discuss the issue of online marriage contracts in more depth
Analisis Hukum terhadap Joki Pinjaman Online Gagal Bayar Perspektif Fatwa DSN MUI No:112/DSN MUI/IX/2017: Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Live Muhammad Ridho Hakim; Akmaluddin Syahputra
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 6 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i6.3162

Abstract

Online loans have become one of the main forms of consumer financing in today's digital era. However, the growth of the online loan industry also raises concerns with the many polemics that occur within it. This research aims to find out what the legal provisions are for online loan jockeys who fail to pay in the view of DSN MUI NO: 112/DSN MUI/IX/2017. This research method was carried out using an empirical juridical method, so the method used was a field method, namely research carried out in the field aimed at obtaining information and describing events, events with facts found in the field. Data analysis was carried out qualitatively, namely involving observation and in-depth study of the data obtained. The primary data used comes from the field, these are interviews from several online loan jockeys who failed to pay and users of online loan jockey services who failed to pay.This research shows that there are many risks that arise if customers use this default loan jockey service, such as misuse of personal data, getting entangled in new debts and in the perspective of DSN MUI Fatwa NO: 112/DSN MUI/IX/2017stated that the work carried out by the ajir was not in accordance with the principle of muamalah, namely directing jockey service users not to pay the online loan debt at all. Therefore, as an online loan user, do not use this service because it is detrimental to online loan users and in the Fatwa, the work of this service is considered to be contrary to sharia principles.
SIYASAH ANALYSIS OF APPLICATION LICENSING TIKTOK SHOP ACCORDING TO THE PERMENDAGRI NUMBER 31 OF 2023 Ahmad Sahdan Pasaribu; Akmaluddin Syahputra
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 2 (2024): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i2.75

Abstract

This writing contains various forms of problems which are used as complaints experienced by several people regarding regulations or policies regarding transaction permits in the TikTok Shop social media application as the current digitalization of buying and selling. The formulation of the problem in this research is first how the provisions of Permedagri No. 31 of 2023 regarding the social media application TikTok Shop which facilitates payment transactions for consumers in commerce via electronic systems and secondly, what is the view of fiqh siyasah regarding the TikTok application which has facilitated payment transactions for consumers via electronic systems. The author uses a normative juridical approach to show that written regulations are in the form of laws. Research must be based on data or correspondence that supports research to be more systematic and not just engineering in research. And it is more accurate that research is carried out carefully and with full consideration in achieving a goal in the research.
Political and Legal Reconstruction of the Urgency that Forces the Issuance of PERPPU in Indonesia Based on Fair Benefit Values Indra Utama Tanjung; Mhd Syahnan; Akmaluddin Syahputra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5495

Abstract

Legal sovereignty in Indonesia places the 1945 Constitution as the highest norm, which is the basis for other legislation. In the legal hierarchy, PERPPU is an executive product issued based on presidential prerogative in times of urgent and compelling circumstances. This research aims to examine the position of PERPPU, especially PERPPU No. 2 of 2022, in the context of a compelling emergency in accordance with Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study uses quantitative and juridical-normative methods to explore the application of PERPPU in legal practice, taking into account the complexity of social phenomena and normative values, including doururiah in Islamic law. A multidisciplinary approach is applied, involving theories from figures such as Amartya Sen, John Locke, and Montesquieu, as well as the principles of the Rule of Law. Primary and secondary data were analyzed through document studies, semi-structured interviews and field observations. The research results show that PERPPU No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which was issued as a response to urgent global economic conditions, fulfills the requirements of compelling urgency as mandated by the 1945 Constitution. However, the publication process raises concerns about subjectivity and potential abuse of power. The DPR's approval of the PERPPU represents a constitutional step in the right direction, but broader involvement of stakeholders and transparency of the process are essential to ensure fairness and compliance with the principles of the rule of law. PERPPU, as an instrument issued in urgent circumstances, must be managed strictly and only used as a last resort. The involvement of the DPR in the approval process is an important democratic control, but it must be carried out efficiently to avoid a legal vacuum. Transparency in the process of determining and evaluating compelling emergencies is critical to maintaining the integrity of the legal system and public trust. This research suggests the need for reform in PERPPU issuance procedures to ensure that each publication is based on objective and urgent needs, by avoiding broad interpretations that could lead to abuse of power.
Co-Authors Ahmad Sahdan Pasaribu Fatimah Zahara Heriandi Heriandi Ibrahim Ihksan Lubis Indra Utama Tanjung Iwan Iwan Jamilah Rizka Juni Arnisa Napitupulu Mhd Syahnan Muhammad Dzikri Al Fattah Muhammad Ridho Hakim Muliyati Muliyati Nur Sultan Al Khuluqi Sirait Sulastri Daulay Zainul Aziz Nasution