Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Jurnal Interpretasi Hukum Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Akmaluddin Syahputra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS DALAM GUGATAN KABUR (Abscruur Libels) Muliyati Muliyati; Akmaluddin Syahputra
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.686

Abstract

The division of inheritance is a very sensitive issue and there are even frequent disputes between the heirs because it relates to the dissatisfaction and selfishness of the heirs. The type of research used is normative research based on secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. This study analyzes the problems of implementing Decision Letter Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn regarding the distribution of inheritance to heirs in fleeing lawsuits (Abscruur Libels). from the Compilation of Islamic Law; and the basic considerations of the Medan Islamic Religious Court judge in deciding the inheritance case Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn with an escape lawsuit (Abscruur Libels). This study concludes that in the opinion of the plaintiff's lawsuit registered in the partnership of the Medan Religious Court Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn contains material defects in the form of lack of parties (Plurium Litis Consortium) and blur (Abcsruur Libels). Therefore, the Panel of Judges stated that the Plaintiff's claim was unacceptable, all evidence and rebuttals as well as the final conclusions submitted by the litigants were not considered again.
Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor) Ibrahim Ihksan Lubis; Fatimah Zahara; Akmaluddin Syahputra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7571.177-182

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam situasi tertentu seperti kecelakaan, penyakit, atau pemutusan hubungan kerja, orang tua dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, ada kasus eksploitasi anak, di mana anak dimanfaatkan untuk mencari nafkah atau berpartisipasi dalam kegiatan untuk mendukung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi eksploitasi anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dalam kerangka perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Perlindungan Anak di Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur teori dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan asas hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa kasus, anak dieksploitasi untuk mendukung kebutuhan keluarga, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan moral anak. Implikasi eksploitasi anak ini juga melibatkan perlindungan hukum terhadap hak anak dan tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur oleh perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia. Eksploitasi anak dalam upaya memenuhi kewajiban ekonomi keluarga memiliki dampak negatif pada perkembangan anak dan dapat melanggar hak anak. Upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting agar hak-hak mereka dijamin dan perkembangan mereka tidak terhambat.
Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal: Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Heriandi Heriandi; Zainul Aziz Nasution; Akmaluddin Syahputra; Iwan Iwan
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 2 No. 3 (2025): September: TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/tadhkirah.v2i3.222

Abstract

This study discusses the practice of inheritance distribution before the parents' death among the Muslim community in Medan Tembung District. This phenomenon reflects the dynamic interplay between Islamic law, customary law, and social practices in the division of inheritance. According to Islamic law, inheritance can only be distributed after the death of the testator. However, in Medan Tembung, early distribution is often carried out to avoid conflicts among heirs. This research uses a socio-legal approach with an empirical method based on field observations. The findings show that the community applies three inheritance systems: individual, matrilineal, and parental/bilateral. The distribution is conducted through hibah (grants) or wasiat (wills), typically documented in a written statement and often legalized by local community leaders or notaries. Cultural factors, education levels, and legal awareness significantly influence the variation in distribution systems. Most families still distinguish between the inheritance shares of sons and daughters, with sons typically receiving a larger portion. Community leaders play a vital role in mediating disputes, and if consensus is not reached, legal channels are pursued. These findings highlight the importance of legal education and the need for synergy among religious law, customary practices, and state law to ensure fairness in inheritance distribution.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA STUDI TERHADAP HAK UPAH DAN WAKTU BEKERJA Muhammad Dzikri Al Fattah; Akmaluddin Syahputra
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) informal di Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan permenaker No. 2 Tahun 2015, serta mengkaji bentuk perlindungan yang tersedia apabila terjadi pelanggaran hak PRT.  Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, namun penerapan prinsip negara hukum demokratis belum optimal, dengan banyak pelanggaran HAM, termasuk terhadap PRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus serta data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Hak Asasi Manusia belum mengatur secara khusus hak dan kewajiban PRT. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 yang bertujuan melindungi PRT dianggap belum efektif dan kurang mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha konkret pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang komprehensif dan spesifik demi melindungi hak-hak PRT. Selain itu, penting adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil serta memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak PRT. Studi ini menegaskan perlunya perbaikan regulasi dan implementasi agar kesejahteraan serta keadilan sosial bagi PRT dapat tercapai secara nyata.   Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, UU Ketenagakerjaan
Co-Authors Fatimah Zahara Heriandi Heriandi Ibrahim Ihksan Lubis Iwan Iwan Muhammad Dzikri Al Fattah Muliyati Muliyati Zainul Aziz Nasution