Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Luka Indonesia WAJAH HUKUM Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Abdi Akommedia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Ani Maryani, Ani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Multifaktor Penyebab Tindak Pidana Medis dalam Praktik Kedokteran di Indonesia Meighitine, Suci; Hadi, Agustinus Purnomo; Maryani, Ani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5313

Abstract

Perbedaan paling  mendasar antara tindak pidana umum dan tindak pidana medic terletak pada focus dari masing-masing tindak pidana. Pada tindak pidana umum, perhatian utama lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut, sedangkan pada tindak pidana medis fokus lebih diarahkan  pada penyebab yang mendasari dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbgai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medik. Tindak pidana medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor medis, faktor teknis, faktor ekonomi, faktor social budaya, faktor pasien dan faktor sistem pelayanan kesehatan. Beragam faktor penyebab tindak pidana ini dapat berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana medis dalam praktik kedokteran di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pencegahannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 Apriliyanto, Teguh; Putra, Irman; Maryani, Ani
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1929

Abstract

The Indonesian criminal justice system faces various legal and practical challenges related to the uncertainty of the forum and coordination mechanisms between the general and military courts. Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023, read on November 29, 2024, established a new normative basis by integrating the Corruption Eradication Commission (KPK) into the Permanent Connectivity Team, allowing investigations and prosecutions of joint cases to take place in a single process. This study aims to analyze the extent to which this decision strengthens legal certainty in the connected justice system and identify implementation obstacles in the field. The method used is a normative legal approach with a statute approach, a conceptual approach, and a case law approach, supported by a critical review of the effectiveness of the Joint Decree (SKB) establishing the connection team, Standard Operating Procedures (SOPs), and the harmonization of the roles of the Military Prosecutor, Military Police, and the KPK. The results of the study highlight the legal uncertainty in the practice of connectivity between the military and general courts. Constitutional Court Decision No. Regulation No. 87/PUU-XXI/2023 provides a crucial foundation for integrating the Corruption Eradication Commission (KPK) into the Connection Team, enabling integrated case handling. However, its effectiveness remains hampered by technical regulations, inter-agency coordination, and the need for standard operating procedure (SOP) harmonization.
Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial dari Perspektif Hukum Bisnis Octora, Rena; Efrila, Efrila; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3530

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah entitas hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara, BPJS memainkan peran penting dalam sistem sosial ekonomi Indonesia. Artikel ini mengulas peran BPJS Kesehatan dari perspektif hukum bisnis, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance, tantangan hukum dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta dampaknya terhadap sektor bisnis kesehatan di Indonesia. Analisis ini juga menyoroti implikasi ekonomi dari keberlanjutan program JKN dan peran penting BPJS dalam menjaga stabilitas sosial.
Analisis Yuridis Penetapan Denda Terhadap Pelayanan Rawat Inap Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan Purwaningsih, Dwi Chresna; Arimbi, Diah; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3695

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penetapan denda terhadap pelayanan rawat inap dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dua pertanyaan pokok: bagaimana pengaturan kebijakan penetapan denda atas pelayanan kesehatan rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan bagaimana keadilan hukum terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis substansi hukum serta implikasi sosial dari kebijakan denda. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni dalam regulasi, di mana ketentuan yang berbeda dalam pasal-pasal dapat membingungkan peserta. Di sisi lain, praktik moral hazard juga teridentifikasi, di mana beberapa individu yang mampu memanfaatkan program jaminan kesehatan tanpa niat untuk membayar iuran secara rutin. Dari temuan ini, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan denda, sehingga penerapan sistem jaminan kesehatan dapat berjalan secara adil dan tidak membebani masyarakat yang rentan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia.
Perlindungan Hukum Fisioterapi dalam Menjalankan Amanah Tugas Profesi Thouresia, Suraeni; Husain, Bahtiar; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3765

Abstract

Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia. Ketidakjelasan batas kewenangan fisioterapi, ditambah dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur profesi ini, telah membatasi pelayanan fisioterapi secara optimal dan berpotensi merugikan pasien. Situasi ini juga dapat memicu konflik dengan profesi medis lainnya. Studi ini didasarkan pada UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan serta perlindungan kebebasan profesi sebagai hak asasi manusia. Meskipun profesi fisioterapi berkembang pesat di Indonesia, masih terdapat celah hukum yang signifikan, sehingga diperlukan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan advokasi, edukasi, dan analisis hukum untuk menangani masalah ini, bertujuan untuk memperjelas batasan dan mendapatkan perlindungan hukum bagi fisioterapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi, memastikan para praktisi dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum. Rekomendasi termasuk penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik fisioterapi secara komprehensif dan peningkatan dukungan pemerintah terhadap profesi ini.
Mental Health in the Covid-19 Pandemic: Impact and Global Recovery Strategy Literature Review Sari, Itha Puspita; Nurlaela, Nurlaela; Maryani, Ani; Yani, Ahmad
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i6.1785

Abstract

The COVID-19 pandemic has significantly affected the mental health of people worldwide, including in Indonesia. The surge in mental disorders such as depression, anxiety, stress, and trauma highlights that this crisis impacts both physical and psychological well-being. This study aims to examine the mental health impact and global recovery strategies through a literature review approach. The method used involved reviewing literature from reputable databases such as PubMed, Science Direct, and Google Scholar, resulting in 10 selected articles that met the inclusion criteria. Findings reveal that vulnerable groups, including healthcare workers, the elderly, and individuals with pre-existing mental disorders, were more severely impacted. The study emphasizes the need for responsive mental health systems, long-term investment, and social stigma reduction. Recovery efforts include raising awareness, expanding access to services, and community-based support. These findings provide a comprehensive understanding of mental health challenges during the pandemic and underscore the importance of a holistic and sustainable response.
Implementasi Activity Based Costing Sebagai Alternatif Perhitungan Biaya Program Bimbingan Belajar Pada Lembaga XYZ Ladista, Rindy Dwi; Maryani, Ani; Febriani, Erni
Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jata.v5i2.1550

Abstract

The use of traditional methods make cost distortions. This research was conducted to provide an alternative for calculating the cost of the tutoring program at D'Premier9 so that the resulting costs are more accurate and able to describe the consumption of relevant resources according to the activities. The research was conducted with a case study on D'Premier9, by calculating the cost assignment using the Activity Based Costing method. The results showed that there was a cost distortion due to the use of the traditional cost method, in the Polri program an undercost of Rp. 403,848 while the service program costs experienced an overcost of Rp. 302,886. The calculation with the traditional method make cost distortions because the assignment is not carried out according to the cost driver, but by using ABC the cost calculation is more accurate because it calculates the cost driver.
Co-Authors Agustinus Purnomo Hadi ahmad yani Apriliyanto, Teguh Buaton, Tiarsen Bukman Lian, Bukman Diah Arimbi Dwi Ladista, Rindy Efrila, Efrila Erni Febriani, Erni Hafiz, Aliy Husain, Bahtiar Irwandi Ladista, Rindy Dwi Meighitine, Suci Mulyono Mulyono Nasser, Nasser NURLAELA NURLAELA Octora, Rena Purwaningsih, Dwi Chresna Putra, Irman Rianadita, Della Sari, Itha Puspita Sidiq, Muhamad Fajar Tetelepta, James Chris Deweighat Thouresia, Suraeni Wardarita, Ratu Yulia Rachmawati