Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Multifaktor Penyebab Tindak Pidana Medis dalam Praktik Kedokteran di Indonesia Meighitine, Suci; Hadi, Agustinus Purnomo; Maryani, Ani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5313

Abstract

Perbedaan paling  mendasar antara tindak pidana umum dan tindak pidana medic terletak pada focus dari masing-masing tindak pidana. Pada tindak pidana umum, perhatian utama lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut, sedangkan pada tindak pidana medis fokus lebih diarahkan  pada penyebab yang mendasari dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbgai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medik. Tindak pidana medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor medis, faktor teknis, faktor ekonomi, faktor social budaya, faktor pasien dan faktor sistem pelayanan kesehatan. Beragam faktor penyebab tindak pidana ini dapat berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana medis dalam praktik kedokteran di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pencegahannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 Apriliyanto, Teguh; Putra, Irman; Maryani, Ani
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1929

Abstract

The Indonesian criminal justice system faces various legal and practical challenges related to the uncertainty of the forum and coordination mechanisms between the general and military courts. Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023, read on November 29, 2024, established a new normative basis by integrating the Corruption Eradication Commission (KPK) into the Permanent Connectivity Team, allowing investigations and prosecutions of joint cases to take place in a single process. This study aims to analyze the extent to which this decision strengthens legal certainty in the connected justice system and identify implementation obstacles in the field. The method used is a normative legal approach with a statute approach, a conceptual approach, and a case law approach, supported by a critical review of the effectiveness of the Joint Decree (SKB) establishing the connection team, Standard Operating Procedures (SOPs), and the harmonization of the roles of the Military Prosecutor, Military Police, and the KPK. The results of the study highlight the legal uncertainty in the practice of connectivity between the military and general courts. Constitutional Court Decision No. Regulation No. 87/PUU-XXI/2023 provides a crucial foundation for integrating the Corruption Eradication Commission (KPK) into the Connection Team, enabling integrated case handling. However, its effectiveness remains hampered by technical regulations, inter-agency coordination, and the need for standard operating procedure (SOP) harmonization.