Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Kartika Widya Utama
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Maria Paulina Rosari Prayitno; Lapon Tukan Leonard; Kartika Widya Utama
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37895

Abstract

Upaya Administratif yang mengalami perluasan arti dan penerapannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang salah satunya di dalamnya mengatur tentang Upaya Administratif mengalami perluasan dalam penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan prosedur hukum untuk melakukan Upaya Administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara serta Penyelesaian Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Dilakukannya Upaya Administratif. Penulisan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dalam penelitian yang menggunakan ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam penerapan di lapangan, justru masih terjadi adanya kerancuan, dimana ada yang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan lainnya justru mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah yang bersangkutan menempuh jalur administratif. Oleh karenanya perlu langkah yang tegas dari sisi hukum yang mengatur lembaga peradilan mana yang seharusnva menjadi tempat pengajuan gugatan setelah ditempuhnva proses administratif tersebut.
RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PUTUSAN ULTRA PETITA Zyan Zuhaerini Isfahani Masdar; Kartika Widya Utama; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49922

Abstract

Penggunaan asas Ultra Petita masih menjadi perdebatan hukum di Indonesia. Putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Penelitian ini menganalisis eksistensi penggunaan asas Ultra Petita dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pertimbangan hakim dalam memutus putusan yang mengandung Ultra Petita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas Ultra Petita masih diakui dan digunakan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan pertimbangan hakim dalam memutus putusan Ultra Petita memiliki akibat hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
MEKANISME PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Josua Adeputra Sinaga; Aju Putrijanti; Kartika Widya Utama
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51774

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah.Sengketa tersebut memeberikan hak kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang dialami dalam gugatannya.Akan tetapi tuntutan ganti rugi itu dapat dilaksanakan bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu permasalahan dan tujuan dalam penulisan hukum ini guna mengetahui bagaimana pengaturan, pelaksanaan, serta sekaligus hambatan dari tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Hasil dari penelitian pengaturan pengenaan dan pelaksanaan diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986, Pasal 81 ayat (2) UU AP, PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan PP Nomor 43 Tahun 19991 serta putusan hakim. Hambatanya belum ada aturan secara khusus dan minimnya kesadaran dari pejabat tata usaha negara
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK Rensa Bagas Putra Purnomo; Irma Cahyaningtyas; Kartika Widya Utama
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51706

Abstract

Cybercrime merupakan masalah utama di era revolusi digital, salah satu bentuknya adalah cyberbullying. Tindakan cyberbullying juga dapat dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Kriminalitas cyberbullying oleh anak tentunya dapat dijerat dengan KUHP dan UU ITE. Dalam kasus anak sebagai pelaku, sebelum menyelesaikannya melalui jalur litigasi, harus diupayakan melalui mekanisme diversi dari tahap penyidikan, penuntutan, dan diversi di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan penanganan tentang cyberbullying dengan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai cyberbullying diatur dalam KUHP dan UU ITE. Sedangkan kebijakan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan hukum nasional dan internasional. Mekanisme diversi oleh anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan di Indonesia dalam UU SPPA. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan melalui pendekatan kebudayaan, pendidikan moral, dan teknologi
IMPLEMENTASI SANKSI DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Yoga Setia Ramandey; Aju Putrijanti; Kartika Widya Utama
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49696

Abstract

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, apabila Pejabat atau tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan dikenakan upaya paksa yaitu Sanksi Dwangsom. Permasalahan dan Tujuan dalam penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pengenaan, Pelaksanaan dan Hambatan Sanksi Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini pendekatan yuridis empiris dan Spesifikasi penelitian yaitu Deskriptif analitis. Hasil penelitian pengaturan pengenaan dan pelaksanaan  diatur dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor 07 Tahun 2012, Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK.27/VII/2024, serta Putusan Hakim. Pembayaran dibebankan oleh pribadi pejabat tersebut nominalnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi. Hambatannya belum ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai Sanksi Dwangsom
Co-Authors Aju Putrijanti Irma Cahyaningtyas Josua Adeputra Sinaga Lapon Tukan Leonard Maria Paulina Rosari Prayitno Rensa Bagas Putra Purnomo Yoga Setia Ramandey Zyan Zuhaerini Isfahani Masdar