Garuda - Garba Rujukan Digital

Aplikasi Akad Tabarruâ Wadiâah dan Qard di Perbankan Syariah Hayati, Ilda
AL-FALAH : Journal of Islamic Economics Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jie.v1i2.100

The economic transaction in Islam is not always to orientate on commercial, and profit-oriented activity. It is namely with tabbaruââall of agreement intentionally related to non-profit. The âaqd can be an activity of which gives or borrows something. In fact, especially in Islamic Bank, that âaqd is consistently maintained in the tabbaruâ principles. The existed-cost in conserving, is obviously as an avoindance-compentation. The paper will examine the wadiâah concept and qard in Islamic Bank. Keywords: Application, Tabbaruâ âAqd, Wadiah, Qard and Islamic Bank.

Leadership Criteria in Islam and its Benefit: Muslim Involvement in Non-Muslim Goverments Makhsus, Makhsus; Hayati, Ilda; Fatarib, Husnul; Saharuddin, Desmadi
Al-Adyan: Journal of Religious Studies Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/al-adyan.v1i2.1835

Basically, a Muslim does not leave the Muslim community, but with the development of Islam many problems occur. The departure of the Prophet Yusuf from the Muslim community has been described in the Qur'an. He served various maturity processes under the guidance of Allah al-Mighty. The figure of the Prophet Yusuf has been depicted and immortalized as a shadow ruler who officially served as minister of finance, agriculture and head of the logistics affairs agency. The question arises whether a Muslim can become a non-Muslim leader who will later be neglected and will have a negative impact on the faith and syari'ah carried out by Muslim leaders who control non-Muslim governments. With literature study and content analysis approach, the writer describes the literature qualitatively about the status of Muslims who are in the midst of non-Muslims and vice versa, to dismiss the opinion of good kafirs who are more worthy of being leaders than evil and corrupt Muslims. A Muslim can become a leader in the midst of non-Muslims for the benefit and preaching of Islam as was done by the Prophet Yusuf A.S, who proved himself clean after leaving prison. The criteria for a leader in Islam are flexible enough that sometimes a Muslim who is not consistent with sharia rules can sometimes bring great benefits to Muslims. Not only that, many Muslim leaders who were very instrumental in protecting Muslims and spreading Islam in Russia such as Berke Khan have deployed infidel armies to protect Muslims from destruction.Pada dasarnya seorang muslim tidak meninggalkan komunitas muslimnya, akan tetapi seiring perkembangan islam banyak masalah yang muncul. Hengkangnya Nabi Yusuf dari komunitas Muslim telah dijelaskan dalam Alquran. Dia menjalani berbagai proses pendewasaan di bawah bimbingan Allah swt. Sosok Nabi Yusuf telah digambarkan dan diabadikan sebagai penguasa bayangan yang resmi menjabat sebagai menteri keuangan, pertanian, dan kepala badan logistik. Timbul pertanyaan apakah seorang Muslim bisa menjadi pemimpin non-Muslim yang nantinya akan terabaikan dan berdampak negatif pada keimanan dan syari'at yang diemban oleh tokoh Muslim yang menguasai pemerintahan non-Muslim. Dengan pendekatan studi pustaka dan analisis isi, penulis mendeskripsikan literatur secara kualitatif tentang status umat Islam yang berada di tengah-tengah non-Muslim dan sebaliknya, untuk menepis pendapat seorang kafir yang baik lebih layak menjadi pemimpin daripada seorang Muslim yang jahat dan korup. Seorang Muslim bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah non-Muslim untuk kemaslahatan dan dakwah Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf A.S yang membuktikan dirinya bersih setelah keluar dari penjara. Kriteria seorang pemimpin dalam Islam cukup fleksibel sehingga terkadang seorang Muslim yang tidak konsisten dengan aturan syariah dapat membawa manfaat yang besar bagi umat Islam. Tidak hanya itu, banyak pemimpin Muslim yang sangat berjasa dalam melindungi umat Islam dan menyebarkan Islam di Rusia seperti Berke Khan yang telah mengerahkan pasukan kafir untuk melindungi umat Islam dari kehancuran.

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI SOSIAL KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG ALAM KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG) Yustika, Nova; Ridwan, Rifanto Bin; Hayati, Ilda
Jurnal Literasiologi Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Literasiologi
Publisher : Yayasan Literasi Kita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47783/literasiologi.v12i1.737

Penelitian ini membahas tentang implementasi dan implikasi sosial konsep Kafa?ah dalam perkawinan di Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. Kafa?ah, dalam konteks perkawinan Islam, berarti kesesuaian antara suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain. Dalam Islam, Kafa?ah dianggap sebagai syarat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah ketidakcocokkan antara suami dan istri. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris.Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (socio-legal) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (field research) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptifuntuk menggambarkan implementasi dan implikasi sosial Kafa’ah dalam perkawinan di Desa Gunung Alam. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep kafa’ah dalam pernikahan untuk mencapai keluarga yang Sakinah, mawaddah, warrahmah menunjukkan bahwa penerapan konsep kafa’ah belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan. Ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang meyakini bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang paling penting dalam pertimbangan perkawinan. Dalam praktiknya, orang tua lebih cenderung mempertimbangkan pekerjaan dan tingkat pendidikan mereka dari pada akhlak dan agama. Mereka menganggap bahwa pekerjaan yang stabil menandakan kesiapan untuk menikah karena dapat memenuhi kebutuhan finansial anak merea, sementara tingkat pendidikan yang tinggi dianggap dapat membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarga anak tersebut.Dampak dan implikasi sosial dari penerapan konsep kafa’ah dalam perkawinan di Desa Gunung Alam adalah selain penerapan konsep kafa’ah memberikan dampak positif yaitu mampu membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis, penerapan standarisasi dalam kriteria pasangan yang dibentuk oleh masyarakat umum di Desa Gunung Alam menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan di masyarakat. Individu yang tidak memenuhi standar pendidikan dan pekerjaan yang ditetapkan mengalami stigma dan diskriminasi karena dianggap tidak layak sebagai pasangan hidup, sehingga mereka dinilai tidak cukup kompeten untuk membentuk rumah tangga yang diharapkan selain itu standarisasi yang ditetapkan mempengaruhi sulitnya seseorang untuk menikah.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA LEBONG Nophian, Benny; Ridwan, Rifanto Bin; Hayati, Ilda
Jurnal Literasiologi Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Literasiologi
Publisher : Yayasan Literasi Kita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47783/literasiologi.v12i1.738

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong dan melihat tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini perlu peneliti proses plaksanaan Mediasi yang lakukan 1 tahun terakhir (2023-2024) di Pengadilan Agama Lebong, serta kendala dalam mediasi tidak berhasil sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Lebong dan Pendekatan yang di gunakan Case Approach yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa upaya hakim dalam melakukan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong adalah belum maksimal. Hal ini didasarkan pada cara hakim mediator itu sendiri dalam memperlakukan mediasi dan pendalaman peran bila menjadi seorang hakim mediator. Kemudian penyebab sedikitnya mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Lebong adalah dilihat dari sisi hakim mediator itu sendiri, terkait tentang pemahaman hakim mediator dalam persiapan diri sebagai mediator yang andal. Mediator yang andal akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Korupsi dalam Telaah Ayat Ahkam dan Hukum Positif Nasional Edyar, Busman; Hayati, Ilda; Saputra, Kevin
AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Vol. 7 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alquds.v7i3.8477

This research aims to explain the perspective of legal verses in the Qur'an and national positive law against corruption. The type of research is normative juridical with a comparative approach between Islamic law and national positive law which is analyzed using prescriptive analysis. The results of the research show that the Qur'an and national positive law have the same perspective on corruption as a prohibited position-related act. There are several derivations used in the Qur'an that have a connection with corrupt practices, for example ghulul (fraudulent acts), sirqah (theft), betrayal, risywah (bribery), and even hirabah (destroyer of order). According to positive law, corruption is an act against the law with the intention of enriching oneself, others, or which results in harm to the state or the country's economy.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUNGAI ROTAN Shesa, Laras; Hayati, Ilda
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.121

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rotan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Sungai Rotan. Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aturan dan regulasi terkait pernikahan dini. Selain itu, adanya pengaruh lingkungan di Sungai Rotan juga turut memainkan peran dalam mempengaruhi keputusan pernikahan, di mana norma dan nilai-nilai di lingkungan tersebut dapat mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan dini. Kurangnya perhatian orang tua, kurangnya perhatian ini dapat mengakibatkan anak-anak merasa terabaikan dan mencari pengakuan atau kebebasan melalui pernikahan dini. Dalam kesimpulan, efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan dapat diperbaiki dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, dan meningkatkan peran serta orang tua dalam memberikan perhatian dan pemahaman kepada anak-anak mereka. Faktor-faktor ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi atau program pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif di wilayah tersebut.

AL MAQRIZI'S VIEW ON ISLAMIC ECONOMY AND ITS RELEVANCE TO COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Suar, Abi; Meirison, Meirison; Elfia, Elfia; Hayati, Ilda
Nurani Vol 20 No 1 (2020): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v20i1.6025

The problem of socio-economic phenomena always attracts the attention of various layers of society and individuals because the State's economic stability is the backbone of the material prosperity of the people. It will positively impact development in multiple fields. The Covid-19 Pandemic outbreak that occurred paralyzed not only humans but also paralyzed the Indonesian economy. During Al-Maqriz's life there was starvation and Inflation in the government of the Bani Mamluks in Egypt, Inflation during this period became the main attraction of researchers to make Al-Maqrizi's Economic Thought as a cornerstone of this research theory. This study aims to determine the concepts and work of Al-Maqrizi in his contribution to the Islamic Economy with his relationship with the Covid-19 Pandemic in Indonesia by using the literature study research method and field observations. He was armed with adequate experience as a muhtasib (market watchdog). Al-Maqrizi discussed the problem of Inflation and the role of money in it, a fantastic discussion at that time because it correlated two things that were very rarely done by Muslim and Western thinkers. Inflation occurring in Indonesia is still relatively stable even amid the soaring Rupiah exchange rate when compared with Inflation in the same period before the co-19 epidemic broke out in Indonesia. Keywords: Al-Maqrizi, Islamic Economy, Covid-19, Indonesia

Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Diskursus Ketidaksetaraan Gender Hayati, Ilda; Edyar, Busman; Sanjaya, Rhandi
Berasan: Journal of Islamic Civil Law Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/berasan.v2i2.8650

This study aims to explain the concept of the Islamic family which is linked to the discourse of gender equality. The type of research is normative juridical with a fiqh approach and statute approach which is analyzed by means of prescriptive analysis. The results of the research found that Islamic family law (both in Islamic fiqh and the Compilation of Islamic Law) has a concept of gender relations that is different from the paradigm built by gender equality activists. This can be seen from the relationship between husband and wife and their respective rights and obligations (including polygamy), the existence of a marriage guardian for female brides (but not vice versa), the requirement of witnesses who count one man to two women, the provision of iddah for a woman whose marriage has ended, to the unequal share of inheritance between men and women where men get a share of two to one compared to daughters.

Pornography in The Perspective of Islamic and National Law Hayati, Ilda; Edyar, Busman
AJIS: Academic Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/ajis.v9i1.9897

This research aims to explain the perspective of Islamic and national law on pornography. This is a normative juridical research with a comparative approach which is analyzed by prescriptive analysis. The results of the research show that Islamic and national law have the same paradigm towards pornography as a despicable act which is prohibited by sharia and the constitution. There are at least two terms in Islamic law that have intersections with pornography; first, the term aurat, which is a part of the human body that should not be shown or must be covered because it can cause shame (QS.24: 58) and arouse the sexual desires of others who see it (QS.33: 59). Secondly, tabarruj, which describes a person in a dress that tends to be indecent or characterizes the appearance of a dishonorable person. Meanwhile, national law regulates this pornography in several regulations such as Law No. 44/2008 on Pornography; several articles in the Criminal Code; Law No. 32/2002 on Broadcasting; Law No. 8/1992 on Film; Law No. 40/1999 on Press; Law No. 36/1999 on Telecommunications; and Law No.11/2008 on Information and Electronic Transactions.

Utilization of Land Pawning Objects in Minangkabau in The Perspective of The Scholars of Schools of Thought Hayati, Ilda; Djamil, Fathurrrahman; Edyar, Busman
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 November (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

This paper aims to explain the practice of pawning in Sariek Laweh, the law on the use of land pawning objects in Minangkabau from the perspective of Islamic scholars, and the solutions of pawning. This research is a field study using a normative approach, which is analyzed using a comparative descriptive method. The results of the study are: that in general, pawning in Minangkabau is carried out with the ability to use the object of land pawning and to take all the proceeds by the pawn holder. This applies until the mortgagee is able to pay off the debt. Scholars have different opinions regarding the use of pawn objects by pawn holders, the majority (jumhur ulama) forbid it. The second opinion (minority) says that it is permissible to take advantage of the pawn object, but there are still provisions in this matter. Based on the findings of this study, the practice of pawning in Sariek Laweh is not in accordance with the provisions of the Islamic Sharia which are seen from various schools of thought, apart from the element of exploitation of the pawn holder, the mortgagee does not receive any compensation from the goods used, other than fixed loan funds which must be paid according to the amount of the initial loan, without any reduction, also because there are conditions for taking benefits included in the contract, all schools of thought agree that this practice is not permissible. Regarding the pawning solution, it is in the form of musyarakah between the pawn holder and the owner of the pawn object. The pawn holder processes and takes the proceeds with a sharing system with the land owner.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search