Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Jurnal Hukum Legalita Keadilan
Adinda Akhsanal Viqria
University Of Muhammadiyah Kotabumi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Keadilan

 1 
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RUU TPKS DALAM PEMENUHAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Nisa Fadhilah; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vzqgy904

Abstract

Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia belum sepenuhnya direspons secara memadai oleh sistem hukum yang berlaku, terutama dalam hal pemenuhan keadilan berbasis gender, sehingga mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai terobosan normatif. Berangkat dari kebutuhan untuk menggeser paradigma hukum dari berorientasi pada pelaku menjadi berpihak pada korban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. RUU TPKS memperkenalkan perubahan penting, antara lain perluasan definisi kekerasan seksual, penambahan jenis alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan bukti elektronik, serta pengakuan yang tegas terhadap hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan normatif seperti ketidakjelasan redaksional dan belum diaturnya femisida secara eksplisit. Kebaruan utama dalam kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap hubungan antara substansi norma RUU TPKS dengan prinsip keadilan gender, sekaligus menyoroti tantangan implementasi yang dapat menghambat efektivitasnya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban, serta menjadi landasan konseptual bagi pembaruan kebijakan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Kata Kunci: RUU TPKS, kekerasan seksual, keadilan gender, hukum normatif, perlindungan korban
HARMONISASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PERJANJIAN Akhsanal Viqria, Adinda; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w8mh1h47

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang disamarkan dalam bentuk perjanjian menghadirkan persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia, bentuk kontrak yang tampak sah sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk menyembunyikan niat jahat, kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk wanprestasi atau telah memenuhi unsur delik penipuan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana karakteristik penipuan berkedok perjanjian serta bagaimana harmonisasi hukum pidana dan perdata dapat diterapkan dalam penyelesaiannya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada waktu timbulnya niat jahat, jika niat tidak baik telah ada sejak awal perjanjian maka tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan patut ditangani secara pidana, sebaliknya jika niat buruk muncul setelah kontrak berjalan maka tergolong wanprestasi, temuan utama dalam tulisan ini adalah pentingnya pedoman normatif dan model koordinatif antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan perdata ataupun pembiaran terhadap kejahatan yang terbungkus legalitas kontraktual, harmonisasi ini tidak hanya dibutuhkan demi kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan fungsi hukum sebagai sarana keadilan. Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Penipuan, Perjanjian, Pidana, Perdata
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN BRONDOLAN BUAH SAWIT MILIK PT. NAKAU LAMPUNG UTARA (STUDI PUTUSAN NO.160/PID.B/2025/PN.KBU) Muhammad Faisal Jauhar; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/1e81gn75

Abstract

Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian brondolan buah sawit milik PT. Nakau Lampung Utara yang di lakukan terdakwa Triono dan 4 orang lainnya dan dipergoki oleh pihak keamanan PT. Nakau dan langsung di serah ke kantor Polisi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN.Kbu. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian putusan hakim dengan penerapan Pasal 362 KUHP, khususnya terhadap terdakwa yang berstatus residivis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, kondisi pelaku, dan dampak sosial. Meskipun nilai kerugian berada di bawah Rp2.500.000 yang secara umum memenuhi kualifikasi Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, hakim tetap menerapkan Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 2 tahun karena status residivis dan dampak perbuatannya yang meresahkan masyarakat. Pertimbangan meringankan seperti pengakuan terdakwa dan tanggung jawab keluarga turut dicantumkan, namun tidak menghapus pemberatan pidana. Kata Kunci: Pertimbangan hakim; pencurian brondolan sawit; Pasal 362 KUHP; residivis; putusan pengadilan;  analisis yuridis.
Co-Authors Muhamad Galib Iqbal Muhammad Faisal Jauhar Muhammad Galib Iqbal Muhammad Galib Iqbal Nabila Zatadini Nabila Zatadini Nisa Fadhilah Nisa Fadhilah Sugeng Santoso Zatadini, Nabila