Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Positum Journal of Innovation Research and Knowledge JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
M Syahrul Borman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA Miftachul Mujadi; M Syahrul Borman; Subekti
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.9735

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku tentang pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram serta menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku penyebar film melalui telegram tersebut. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur dan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyebaran film melalui aplikasi telegram termasuk dalam unsur-unsur pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya seperti hak ekonomi dan hak moral.
SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA: SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA Idayana Putri, Siti; M Syahrul Borman; Nur Handayati; Vieta Imelda Cornelis
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i4.2042

Abstract

Members of the police who commit criminal acts of narcotics abuse in the Indonesian NationalPolice need special attention, they cannot be said to be ordinary things, but law enforcement must be strict.If the enemy in the police force continues to exist, the eradication of narcotics crimes will not be maximized,bearing in mind that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates that in addition toinvestigators from the National Narcotics Agency (BNN), Indonesian National Police investigators havethe authority to conduct investigations into criminal acts. narcotics and illicit drug trafficking. The mainproblems that will be discussed in writing this thesis are how to enforce the law against members of thepolice who abuse narcotics and what are the legal sanctions against members of the police who commitnarcotics abuse. In this study, the Statute Approach was used, carried out by examining all laws andregulations that are related to the legal issues being handled. And the conceptual approach (ConceptualApproach), moving from the views and doctrines that developed in the science of lawKeywords: Legal Sanctions, Police Members, Narcotics Abuse
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Ahmad Syahrial Fajaryanto; M Syahrul Borman; Siti Marwiyah; Noenik Soekorini
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistempembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan pembuktian terbalik murni atau absolut sama-sama melanggar hak-hak terdakwa, bedanya bila pembuktian terbalik murni atau absolut secara langsung mengubah konsep dasar hukum pidana di Indonesia sekaligus bertentangan dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia terlebih lagi Indonesia juga telah mengadopsi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga jelas apabila pembuktian terbalik absolut diterapkan akan bertentangan dengan Undang-Undang yang lain.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI PADA TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA M. Ilham Bayu Pratama; M Syahrul Borman; Noenik Soekorini; Siti Marwiyah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah tangkap atau error in persona merupakan suatu kesalahan dalam proses penangkapan yang terjadi akibat keliru dalam mengidentifikasi tersangka yang seharusnya ditangkap. Dalam konteks ini, penyidik Polri memegang peranan penting dalam memastikan proses penangkapan dilakukan secara benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap atau error in persona. Studi ini mengungkapkan bahwa dalam kasus tersebut, penyidik Polri gagal dalam melakukan verifikasi identitas dengan tepat sebelum melakukan penangkapan, yang menyebabkan penahanan terhadap orang yang tidak bersalah. Analisis ini juga mengkaji sejauh mana penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus error in persona ini, baik secara pidana maupun administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dalam prosedur yang menyebabkan terjadinya salah tangkap, dan penyidik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa tindakan disipliner atau ganti rugi kepada korban yang salah ditangkap.
Co-Authors Ahmad Syahrial Fajaryanto Idayana Putri, Siti M. Ilham Bayu Pratama Miftachul Mujadi Noenik Soekorini Nur Handayati Siti Marwiyah Subekti Vieta Imelda Cornelis