Claim Missing Document
Check
Articles

SUSTAINABILITY OF INVESTMENT OBJECTIVES OF VILLAGE TOURISM ON ORIGINAL INCOME OF VILLAGE (PAD) IN INDONESIA Subekti; Pangestika, Mirza Anindya
Journal of Research in Business, Economics, and Education Vol 2 No 1 (2020): February Edition
Publisher : STIE Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village funds are a new hope for village communities to develop their potential. However, forced planning does not in detail see what exactly is needed by the community makes the village funds do not function optimally. Most of it is only for infrastructure development and only a small portion for sustainable productive activities. Village funds were poured into Village-Owned Enterprises (VOE) by opening village tourism destinations. The ignorance of the village government and the VOE management manage the potential tourism destinations of each region resulting in village tourism destinations being built almost the same in all villages in Indonesia without looking at the backward relations and future relationships of the concept of tourist destinations. This research method uses extraction from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), SWOT Analysis with the Travel and Tourism Competitive Index as a measure of the sustainability of investments, how big is the effect on the original income of the village. The results show that investments made by the village government through VOE are inversely proportional to the village's original income. This study found the concept of novelty to balance investment with genuine village income called Competitiveness Financial Services
SUSTAINABILITY OF INVESTMENT OBJECTIVES OF VILLAGE TOURISM ON ORIGINAL INCOME OF VILLAGE (PAD) IN INDONESIA Subekti; Mirza Anindya Pangestika
Journal of Research in Business, Economics, and Education Vol. 2 No. 1 (2020): February
Publisher : Kusuma Negara Business School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village funds are a new hope for village communities to develop their potential. However, forced planning does not in detail see what exactly is needed by the community makes the village funds do not function optimally. Most of it is only for infrastructure development and only a small portion for sustainable productive activities. Village funds were poured into Village-Owned Enterprises (VOE) by opening village tourism destinations. The ignorance of the village government and the VOE management manage the potential tourism destinations of each region resulting in village tourism destinations being built almost the same in all villages in Indonesia without looking at the backward relations and future relationships of the concept of tourist destinations. This research method uses extraction from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), SWOT Analysis with the Travel and Tourism Competitive Index as a measure of the sustainability of investments, how big is the effect on the original income of the village. The results show that investments made by the village government through VOE are inversely proportional to the village's original income. This study found the concept of novelty to balance investment with genuine village income called Competitiveness Financial Services
Pengaruh Hasil Investasi, Pendapatan Premi, dan Beban Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2014-2017 Erlin Nur Setiobekti; Tabrani; Subekti
Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Vol 12 No 1 (2020): Februari
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/permana.v12i1.92

Abstract

The purpose of this research was to analyze the effect of investment returns, premium income and claims for the growth of assets life insurance at the Financial Services Authority. The population in this research are life insurance companies on the Financial Services Authority at period 2014-2017. The analyze technique used is multiple linier regression.The results of calculations with the F test of 7.168 with growth of assets 0.000 means that simultan investment returns, premium income and claims affect the growth of assets. The results of calculations with the t test of the coefficient of investment returns of -3,294 with a significance level of 0.001 smaller than 0.05 then there is the effect of investment returns on the growth of assets, the value of the premium income coefficient of 4,564 with a significance level of 0,000 less than 0.05 then there is an influence of premium income on the growth of assets, and the claims coefficient value of -3,617 with a significance level of 0,000 less than 0.05, there is an influence of the claims on the growth of assets.
PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA Miftachul Mujadi; M Syahrul Borman; Subekti
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.9735

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku tentang pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram serta menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku penyebar film melalui telegram tersebut. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur dan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyebaran film melalui aplikasi telegram termasuk dalam unsur-unsur pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya seperti hak ekonomi dan hak moral.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHISHING Wiranata, Ganda Arisandi; Ucuk, Yoyok; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1503

Abstract

Phishing (password harvesting fishing) adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu fishing yang berarti memancing merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara mengelabui target sehingga pelaku bisa mendapatkan data sensitif dan bersifat rahasia. Tindakan yang dilakukan phishers sebagai pelaku kejahatan phishing mengincar informasi sensitif pengguna untuk digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, Phishers sendiri merupakan bagian dari Black Hat Hackers karena termasuk ke dalam kategori peretas yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan mencari celah keamanan yang belum maksimal dalam suatu software untuk menyusup dan merusak sistem perangkat lunak tersebut Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana terjadiya tindak pidana phising dan bagaiamana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana phising? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian Modus operandi phishing biasanya menggunakan halaman website palsu (fake webpage) atau surel palsu untuk mengelabui dan mencuri datadata pribadi pengguna. Setelah korban atau target memberikan informasi yang diminta, phishers akan dapat mengambil alih akun, melakukan transaksi keuangan, mencuri uang, mengajukan pinjaman utang ataupun tindakan lain yang mengakibatkan pemilik identitas mengalami kerugian finansial. Phishers dalam hal ini menguasai mengenai sistem komputer dan juga sangat ahli dalam mencari celah-celah keamanan dalam sebuah sistem komputer, dapat dikatakan mereka memiliki penguasaan dalam komputer lebih daripada orang pada umumnya.
ANALISIS HUKUM TERKAIT PELAKU PIDANA YANG BERKELANJUTAN Subiantoro, Dodik; Subekti; Ucuk, Yoyok; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1504

Abstract

Tindak pidana pencurian dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Penerapan hukum materiil dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara berlanjut? dan Bagaimana Analisa hukum terkait pelaku pidana pencurian yang berkelanjutan? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim wajib mempertimbangkan undang-undang yang dijadikan dasar dalam proses peradilan yang dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ORANG ASLI PAPUA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM Tasane, Stefani Ivonne; Ucuk, Yoyok; Subekti; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1506

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan Restorative justice oleh Polresta Sorong Kota dalam penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. Dan untuk mengetahui penerapan Restorative justice yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian kejahatan lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice atau ADR di wilayah hukum Polresta Sorong Kota telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh luka ringan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum Restorative justice dapat dilakukan melalui ADR (Alternative Dispute Resolusi) apabila kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori Ringan. Namun jika terjadi kecelakaan yang serius maka Restorative justice tidak dapat digunakan. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan metode Restorative justice sehingga tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas. Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik ​​Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota dalam menangani kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice hanya kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009. Sebagian masyarakat masih menganggap pihak yang dirugikan atau yang mengalami kecelakaan adalah pihak.    yang salah dan Kecelakaan yang melibatkan Mobil dan Sepeda, Sepeda Motor, yang salah adalah Mobil atau Sepeda Motor dan pejalan kaki, yang salah adalah sepeda motor.
ASAS KESETARAAN GENDER DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Milky, Faris Jamal; Ucuk, Yoyok; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1508

Abstract

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi Peraturan Perundang-undangan termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai batasan pengertian (definisi) mengenai: “Pembentukan Peraturan Perundang Undangan” adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Perempuan adalah manusia yang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat, sama hal nya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun, Hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SURABAYA: STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.B/2023/PN.SBY Zakaria, Riana; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja; Ucuk, Yoyok
COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v3i06.1513

Abstract

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai Dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan. Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.
PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI: DITINJAU DARI FIQIH DAN HUKUM POSITIF Yuliarti, Ely; Widodo, Ernu; Subekti; Ucuk, Yoyok
COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1689

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapat ini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri akan menganulir hak istri dan anakanak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan hal ini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir di lluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluarga ayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapat terbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.