Articles
<![CDATA[Sistem Bagi Hasil Sebagai Pondasi Stabilitas Moneter Syariah ]]>
<![CDATA[Uus Putria]]>;
<![CDATA[Nasrudin Nasrudin]]>;
<![CDATA[Nina Nursari]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 6 No 1 (2022): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v6i1.6
<![CDATA[The purpose of this study is to identify a Profit-Loss Sharing System through skim mudharabah, musyarakah or in agriculture called muzara'ah as a solution to replace flowers. This research uses an empirical sociological approach method that is descriptive analysis with the use of qualitative data as the type of research and library research as one of the data collection techniques. This study concluded that: First, this form of business, is seen as fair compared to the form of business in conventional economics, because of the profits and losses that occur, all parties involved have the same rights to the business results obtained. Second, monetary policy determines a country's economic success, which is in line with the objectives of Islamic economic policy, namely maintaining and maintaining the country's economic stability. Third, policy-making measures are taken by policymakers in accordance with sharia principles, namely the profit-sharing system. Where sharia principles do not allow guarantees against face value or rate return (interest rate).]]>
<![CDATA[Quranic Interpretation Of Halal Food and Its Implementation In The Economic Development Of Sharia ]]>
<![CDATA[Nasrudin Nasrudin]]>;
<![CDATA[Ateng Ruhendi]]>;
<![CDATA[Nina Nursari]]>;
<![CDATA[Jujun Jamaludin]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 7 No 1 (2023): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v7i1.72
<![CDATA[Abstract: This study aims to analyze the role of halal food described in the Quran for the fulfillment of basic human needs which ultimately intersect with economic activities, one of which is in the development of the sharia economy. This research uses a descriptive qualitative approach, with a review of documents. The results of this paper are more focused on the interpretation of Q.S. al-Baqarah Verse 168 and al-Maidah Verse 88 in the tafsir al-Maraghy and al-Misbah. So that in the explanation describes the extent to which the implementation of this verse can move humans in conducting the economy based on the teachings practiced by the Prophet SAW, especially those related to the development of the sharia economy.Keywords: sharia economics, halal food, qur'anic interpretation Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran makanan halal yang dijabarkan dalam al-Quran untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang pada akhirnya bersinggungan dengan kegiatan ekonomi, salah satunya dalam pengembangan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Hasil penelitian dari tulisan ini lebih difokuskan pada penafsiran Q.S. al-Baqarah Ayat 168 dan al-Maidah Ayat 88 dalam tafsir al-Maraghy dan al-Misbah. Sehingga dalam penjelasannya menjabarkan sejauh mana implementasi ayat ini dapat menggerakkan manusia dalam melakukan perekonomian dengan berlandaskan ajaran yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW terutama yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi syariah.]]>
<![CDATA[Peran Wanita Karier dalam Perspektif Islam: Antara Kewajiban Keluarga dan Tanggung Jawab Profesional ]]>
<![CDATA[Nina Nursari]]>;
<![CDATA[Lindawati Lindawati]]>;
<![CDATA[Ni'mawati Ni'mawati]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 7 No 2 (2023): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v7i2.102
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wanita karier dalam perspektif Islam dengan menyoroti keseimbangan antara kewajiban keluarga dan tanggung jawab profesional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada literatur ilmiah serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja selama tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri dan ibu. Dalam hukum positif Indonesia, wanita memiliki hak yang sama untuk berkarier dengan perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi pandangan syariah dan regulasi hukum positif dalam mengelola peran wanita karier yang harmonis. Kontribusi penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan berbasis syariah dan hukum nasional yang mendukung wanita karier tanpa mengabaikan kewajiban keluarga.]]>
<![CDATA[Konsep Tarbiyah Rabbaniyah dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an dan Relevansinya Terhadap Pola Asuh Anak Berlandaskan Ajaran Islam ]]>
<![CDATA[Putri Reginata Prasutia]]>;
<![CDATA[Nina Nursari]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 8 No 1 (2024): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v8i1.125
<![CDATA[Pendidikan keluarga dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral anak. Konsep tarbiyah rabbaniyah dalam Al-Qur’an menekankan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, spiritualitas, dan akhlak mulia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tarbiyah rabbaniyah dalam keluarga menurut Al-Qur’an serta bagaimana konsep ini berpengaruh terhadap pola asuh anak dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik, yaitu menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pendidikan keluarga dan pengasuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarbiyah rabbaniyah menekankan tiga aspek utama: Pertama, tauhid sebagai fondasi utama pendidikan keluarga; Kedua, akhlak dan adab dalam membangun karakter anak, serta; Ketiga, pembinaan spiritualitas yang melibatkan hubungan harmonis dengan Allah dan sesama manusia. Studi ini memberikan kebaharuan dengan mengintegrasikan konsep tarbiyah rabbaniyah dengan teori pola asuh Islami dalam konteks modern. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan model pendidikan berbasis Al-Qur’an yang dapat diterapkan oleh keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan zaman.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kinerja Aset Perbankan Syariah Melalui Penerapan Manajemen Moral Berbasis Syariah ]]>
<![CDATA[Nina Nursari]]>;
<![CDATA[Nasrudin Nasrudin]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 8 No 2 (2024): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v8i2.131
<![CDATA[Perbankan syariah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan mengedepankan transaksi keuangan yang berbasis etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi kinerja aset perbankan syariah melalui penerapan manajemen moral berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen moral berbasis syariah dapat meningkatkan kualitas aset, meminimalkan risiko keuangan, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip manajemen moral dalam strategi keuangan, memastikan kepatuhan terhadap etika Islam sambil meningkatkan kinerja perbankan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan beretika.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Al-Kasb dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal di Tengah Ekspansi Waralaba Asing ]]>
<![CDATA[Nina Nursari]]>;
<![CDATA[Nasrudin Nasrudin]]>
<![CDATA[ ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Siliwangi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59908/islamica.v9i1.162
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi prinsip al-kasb dalam membangun daya saing UMKM lokal di Indonesia, khususnya di tengah ekspansi waralaba asing yang kian meningkat. Prinsip al-kasb, yang berarti usaha dan kerja keras dalam kerangka etika Islam, dianggap mampu memperkuat posisi kompetitif UMKM lokal dengan mendorong nilai kejujuran, ketekunan, dan produktivitas berkelanjutan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada penelitian studi kepustakaan (library research) yang mengkaji literatur primer dan sekunder terkait dengan prinsip al-kasb terhadap UMKM lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip al-kasb tidak hanya membantu UMKM dalam membangun citra yang beretika, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan lokal terhadap produk mereka. Selain itu, al-kasb mendorong para pelaku UMKM untuk berinovasi secara berkelanjutan, sehingga mampu bersaing secara efektif dengan waralaba asing yang memiliki modal besar. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi prinsip al-kasb dalam strategi bisnis UMKM sebagai pendekatan kompetitif yang belum banyak dibahas dalam konteks persaingan dengan entitas bisnis global. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model kewirausahaan berbasis nilai dan menjadi alternatif konseptual bagi UMKM lokal dalam menghadapi hegemoni waralaba asing.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DALIL QATH'I DAN ZHANNI TERHADAP INOVASI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nina Nursari]]>;
<![CDATA[Nasrudin Nasrudin]]>;
<![CDATA[Jujun Jamaludin]]>;
<![CDATA[Mustofa Mustofa]]>
<![CDATA[ Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/ejil.v3i2.902
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalil qath’i dan zhanni dalam inovasi al-uqūd al-murakkabah (multi akad) pada sistem perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua jenis dalil tersebut dapat diharmonisasikan untuk mendukung pengembangan produk keuangan yang kompleks namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada produk multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qath’i berfungsi sebagai batas syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya dalam larangan riba dan gharar, sedangkan dalil zhanni memberikan fleksibilitas ijtihad bagi inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan relasi dialektis antara dalil qath’i dan zhanni dalam menciptakan produk multi akad yang kompetitif dan patuh syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah memperkuat prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengembangan produk serta menyusun pedoman inovasi akad berbasis kemaslahatan.]]>
<![CDATA[Kritik Ekonomi Islam terhadap Skema Fiskal dan Insentif Investasi Asing Di Ibu Kota Nusantara Perspektif Maqashid al-Shariah ]]>
<![CDATA[Nina Nursari]]>;
<![CDATA[Nasrudin Nasrudin]]>
<![CDATA[ Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 4 No. 1 (2026): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/ejil.v4i1.2189
<![CDATA[Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan berbagai skema fiskal dan insentif investasi asing sebagai instrumen untuk menarik modal dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan, khususnya terkait potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dampaknya bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik ekonomi Islam terhadap skema fiskal dan insentif investasi asing dalam pembangunan IKN melalui perspektif maqashid al-shariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kebijakan fiskal, literatur ekonomi Islam, serta dokumen terkait pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan pemberian insentif investasi asing memiliki potensi positif dalam mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mengandung risiko ketimpangan ekonomi apabila tidak disertai mekanisme distribusi yang adil serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Perspektif maqashid al-shariah menempatkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan harta (hifz al-māl) sebagai dasar evaluasi kebijakan ekonomi negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN perlu diarahkan pada kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas kajian ekonomi Islam terhadap kebijakan pembangunan nasional dan menawarkan kerangka evaluasi berbasis maqashid al-shariah dalam perumusan kebijakan publik.]]>
<![CDATA[Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Hardi Syah Hendra]]>;
<![CDATA[Nina Nursari]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.817
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan hukuman cambuk sebagai bagian dari pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kedudukan hukuman cambuk yang telah diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembaruan sistem peradilan pidana sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Alhasil pemberlakuan hukum tersebut yang dikenal dengan nama Qanun bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk dengan tetap mempertahankan bingkai Negara hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Salma Nurul Fadila]]>;
<![CDATA[Nina Nursari]]>;
<![CDATA[Oyo Sunaryo Mukhlas]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.955
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan menyoroti tantangan, implementasi dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta revisinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi poligami masih menghadapi tantangan signifikan, seperti konflik antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernisasi hukum yang mendukung monogami. Kebijakan poligami juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan harmonisasi hukum nasional. Kebaharuan dari penelitian ini adalah identifikasi kebutuhan reformasi hukum berbasis gender yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip hukum modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perkawinan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.]]>
