Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEKANISME KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan) Gani Gemilang; Rahul Ardian; Andry Syafrizal Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2767

Abstract

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari perkembangan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta menganalisis peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif memberikan ruang penyelesaian perkara pidana tertentu dengan menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Dalam perkara Idris Frenky Simanullang, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan tersangka, korban, pendamping, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Sosial untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Penerapan tersebut menunjukkan adanya integrasi kebijakan penal dan non-penal melalui proses pertanggungjawaban hukum, perdamaian, pemberian maaf, pembayaran biaya pengobatan, pembinaan, sanksi sosial, dan reintegrasi sosial. Secara substantif, penyelesaian perkara didukung oleh pengakuan dan penyesalan tersangka, statusnya sebagai pelaku pertama, kesediaan korban memberikan maaf, kesepakatan perdamaian, serta dukungan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi menunjukkan bahwa optimalisasi peran Kejaksaan melalui mekanisme keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penyelesaian perkara yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, dan keharmonisan masyarakat.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Muhammad Rifai Azhari Harahap; Andry Syafrizal Tanjung; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2791

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan akibat fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Perkembangan sistem peradilan pidana melalui pendekatan restorative justice mendorong penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan restorative justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Srh serta mengkaji perlindungan dan pemulihan korban dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian antara korban dan terdakwa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan restorative justice dalam perkara KDRT perlu dimaknai tidak hanya sebagai perdamaian, tetapi juga sebagai upaya pemulihan korban secara lebih menyeluruh.