Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Advances In Social Humanities Research Journal of Law and Social Politics Journal of Islamic Family Law
Abdullah Abdullah
Politeknik Siber Cerdika Internasional Cirebon
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Memitigasi Risiko Korupsi Dalam Inisiatif Gizi Skala Besar: Kerangka Hukum Untuk Pengadaan Transparan Dalam Program 'Makan Bergizi Gratis' Walim Walim; Ahmad Faizal Azhar; Abdullah Abdullah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/prohukum.v15i1.3237

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2025 merupakan inisiatif gizi berskala masif dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun per tahun. Besarnya anggaran ini membuka celah sistemik terhadap praktik korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum pengadaan transparan sebagai instrumen mitigasi risiko korupsi dalam Program MBG. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap model Brazil dan India, penelitian ini menemukan kekosongan hukum (rechtsleemte) yang signifikan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk mengakomodasi karakteristik khusus pengadaan bahan pangan segar berskala masif. Sebagai kebaruan penelitian (novelty), studi ini menawarkan kerangka mitigasi korupsi berbasis risiko yang mengintegrasikan regulasi pengadaan khusus program gizi, sistem informasi terpadu berbasis teknologi, pelembagaan pengawasan partisipatif multi-stakeholder, dan penguatan rezim sanksi. Temuan komparatif menunjukkan bahwa model pengawasan partisipatif Brasil (CAE) dan reformasi hukum India pasca-2013 menyediakan pembelajaran kritis bagi Indonesia. Tanpa intervensi hukum yang komprehensif, Program MBG berisiko tinggi terhadap penyimpangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas pangan bergizi.
Co-Authors Ahmad Faizal Azhar Ahmad Faizal Azhar Andi Lala Andi Lala Andi Lala* Daimah Daimah Junaedi Junaedi Lala, Andi Rifa’i, Iman Jalaludin Royyan Hafizi samud samud Siti Khumayah Sukama, Sukama Sutarjo Sutarjo Walim Walim Walim Walim Walim Walim