Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Optimalisasi LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) dan PBH (Pusat Bantuan Hukum) dalam Penyuluhan Hukum Fatmawati, Indah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i2.148

Abstract

Masih banyaknya masyarakat di Ponorogo yang belum mengetahui kewenangan dari masing-masing lembaga Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, seharusnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dari masalah tersebut tentunya LKBH (Lembaga Bantuan Hukum) ataupun PBH (Pusat Bantuan Hukum) yang ada di Ponorogo memiliki peran penting. LKBH maupun PBH sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat hendaknya melakukan optimalisasi dalam membantu masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum sebagaimana bunyi Pasal 9 huruf c UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran PBH dan LKBH dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi langsung pada dua lembaga Pengadilan di Ponorogo yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum mengatahui dan memahami bagaimana kewenangan masing-masing Pengadilan, sehingga optimalisasi peran oleh LKBH maupun PBH dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat.
Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian dalam Keluarga Fatmawati, Indah; Ridhwani, Iwan
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v2i2.364

Abstract

Idealnya dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik. Kelancaran dan kesejahteraan keluarga juga ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Salah satu faktor penyebab percerian itu sediri salah satunya adalah karena masalah ekonomi. Dalam masing-masing rumahtangga pastinya memiliki masalah ekonomi yang berbeda, bisa saja karena suami tidak bekerja atau isteri berpenghasilan lebih besar daripada suami, kedua pasangan suami isteri sama-sama belum bekerja, salah satu pasangan saja yang bekerja atau apabila keduanya sama-sama bekerjapun sama-sama menimbulkan masalah, hal tersebut tentunya dapat diatasi apabila antara suami isteri memahami betul peranya masing-masing dalam keluarga, sehingga tercapai tujuan pernikahan dan rumahtangga yang harmonis. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan psikologis, serta dalam penjabaranya menggunakan metode deskriptif. Dari penjabaran tersebut dapat diambil kesimpulan yang menjadi sebab terjadinya permasalahan ekonomi dalam keluarga adalah karena diantaranya karena suami tidak bekerja atau penghasilan isteri lebih besar atau karena sama-sama bekerja dan kurangya kesiapan bagi pasangan muda. Sementara solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga selain dengan adanya sikap keterbukaan antara suami dan isteri adanya kesepakatan antara suami isteri juga sangat berperan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.
Rekonstruksi Kebijakan Publik dan Hukum Islam Terkait Poligami dalam Mencapai SDGs Fatir, Dwi; Fatmawati, Indah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v3i1.495

Abstract

Agama islam memperbolehkan poligami sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Poligami seperti yang kita ketahui yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan bahkan sudah ditulis dalam Al-Quran surah An-Nisaa’ ayat 3 tentang diperbolehkannya poligami, dan tidak sedikit yang berpacu pada ayat al-quran tersebut dimana seorang laki-laki banyak yang beristri lebih dari satu tanpa memikirkan finansialnya, apakah dia mampu berlaku adil serta tidak berat sebelah kepada istri-istrinya? Poligami pada zaman Rasulullah sangat berbeda dengan poligami saat ini. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dimana beliau bisa membagi waktunya serta berlaku adil kepada istri-istrinya, namun itu sangat berbeda ketika diterapkan pada zaman sekarang, sebab para laki-laki hanya mementingkan hasratnya saja tanpa memikirkan kedepannya akan seperti apa. Para ulama berpendapat bahwa tidak sedikit kontroversi yang terjadi karena adanya poligami sebab menurut ulama perbuatan ini sangat tidak adil terhadap para perempuan dan sebagian ulama juga lebih menganut prinsip monogami yaitu mempunyai istri hanya satu. Namun tidak sedikit juga para ulama yang sangat memperbolehkan poligami karena menurut mereka dapat mengurangi tingkat perzinahan serta menambah keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada para laki-laki bahwa ketika mereka ingin melakukan poligami seharusnya memikirkan finansialnya serta dapatkah mereka berlaku adil. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu poligami yang kita ketahui bukanlah hal yang mudah dilakukan terlebih melihat kondisi finasial di negara Indonesia yang masih sangat sulit sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan. Namun pernasalahan finansial bukan menjadi faktor utama tetapi para lelaki yang sulit membagi waktu serta berlaku adil setelah berpoligami dan adanya faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.
Konflik dan Diplomasi: Radikalisme Muslim Mayoritas Terhadap Muslim Minoritas Sebagai Tantangan Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia Fatmawati, Indah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v3i2.671

Abstract

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tentu sangat disayangkan apabila umat Islam juga mendiskriminasi sesama muslim. Diskriminasi sosial seperti ini salah satunya terjadi di Madura, yang mana minoritas Muslim Syiah dipaksa tunduk dan setia kepada Sunni. Sehingga Peneliti menganggap ini sebagai sikap radikalisme (intoleran terhadap sekte lain), termasuk sesama muslim di negara yang penduduknya sendiri mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya diskriminasi minoritas Muslim Syiah di Madura yang dianggap bertentangan dengan konstitusi di Indonesia dari perspektif fikih mayoritas dan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (library reseach) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa radikalisme mayoritas umat Islam terhadap minoritas Syiah di Madura berasal dari stigma masyarakat yang diperkuat dengan politisasi kepentingan negara yang seharusnya bersikap toleran dan berdiplomasi terhadap seluruh pemeluk agama di Indonesia, sehingga perlu dikampanyekan gerakan anti kekerasan yang mengatasnamakan agama lewat agenda kemasyarakatan.
Tantangan dan Pencegahan Radikalisme di Indonesia Fatmawati, Indah; Faisal Primadiansyah, Arivianda; Gyska Krisna Mukti, Muhammad; Adam Nugroho, Ahmad; Ahmad, Hilyan; Aulia Muthmainnah, Nasywa
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.999

Abstract

Radicalism is a global phenomenon that also enters and spreads throughout the territory of the Republic of Indonesia. This phenomenon has a significant impact on social, political, and security stability. The spread of radicalism is usually characterized by extreme perspectives that support rapid fundamental change and often use violent means. The history of radicalism in Indonesia covers various phases, ranging from the Darul Islam movement after independence to the expansion of radical groups in the reform era that utilized technology and social media as propaganda and recruitment. Triggering factors for radicalism in Indonesia include socio-political dissatisfaction, religious sentiments, anti-Westernism ideology, and suboptimal government policies. The characteristics of radical groups include exclusivity, fundamentalism, acting hard, and having a tendency to disbelieve others. These challenges finally encourage researchers to contribute their thoughts to face them. This research further wants to describe the challenges and efforts to prevent radicalism in Indonesia. This research is a type of library research that is descriptive. The conclusion of this study shows that the challenges and efforts that can be carried out in dealing with radicalism in Indonesia must be holistic, namely through education based on Pancasila values, strengthening solidarity and tolerance, and reducing social disparities. Community participation is also the key to success in preventing the spread of radicalism, including by reporting radical activities and filtering information on social media. The collaboration of all elements is also expected to be able to stop the exposure to radicalism that spreads in Indonesia.
Decision to quit work in bank employees: A phenomenological study Fatmawati, Indah; Sulastiana, Marina; Kadiyono, Anissa Lestari; Abidin, Zainal
INSPIRA: Indonesian Journal of Psychological Research Vol 6 No 1 (2025): Vol. 6 No. 1 June 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/inspira.v6i1.11225

Abstract

This study examines the impact of job satisfaction on bank employees' decisions to resign following a corporate merger. Using a qualitative phenomenological approach, the research involved in-depth interviews with three former employees of a merged banking institution in Indonesia, aged between 25 and 35 years, each with over three years of service at the institution. Participants were selected purposively based on their direct experience of working within the post-merger environment and subsequently choosing to resign. Thematic analysis was used to interpret the data, guided by Spector's (1997) dimensions of job satisfaction. The findings revealed a significant decline in employee satisfaction across several key domains, including compensation, leadership, promotion opportunities, workload, and workplace communication. The merger led to increased job demands, reduced perceived fairness, and deteriorating interpersonal dynamics, which collectively contributed to employees' decisions to quit. These results underscore the importance of managing human resource transitions during organizational change. The study emphasizes the importance of transparent communication, equitable workload distribution, and fair compensation systems in post-merger integration strategies to mitigate turnover intentions and promote sustainable organizational growth.
Kultivasi Limbah Organik Menjadi Maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Fatmawati, Indah; Jhohari, Nur Alfian; Aprilia, Novita
Jurnal Al Basirah Vol. 5 No. 2 (2025): Al Basirah
Publisher : LPPM STAIMAS WONOGIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community empowerment through organic waste management can be one of the solutions in improving the local economy. One of the innovative approaches in organic waste treatment is the cultivation of Black Soldier Fly Maggot (BSF) which has great potential in producing animal feed and other products and has economic value. Seeing the potential that exists in Puhcacing Hamlet, Kori Village, Sawoo District, Ponorogo Regency, as the location for the implementation of the Real Work Lecture (KNN), students and Field Supervisors (DPL) of the Riyadlotul Mujahidin Islamic Institute of KKN conducted Community Service (PKM) in the form of community empowerment through BSF Maggot cultivation as a solution to organic waste management which also aims to increase community income. The method of implementing PKM is carried out by providing training to the community on how to cultivate BSF Maggot using household and agricultural organic waste as a breeding medium. The results of this PKM are expected to improve community welfare through waste reduction, the creation of business opportunities, and the development of derivative products from Maggot BSF that can be used in the livestock and organic fertilizer industries. This program is also expected to introduce sustainable environmentally friendly technology for the local community.