<![CDATA[ABSTRAK Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesehatan dalam rangka melindungi hak-hak pasien, terkait penyakit tidak menular (PTM). Kebijakan kesehatan yang tepat dalam penanganan PTM sangatlah penting, tidak hanya dalam upaya pencegahan dan pengobatan namun juga dalam melindungi hak-hak dasar pasien. Untuk itu peranan puskesmas menjadi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dalam memperoleh haknya dalam penanganan penyakit tidak menular berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempunyai kewenangan untuk menangani penyakit tidak menular (PTM), yaitu Puskesmas berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM di Tingkat Masyarakat, pelayanan kesehatan dasar, promosi kesehatan, dan edukasi masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi faktor risiko. Metode : Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan peraturan perundang-undangan, artikel, literatur, dan dokumen mengenai kebijakan kesehatan dalam rangka perlindungan hak pasien dalam penanganan PTM di Puskesmas Betungan. Hasil : hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam pengobatan penyakit tidak menular telah mendapat pelayanan yang optimal. Namun masih terdapat kurangnya sarana dan prasarana sumber daya manusia di Puskesmas Betungan. Kesimpulan: Dari penelitian ini bahwa penanggulangan PTM di puskesmas betungan sudah mendapatkan penanganan yang optimal dalam mendapatkan akses terhadap pengobatan, informasi medis dan perlindungan privasi pasien, namun masih ditemukan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam penanganan PTM ini, seperti keurangan SDM serta sarana dan prasarana. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Hak Pasien, Penyakit Tidak Menular. ABSTRACK Background: This research aims to analyze the implementation of health policies in order to protect patient rights regarding non-communicable diseases (NCDs). Appropriate health policies in handling NCDs are very important, not only in prevention and treatment efforts but also in protecting patients' basic rights. For this reason, the role of community health centers is important in providing legal protection for patients in obtaining their rights in treating non communicable diseases based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. at the Community Level, basic health services, health promotion and community education, as well as monitoring and evaluating risk factors. Method: This research is juridical-empirical in nature, using qualitative research methods. The data analysis used is descriptive analysis collected through in-depth interviews and statutory regulations, articles, literature and documents regarding health policy in the context of protecting patient rights in the treatment of NCDs at the Betungan Health Center. Results: The results of this research indicate that the implementation of Health policy towards protecting patient rights in the treatment of non-communicable diseases has received optimal service. However, there is still a lack of human resource facilities and infrastructure at the Betungan Community Health Center. Conclusion: From this research, it is clear that the handling of NCDs at the Betungan Community Health Center has received optimal treatment in gaining access to treatment, medical information and protection of patient privacy, but there are still obstacles found in the implementation of health policies regarding the protection of patient rights in handling NCDs, such as a shortage of human resources and facilities and infrastructure. Keywords: Policy Implementation, Protection of Patient Rights, Non-Communicable Diseases.]]>
