Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.976
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nagari Law Review Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi SIGn Jurnal Hukum Jurnal Belo Paulus Law Journal Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Yustitia Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Welfare State Jurnal Hukum SASI
Agus Takariawan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Perspektif Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti terhadap Tindak Pidana Korupsi Setelah Diundangkannya KUHP Baru Falah Fadhlurrahman Syafei; Elis Rusmiati; Agus Takariawan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 6 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i6.3283

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang selalu menjadi perbincangan di Indonesia dan berdampak luas terhadap keuangan negara. Pada tahun 2023, Indonesia mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru karena KUHP kolonial dinilai tidak relevan lagi. Perubahan ini memicu perdebatan di kalangan pakar hukum terkait masuknya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP baru, yang menyebabkan tindak pidana korupsi kehilangan sifat kekhususannya dan menjadi tindak pidana umum seperti pencurian atau penggelapan. Akibatnya, pemidanaan korupsi turut berubah, termasuk pidana tambahan berupa uang pengganti yang selama ini berfungsi untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan implikasi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti setelah dicabutnya pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU 31/1999 serta dipindahkannya delik korupsi tersebut ke dalam pasal 603, 604, 605, 606 ayat 1 dan 606 ayat 2 ke dalam  Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan yang mana sumber datanya adalah data sekunder yang ada pada bentuk dokumen-dokumen dan sumber data utamanya adalah jurnal, artikel mengenai Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kuhp baru. Hasil penelitian pasal 66 KUHP mengakomodir pidana tambahan dalam hal Ganti rugi untuk pemenuhan Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa korupsi.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Ajie Ramdan Cindy Debora Sinaga Eprina Mawati Falah Fadhlurrahman Syafei Farrel Alanda Fitrah Fitrah, Farrel Alanda Fitri Jayanti Eka Putri Irsyad Zamhier Tuahuns Lies Sulistiani Medhira Iswara Mien Rukmini Muhammad Ridho Sinaga Napitupulu, Marina Raisa T Naufal Hibatullah, Muhamad Novalinda Nadya Putri Putra Adi Fajar Winarsa Putri Ilmia Rully Herdita Ramadhani Rusmiati, Elis Sherly Ayuna Putri Sinaga, Cindy Debora Siswandi . Somawijaya -, Somawijaya Tiara Rahmawati Trinanti, Sania Wijaya, Soma Zainal Muttaqin