Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nagari Law Review Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi SIGn Jurnal Hukum Jurnal Belo Paulus Law Journal Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Yustitia Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara SASI
Agus Takariawan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM) Putra Adi Fajar Winarsa; Mien Rukmini; Agus Takariawan
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1066

Abstract

ABSTRAKGagasan untuk mempidanakan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui kebijakan pidana semakin menguat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir korporasi” sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun pada prakteknya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Seperti belum adanya korporasi yang dijatuhi sanksi pidana dalam kasus pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. “Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji permasalahan tentang implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia, dan upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Terkait implementasi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran di DAS Citarum, pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi berupa sanksi pidana denda, dan terhadap para pemimpin atau pengurus korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana badan. Dalam rangka optimalisasi penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di DAS Citarum dapat menggunakan melalui dua mekanisme pertama, melalui mekanisme penal (pemidanaan), dan kedua melalui mekanisme integratif, yaitu mengkombinasikan mekanisme non penal dan penal.” Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; korporasi; das citarum ABSTRACTThe idea of criminalizing corporations as the actors of environmental criminal act, through criminal policies was getting stronger. Law No. 32 of 2009 on Protection and Management Environment has accommodated the corporation as the subject of criminal liability. But in practice there are some obstacles faced in implementing law enforcement for corporations as the criminal acts. Like there are no sanctions for the corporations who was damaging Citarum River Region (DAS Citarum). This research focused to analysis the problem of implementation environmental criminal responsibility conducted by corporation according to law in Indonesia, and efforts to overcome environmental criminal act conducted by corporations. In this research used normative juridical as the method research. The implementation of law enforcement conducted by corporations who was damaging the Citarum River Region (DAS Citarum), criminal liability can be imposed to the corporations formed of penal sanctions, and for corporate leaders can be imposed jail criminal sanctions. In order to optimize the handling of environmental crimes committed by corporations in the Citarum Watershed, these are two mechanisms can be used, through a penal mechanism (punishment), and secondly through an integrative mechanism, non-penal and penal mechanisms.Keywords: criminal responsibility; corporate; citarum river region.
PELAKSANAAN RESTITUSI LPSK UNTUK KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Siswandi .; Lies Sulistiani; H. Agus Takariawan
Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.984

Abstract

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dalam sistemperadilan pidana di Indonesia, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, karena korban tindak pidana kekerasandalam rumah tangga mengalami kerugian material dan immaterial, korban tindak pidanakekerasan dalam rumah tangga memiliki hak mendapatkan pertanggungjawaban pemulihandari pelaku. Jaminan pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasandalam rumah tangga belum terlaksana dengan baik, karena belum ada jaminan keadilanyang diberikan oleh pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, maupun dari pelaku.Sehingga kesejahteraan dan pemulihan fisik dan psikis yang seharusnya diperoleh korbantindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi. Akibatnya, pemberian hakrestitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Peran LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak korban tindak pidanauntuk memperoleh keadilan berupa restitusi, Sehingga Salah satu hak korban tindakpidana memperoleh keadilan yakni berupa restitusi.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM Putri Ilmia; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9653

Abstract

Perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa salah satunya tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan para pejabat berwenang dari dimulainya proses peradilan pidana hendaknya menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa sebagai perwujudan perlindungan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun, pada proses di tingkat penyidikan maupun persidangan masih banyak ditemukan tersangka maupun terdakwa yang seharusnya didampingi oleh penasihat hukum namun kenyataannya tidak didampingi oleh penasihat hukum seperti yang terjadi pada perkara-perkara di Pengadilan Negeri Bandung.  Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisa implementasi pemberian hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam penyelesaian perkara pidana beserta menguraikan kendala-kendala atas pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini didukung dengan data lapangan seperti wawancara pada instansi terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada praktiknya, penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih banyak disimpangi. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum memandang bahwa negara sebatas berkewajiban menyediakan atau menawarkan jasa penasihat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa, untuk selebihnya menjadi keputusan dari tersangka/terdakwa itu sendiri dapat menerima atau menolak sepanjang ada pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa masih dapat berjalan tanpa hadirnya penasihat hukum apabila terdapat surat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari tersangka/terdakwa.
Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Muhammad Ridho Sinaga; Somawijaya Somawijaya; Agus Takariawan
Nagari Law Review Vol 5 No 1 (2021): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.92-102.2021

Abstract

Discussing that children is very important. The Protection of children in a nation's society is a benchmark for the nation's civilization itself. Therefore, all elements of society and components of the nation must strive so that children do not commit crimes or other disgraceful acts. Diversion efforts are carried out in every legal process by law enforcers, the Police, the Public Prosecutor, and the Court. In practice, diversion has not been tested for its effectiveness for 3 parties. This study examines the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia and diversion reformulation that reflects the principle of child protection. The method used in this research is descriptive analysis. The purpose of this study was to determine the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia and to reformulate diversion that reflects the principle of child protection. The results of this study are, the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia is a concept by diverting a case from a formal process to a non-formal process. The main principle of implementing the concept of diversion, namely persuasive action or a non-penal approach that provides an opportunity for someone (especially child) to correct mistakes and become a good person again. Reformulation of law enforcement against criminal acts committed by children should be carried out, of course by reforming the criminal law by revising regulations and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, especially regarding diversion requirements, in the provisions of article 7 paragraph (2) letter (a) Law no. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System, with Article 9 paragraph (2).
Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Naufal Hibatullah, Muhamad; Rusmiati, Elis; Takariawan, Agus
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 1 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v7i1.20965

Abstract

The Attorney General's Office as a sub-system of the criminal justice system in Indonesia has the authority to conduct restorative justice in narcotics abuse crimes based on Attorney General Guidelines Number 18 of 2021. This research examines the basis and legal consequences of the application of restorative justice by the prosecutor's office for narcotics abuse crimes. This research uses juridical-normative methodology. Through this research, problems were found related to the application of restorative justice, both in terms of legal foundations that do not have conformity between one regulation and another and the legal consequences in the form of a decree of termination of prosecution as a legal product that has no legal remedies. Therefore, it is necessary to evaluate and improve the internal rules of the prosecutor's office related to restorative justice. In addition, the Criminal Procedure Code (KUHAP) needs to be revised to accommodate the application of restorative justice.
Implications of Correspondence Inference Attribution Theory & Behavioral Jurisprudence Theory: Judge's Conciderations on Conscience Sinaga, Cindy Debora; Somawijaya, Somawijaya; Takariawan, Agus
SASI Volume 28 Issue 1, March 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i1.745

Abstract

Introduction: This article analyzes the implications of the attribution correspondence inference theory and whether the urge of conscience as affect in the Defendant is the reason for the abolition of the sentence? also behavioral jurisprudence theory on judges' considerations, where it's often a discourse in Indonesia. It is necessary to explore the human values contained in Defendant.Purposes of the Research: The objectives of the research are: First, to provide an analysis of how the theory of attribution correspondence inference to the judge's considerations in determining the circumstances that form the basis of sentencing and knowing whether the urge of conscience as affect in the Defendant is the reason for the abolition of the crime? Second, providing an analysis related to the urgency of behavioral jurisprudence theory in creating fair decisions based on the conscience of the judge.Methods of the Research: The normative legal research method uses a statutory approach, a conceptual approach, and comparisons with different legal system which are based on library research in collecting research legal materials.Results of the Research: The results are: First, the attribution correspondence inference theory can be used as consideration for judges’ considerations in determining to mitigate and aggravating circumstances in Indonesia and with a study of criminal law and the theory that the urge of conscience as affect the defendant can be used as a consideration of mitigating circumstances for the defendant, as well as conditional punishment. Second, the behavioral jurisprudence theory approach has urgency in understanding the behavior of a person doing an act or the judge in making a fair decision.
THE EFFECTIVENESS OF THE KPK IN HANDLING MILITARY CORRUPTION CASES WITH THE GENERAL PUBLIC BASED ON LEGAL CERTAINTY Napitupulu, Marina Raisa T; Wijaya, Soma; Takariawan, Agus
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1595

Abstract

This research discusses how the KPK's authority in investigating corruption crimes when committed by the general public and members of the military and whether the KPK's authority as an investigator in handling corruption crimes committed by the general public and members of the military can be carried out effectively. By using normative research methods, this study found that the regulations relating to the investigation of corruption crimes committed by the general public and members of the military overlap and become very complex. So that to reduce this dynamics and complexity, it is necessary to be firm on several rules that have been regulated and promulgated.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS GIVEAWAY DI PLATFORM MEDIA SOSIAL Tiara Rahmawati; H. Agus Takariawan; Rully Herdita Ramadhani
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satunya ialah tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Hal tersebut menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut, khususnya bagi penyidik. Adanya hambatan yang dialami oleh penyidik, menjadi diperlukan pula adanya suatu perubahan dari sisi kebijakan kriminal. Sebab upaya penanggulangan berupa kebijakan kriminal yang selama ini dilakukan dirasa masih belum optimal. Tujuan penelitian ini yakni untuk memahami, menunjukkan, dan memaparkan terkait penegakan hukum serta upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (penelitian hukum kepustakaan), kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online di platform media sosial memang terdapat hambatan-hambatan tertentu bagi penyidik dalam mengusut dan menyelesaikan tindak pidana berbasis online tersebut, di mana dalam hal ini yang diserang adalah jaringan komputer. Dari sisi kebijakan kriminal pun, dibutuhkan upaya-upaya serta solusi agar dapat mencegah maraknya tindak pidana berbasis online dengan modus giveaway tersebut, salah satunya dengan mengadakan pelatihan dalam bidang siber atau ITE bagi penyidik di seluruh kepolisian di Indonesia dan mengadakan penyuluhan berupa seminar bagi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengetahui adanya indikasi penipuan dengan modus giveaway.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/PID.SUS/2020/PN JKT PST Tentang Perbuatan Melaksanakan Tindakan Aborsi Ilegal Medhira Iswara; Agus Takariawan; Ajie Ramdan
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.604

Abstract

Pregnancy can be good or bad depending on the condition of the mother. Some mothers who do not want their babies choose to have illegal abortions. This has led to the proliferation of illegal abortion clinics that perform abortions not in accordance with the law. Although the law provides for some justifiable cases of abortion, there is debate about the consequences of punishing abortionists. Judges' verdicts in abortion cases often do not fulfil the purpose of punishment to provide a deterrent and corrective effect. The purpose of this research is to analyse the Case Study of Central Jakarta District Court Decision Number 1140/pid.sus/2020/Pn Jkt Pst on the act of carrying out illegal abortion in accordance with Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning health in relation to the purpose of punishment. This research method is a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The result of this research is that the Panel of Judges in this case can be considered lacking in considering the mitigating or aggravating circumstances of the defendant when compared to other cases. Consideration of judges who are less mature can lead to unclear objectives of punishment in cases of abortion. The clarity of the human rights of a foetus is questionable in this abortion case. More research and careful consideration by judges is needed to ensure fair and balanced sentencing in abortion cases.
The urgency of victim witness testimony as valid evidence from persons with disabilities is associated with Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence Sinaga, Debora; Rusmiati, Elis; Takariawan, Agus
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 8 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i8.1313

Abstract

Persons with disabilities often receive discriminatory treatment, due to their physical and/or mental limitations. The Criminal Procedure Code regulates that people with disabilities can give statements without being under oath and these provisions have reduced the rights of persons with disabilities to obtain their justice rights. The Sexual Violence Crime Law regulates where the statements of witnesses and/or victims of people with disabilities can be under oath. The approach method used in this research is a normative juridical approach that is based on formal regulations, as well as secondary data obtained from library materials in the form of scientific writings and other written sources. This research will illustrate the importance and the implication of the testimony of witnesses and/or victims with disabilities having the same legal force as the statements of witnesses and/or victims without disabilities where the testimony must be followed by the implementation of a personal assessment.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Ajie Ramdan Cindy Debora Sinaga Debora Sinaga, Debora Eprina Mawati Farrel Alanda Fitrah Fitrah, Farrel Alanda Fitri Jayanti Eka Putri Irsyad Zamhier Tuahuns Lies Sulistiani Medhira Iswara Mien Rukmini Muhammad Ridho Sinaga Napitupulu, Marina Raisa T Naufal Hibatullah, Muhamad Novalinda Nadya Putri Putra Adi Fajar Winarsa Putri Ilmia Rully Herdita Ramadhani Rusmiati, Elis Sherly Ayuna Putri Sherly Ayuna Putri Sherly Ayuna Putri, Sherly Ayuna Sinaga, Cindy Debora Siswandi . Somawijaya Somawijaya Somawijaya Somawijaya Somawijaya Somawijaya Somawijaya, Somawijaya Tiara Rahmawati Wijaya, Soma Zainal Muttaqin