Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Zindan Baynal Hubi
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Decentralizing Civic Learning: The Pedagogical Potential of the Civic Kolaborasik Community as a Third Space for University Students Tity Kusrina; Ibnu Sulaiman; Zindan Baynal Hubi; Kireida Rona Islam; Hilman Gufron; Tity Kusrina; Ibnu Sulaiman; Zindan Baynal Hubi; Kireida Rona Islam; Hilman Gufron
Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan Vol. 6 No. 6 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um065.v6.i6.2026.7

Abstract

The background of this research is the conflict between the idealism of the Pancasila and Civic Education curriculum and the reality of economic pragmatism in industrial areas, which triggers student apathy and academic burnout due to rigid, one-way learning models. To analyze the role of the Civic Kolaborasik community as a "third place" in activating critical awareness and students' political self-efficacy in the Tegal coastal area, this research employs a qualitative approach with a longitudinal case study design. Data were gathered through in-depth interviews with 18 cross-disciplinary informants, participatory observation, and documentation, then analyzed thematically using NVivo software. The validity and credibility of the findings were ensured through data triangulation techniques to cross-verify various information sources and member checking to verify the consistency of data interpretation with the informants' experiences. The results indicate that Civic Kolaborasik effectively mitigates academic burnout by deconstructing campus hierarchies into an egalitarian learning ecosystem through the implementation of "creative pedagogy" based on local public issues. The synergy between alumni mentoring and cross-disciplinary collaboration has proven capable of transforming the student paradigm from symbolic-reactive nationalism to tangible active-substantive nationalism. Consequently, the internalization of national values through civic inclusivity successfully enhances students' political self-efficacy, allowing them to transform into adaptive agents of change in the face of contemporary disruption challenges.
Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia Achmad Thorik; Aprili Naufal Anggraeni; Zindan Baynal Hubi; Aldi Darmawan; Tria Putri Kismala
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2100

Abstract

Konsep keadilan restoratif atau sering kali dikenal sebagai restorative justice adalah suatu pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan ataupun mengembalikan penyelesaian perkara kepada keluarga dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berujung kepada sanksi pidana penjara. Konsep keadilan restoratif saat ini banyak dibicarakan dalam bidang hukum pidana Indonesia, tetapi jauh sebelum itu, hukum Islam sudah mengatur serta menerapkan konsep tersebut dengan cara al-islah atau perdamaian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan sebagai pendeskripsian persamaan dan perbedaan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam yaitu tergantung jenis perkara, pengganti kerugian dan terkait umur. dan menarik kesimpulan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia lebih sesuai digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan berbagai macam suku, budaya, karakter dan agama. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif untuk mengetahui perbandingan dari kedua konsep keadilan tersebut.
Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan Ismi Rusyanti; Syamsul Syamsul; Ilham Aji Pangestu; Zindan Baynal Hubi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika kebijakan masa jabatan kepala desa dalam tinjauan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepusatakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, serta referensi – referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitin in meliputi pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi terjadinya penyempitan ruang demokratisasi dan prinsip konstitualisme. Kedua, membuka potensi ruang kejenuhan di dalam lingkungan desa dan membuka berbagai macam problematika di desa. Ketiga, kebijakan tersebut sebagai salah satu tindakan mempersempit ruang demokrasi dan memperluas kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitualisme. Peneliti menyarankan, pertama, adanya reformulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kedua, memperkuat pengawasan dalam alokasi dana desa. Ketiga, optimalisasi peran penegakkan hukum terpadu terhadap penegakkan dan pengawasan pemerintahan di Desa.
Co-Authors Achmad Thorik Aldi Darmawan Aprili Naufal Anggraeni Hilman Gufron Hilman Gufron Ibnu Sulaiman Ilham Aji Pangestu Ismi Rusyanti Kireida Rona Islam Kusrina, Tity Syamsul Syamsul Tria Putri Kismala