Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.548
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambura Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Kewarganegaraan Journal of Comprehensive Science Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Avelia Rahmah Y Mantali
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Comprehensive Science

 1 
Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Rheynaldi S. Kamaru; Mohammad R. U. Puluhulawa; Avelia Rahmah Y. Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan. Metode yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif dan penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan objek penelitian melalui argumentasi dan narasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum. Restorative justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan restorative justice terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. dalam pelaksaan keadilan restoratif justice dalam perkara tindak pidana pengeroyokan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarat dan faktor kebudayaan.
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato) Ista Ismail; Fence M Wantu; Avelia Rahmah Y Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.362

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dari sebuah kasus investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan hasil wawancara dengan wilayah hukum kepolisian Polres Pohuwato ada 2 upaya yang di lakukan yaitu upaya represif dan upaya preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato dan untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penangulangan kasus investasi bodong.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Trifani Pasilia; Lisnawaty W. Badu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.363

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal Di Gorontalo yang masih terus terjadi, usaha dalam melakukan tindak pidana penjualan kosmetik dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo yang merupakan salah satu pelaksanaan teknis Badan POM RI, yang mempunyai peran melaksanakan kegiatan dibidang pengawas produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hasil Penelitian ini adalah Penjualan kosmetik palsu/illegal secara bebas yang marak terjadi didalam dunia perdagangan Indonesia khususnya di Gorontalo sangat meresahkan banyak kalangan terutama wanita sebagai konsumen utama dari produk-produk kosmetik. Penjualan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan masih banyak beredar, beredarnya kosmetik palsu/illegal secara bebas dipasaran tentunya tidak lepas dari banyaknya faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik illegal dan upaya penanggulangan penjualan kosmetik illegal
Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda Marsella Patrya Karim; Weny Almoravid Dungga; Avelia Rahma Y. Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.372

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat dengan kepemilikan ganda dan untuk mengetahui akibat hukum dari sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil bahwa bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat ganda yaitu melalui : peningkatan sistem pendaftaran tanah, pengawasan dan audit internal, penegakan disiplin dan sanksi, mencabut hak atas sertifikat tanah palsu, penyuluhan dan edukasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Adapun akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya sertifikat ganda yaitu : ketidakjelasan kepemilikan, kerugian finansial, kesulitan dalam transaksi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendaftaran tanah.
Co-Authors Ananda Rayhan Dumako Apripari, Apripari Asrina Nggai Dian Ekawaty Ismail Dian Rizqi Oktaria Naway Dolot Alhasni Bakung Fadhilah Tuljannah D. Ali Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gustilawati Sahali Igvan Nagif Syahyudin Indriyanti Mahmud Ista Ismail Jufryanto Puluhulawa Khairunnisa Taha Oponu Lisnawaty W. Badu Marsella Patrya Karim Mawarni Fatma Moh. Efendi Pontoh Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohammad R. U. Puluhulawa Mohammad syahrir DJ.Pano Muda, Mahmud Mutia Cherawaty Thalib Novita Ketcil Rai Iqsandri Rheynaldi S. Kamaru Rinoldi Mantali Safrizal W. Yantu Sardjana Orba Manullang Siti Nurfadilah M Dano Suwitno Yutye Imran Syakinah Hamid Alamri Trifani Pasilia Usman Rasyid Vivi Swarianata Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Zamroni Abdussamad