Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Maritim

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN Sapriyanto; Arief Rachman. B; Diky Budiman
JURNAL MARITIM Vol 2 No 2 (2021): FEBRUARI 2021
Publisher : Prodi Manejemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Karimun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ojsm.v2i2.311

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjunga di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu; overstay, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dokumen tidak lengkap dan masuk tidak melewati (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian). Catatan pihak Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk tahun 2019 samapai 2020 menunjukkan kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yaitu overstay yakni melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Adapun jumlah kasus yang tejadi dari awal tahun 2019 samapi April 2020 sebanyak 7 kasus. Berdasrakan permasalahan yang ada, pelaku tindakan pidana di jatuhi hukuman pendeportasian dari wilayah Tanjung Balai Karimun. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam hal pengawasan di lapangan berkerja sama dengan intansi-intansi terkait yaitu; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea dan Cukai, Polri, TNI, Kementrian Agama, Dinas Perhubungan, serta dibantu seluruh lapisan masyarakat Tanjung Balai Karimun.
IMPLEMENTASI PERMENDAG NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERHADAP PENGAWASAN EKSPOR BATU GRANITE PADA PT. KARIMUN GRANITE KABUPATEN KARIMUN Tri Mardalena; Diky Budiman; Kasmidar
JURNAL MARITIM Vol 4 No 2 (2023): FEBRUARI Vol. 4 No. 2
Publisher : Prodi Manejemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Karimun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ojsm.v4i2.883

Abstract

Pertambangan dan Energi merupakan sektor pembangunan dan menjadi salah satu industri strategis yang mempunyai peranan penting bagi Kabupaten Karimun. Permendag no. 1 tahun 2017 ini mengatur tentang: “Ekspor Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibatasi. Dan produk pertambangan dapat diekspor dengan ketentuan bahwa Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian dan produk pertambangan hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 januari 2022. Analisa data menggunakan Miles dan Hubermen yaitu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil Penelitian ini adalah Ukuran dan tujuan kebijakan, tujuan kebijakan sudah dipahami, dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah cukup baik, Karakteristik badan pelaksana, adanya, pembagian tugas untuk masing-masing pegawai telah ada. Staf pelaksana juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk DPR dan Bupati, Sikap/kecenderungan para pelaksana, dari segi ini sudah baik karena para pelaksana tidak ada yang menolak program ini dan menunjukkan dukungannya terhadap program ini dengan ikut sertanya seluruh pegawai Kantor Kepabean Bea dan Cukai selaku pelaksana program, Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, Banyak perusahaan/agen industri bahan tambang yang merasa informasinya kurang jelas dan informasi dari Dinas Pertambangan dan Mineral mengalami proses agak berbelit-belit, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, lingkungan sosial dan politik berpengaruh baik terhadap proses implementasi program ini.
ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KESELAMATAN BERLAYAR NELAYAN DI DESA PELAMBUNG KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN Mey Krisselni Sitompul; Diky Budiman; Jenita Sapitri
JURNAL MARITIM Vol 4 No 2 (2023): FEBRUARI Vol. 4 No. 2
Publisher : Prodi Manejemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Karimun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ojsm.v4i2.884

Abstract

Penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja menciptakan kegiatan yang aman dan meningkatkan kesehatan fisik, mental dan sosial pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah atau bahkan mengurangi kecelakaan dan melindungi kapal (terutama nelayan) dan hasil tangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap keselamatan berlayar nelayan di Desa Pelambung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu analisis penerapan keselamatan kesehatan kerja (K3) terhadap keselamatan berlayar nelayan. Dengan penelitian ini membutuhkan informasi dari pihak terkait. Penulis menyiapkan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. hasil penelitian bahwa penerapan K3 di Desa Pelambung menggunakan 3 indikator yaitu unsur pelaksana dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur pelaksana yang melakukan kegiatan dan sosialisai kepada nelayan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja nelayan berupa bantuan alat tangkap ikan dari CSR, suntik vaksin massal untuk nelayan dilaut maupundi darat dari TNI angkatan Laut, Bakamla memberikan bantuan sembako, dan lembaga lainnya seperti Satpolairud dan KSOP Tanjung Balai Karimun dan asuransi dari BPJS. Tidak terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan K3 di Desa Pelabung Kecamatan Tebing. Adanya program yang dilaksanakan belum optimal hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian didapati bahwa masih ada nelayan yang tidak mengikuti program pemerintah untuk ikutserta dalam keanggotaan KUB, Mitra, BPJS dan Koperasi nelayan. Hal ini yang menjadi hambatan karena harus membayar bulanan untuk menjadi anggota KUB dan tahunan untuk asuransi kesehatan.