Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Mery Rohana Lisbeth Sibarani
Universitas Kristen Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Karakteristik Noodweer dalam Penghapusan Sanksi Pidana: Characteristics of Noodweer in the Elimination of Criminal Sanctions Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Hamzah Mardiansyah; Daffa Fadhil Maulana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.785 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.732

Abstract

Noodweer merupakan prinsip hukum yang memungkinkan seseorang untuk menghindari hukuman pidana jika tindakannya dilakukan untuk mempertahankan diri dari ancaman langsung dan tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari noodweer, termasuk syarat-syarat legal yang harus dipenuhi, serta bagaimana penerapan prinsip ini dalam praktik hukum. Artikel ini juga membahas tantangan dalam penegakan noodweer, seperti penilaian proporsionalitas dan kebutuhan dalam situasi pembelaan diri. Melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normative yang secara spesifik menggunakan deskriptif analitis, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana noodweer dapat diterapkan untuk menghapuskan sanksi pidana dan bagaimana prinsip ini berfungsi dalam sistem peradilan pidana. dasar hukum noodweer (self-defense) di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Noodweer merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang memungkinkan penghapusan sanksi pidana jika elemen-elemen noodweer terpenuhi.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Law Enforcement Against Narcotics Crime Maria Alberta Liza Quintarti; Ilham; Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Hajairin; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5540

Abstract

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Penerapan Konsep Pembuktian Digital dalam Kasus Kejahatan Teknologi Informasi: Application of the Concept of Digital Evidence in Information Technology Crime Cases Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Bambang Supriadi; Zabidin; Herniwati; Ozha Tiwa Hiawananta
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6742

Abstract

Kejahatan berbasis teknologi juga meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat. Berbagai pelanggaran yang memanfaatkan perangkat digital termasuk dalam kategori ini: hacking, penipuan online, pencurian identitas, hingga penyebaran informasi yang merugikan. Penerapan konsep pembuktian digital merupakan bagian yang sangat penting dari proses penegakan hukum kejahatan ini. Pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti dari perangkat atau sistem digital, seperti komputer, ponsel, server, dan jaringan internet, disebut pembuktian digital. Bukti digital ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan harus menjadi komponen penting dari proses pengadilan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep pembuktian digital dapat digunakan dalam kasus kejahatan teknologi informasi. Ini akan membahas masalah yang ada dalam proses pembuktian dan solusi untuk masalah tersebut.
The Application of the Ultimum Remedium Principle in the Handling of Minor Crimes in Indonesia Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Aribandi; Aliman; Ade Ari Gumilar; Liza Utama
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8187

Abstract

The principle of ultimum remedium serves as a fundamental concept in criminal law, emphasizing that criminal sanctions should be the final recourse after other legal remedies are deemed insufficient. This doctrine arises from the understanding that criminal law is inherently repressive and should only be employed when non-penal approaches fail to resolve legal issues. In Indonesia, the application of this principle in handling minor criminal offenses remains problematic. Although recent legal reforms have begun to incorporate restorative justice mechanisms, punitive approaches still dominate in practice. Many individuals committing petty crimes continue to be prosecuted through formal judicial proceedings and subjected to imprisonment, despite the relatively minor harm caused. This study explores the extent to which the ultimum remedium principle has been implemented in the enforcement of minor criminal offenses in Indonesia. It also examines the challenges hindering its effective application and offers potential policy recommendations. Using a normative juridical approach, this research analyzes statutory provisions and relevant case studies. The findings indicate that the principle has not been fully realized, primarily due to inconsistent enforcement practices among law enforcement officials and the underdevelopment of alternative dispute resolution frameworks outside the court system.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Aliman Aribandi Daffa Fadhil Maulana Hajairin Hamzah Mardiansyah Herniwati Ilham Liza Utama Maria Alberta Liza Quintarti Muchamad Taufiq Ozha Tiwa Hiawananta Riadi Asra Rahmad Supriadi, Bambang Zabidin Zulkarnain S