Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaruh Hukum Administrasi Terhadap Subsidi Pendidikan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Saadah*, Dedeh; Hasanuddin, Hasanuddin; Maidianti, Silfy; Aritama, Randi; Imelda, Chitra
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25828

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi adanya perubahan di segala bidang, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Karena Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara menjalankan kebijakan pemberian bantuan/subsidi dibidang Pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program pemerintah yang dibiayai Dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Oleh sebab itu, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), sehingga pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diwilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 s/d 2022 berpengaruh terhadap alokasi dana bantuan selanjutnya untuk tahun 2023.                   
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Hasanuddin, H.; Aritama, Randi; Waliadin, Waliadin; Nofianti, Liza; Imelda, Chitra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 5 (2024): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i5.1076

Abstract

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur implementasi dan kewajiban para pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Implementasi peraturan ini melibatkan pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, dengan kewajiban Kepala Satuan Pendidikan untuk mengangkat dan menetapkan anggota TPPK serta memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang TPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Para pihak terkait, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar, memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga pendidikan.
The Potential of a Win-Win Solution as a Means of Resolving Political and Legal Conflicts in the 2024 Regional Head Election in South Sumatra: A Strategic Analysis Imelda*, Chitra; Aritama, Randi; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 3 (2024): Agustus, Education, Social Issue and History Education.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i3.31387

Abstract

This research analyzes the win-win solution strategy as a means to address legal political conflicts in the regional head elections in South Sumatra in 2024. With a focus on seeking solutions that benefit all parties involved, the win-win solution approach is identified as an effective method to reduce tension, create conducive conditions for development, and build trust and cooperation among conflicting parties. Through rule adjustments, strengthening legal frameworks, training, and the implementation of information technology, this approach is expected to make a significant contribution to resolving legal political conflicts in an effective, fair, and democratic manner.
Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Imelda, Chitra; Saadah, Dedeh; Hasanuddin; Maidianti, Silfy; Aritama, Randi; Indianto; Waliadin; Nofianti, Liza
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 1 No. 4 (2023): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v1i4.60

Abstract

Negara Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yakni 277,43 juta jiwa pada 2023, apabila pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak terkontrol secara efektik, maka dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan umum untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan  pemerintah, memerlukan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan