Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Legislasi Indonesia
Waliadin, Waliadin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kebijakan Formulasi Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Ramiyanto, Ramiyanto; Waliadin, Waliadin
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.6287

Abstract

Saat ini, penyidikan perkara korupsi dapat dihentikan apabila penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Aturan ini masih diperdebatkan yang dikaitkan dengan masalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai ide dan formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan. Temuan penelitian ini, yaitu pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif didasarkan pada ide penghormatan dan perlindungan HAM (tersangka) yang bermuara pada kepastian hukum. Formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif lebih menekankan pada segi kepastian, belum mencermikan keadilan dan kemanfaatan. Penghentian penyidikan perkara korupsi yang diatur dalam hukum positif perlu ditinjau kembali dari segi keadilan dan kemanfaatan. 
Sosialisasi Dasar Hukum Pembinaan Atlet Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Imelda, Chitra; Nofianti, Liza; Saadah, Dedeh; Maidianti, Silfy; Hasanuddin, H.; Waliadin, Waliadin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 10 (2023): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i10.570

Abstract

Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang Keolahragaan untuk para Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum berbagai kegiatan Keolahragaan di Tanah Air, melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg Pan) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait, sebagai upayah untuk menyelenggarakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, menjamin pemerataan hak dan pembinaan prestasi olahraga bagi atlet penyandang disabilitas. Serta memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga bagi Para Penyandang Disabilitas untuk memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat.
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Hasanuddin, H.; Aritama, Randi; Waliadin, Waliadin; Nofianti, Liza; Imelda, Chitra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 5 (2024): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i5.1076

Abstract

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur implementasi dan kewajiban para pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Implementasi peraturan ini melibatkan pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, dengan kewajiban Kepala Satuan Pendidikan untuk mengangkat dan menetapkan anggota TPPK serta memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang TPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Para pihak terkait, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar, memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga pendidikan.
Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara : Menguatkan Netralitas ASN dalam Politik untuk Keutuhan Negara Sangkut, Muhammad; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin; Nofianti, Liza; Imelda, Chitra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.2002

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Netralitas ini memungkinkan ASN untuk menjalankan peran mereka sebagai pelaksana kebijakan publik yang adil dan bebas dari intervensi politik. Penelitian ini mengkaji tantangan dalam implementasi prinsip netralitas, termasuk tekanan politik eksternal, kurangnya sosialisasi, serta ketidakjelasan penerapan sanksi bagi pelanggar. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah terpencil yang minim akses terhadap pelatihan dan sosialisasi. Penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi intensif menjadi langkah strategis untuk memastikan ASN mampu mempertahankan netralitas politik dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya mendukung pengambilan kebijakan yang objektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN SARANA PENAL DALAM RANGKA MELINDUNGI PEREMPUAN Ramiyanto, Ramiyanto; Waliadin, Waliadin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i4.236

Abstract

Rape is one of the criminal acts regulated in the Criminal Code as stated in Article 285. When viewed from the formulation, the crime of rape stipulated in the provision is included in the type of formal crime. Article 285 of the Criminal Code has set limits on the meaning of rape and its elements but is not given an explanation of the meaning of each of these elements. Therefore, the granting of the meaning of each element of criminal acts of rape is seen in the doctrine and practice of criminal justice that has occurred so far. In its development, handling effort to criminal acts of rape by means of penal (criminal law) experienced a shift in the form of expanding the meaning of elements of “violence or threat of violence” as can be seen in the decision number: 410/Pid.B/2014/PNBgl. This element is not only classically interpreted, but also includes the persuasion accompanied by false promises. In the context of the protection of women, the decision should be appreciated and should be used as a reference by the judge in handling the same case even though it was not followed by the High Court and the Supreme Court. The expansion of the meaning of “violence or threat” as an element of criminal acts of rape can also be used as input for reforming criminal law in Indonesia.
Realizing Fair and Sustainable National Sports Governance: Perspectives of Legal Protection and State Administration Imelda, Chitra; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin; Sangkut, M.; Novianti, Liza
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 4 (2024): November, I Special Issue on "Educational design research for human beings learn
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i4.33737

Abstract

National sports governance is a key element in the development of globally competitive human resources. Sport not only serves as physical development, but also as a means of strengthening the values of togetherness and justice. Based on Law Number 11 of 2022 and various related regulations, this governance system emphasizes legal protection for athletes, coaches and support personnel through fair employment contracts and social security. However, implementation challenges, such as budget constraints, human resource competencies, and supervision, hinder the effectiveness of the policy. Synergy between a comprehensive legal framework and adaptive public administration is needed to create an inclusive, sustainable and competitive sport system.
The Potential of a Win-Win Solution as a Means of Resolving Political and Legal Conflicts in the 2024 Regional Head Election in South Sumatra: A Strategic Analysis Imelda*, Chitra; Aritama, Randi; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 3 (2024): Agustus, Education, Social Issue and History Education.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i3.31387

Abstract

This research analyzes the win-win solution strategy as a means to address legal political conflicts in the regional head elections in South Sumatra in 2024. With a focus on seeking solutions that benefit all parties involved, the win-win solution approach is identified as an effective method to reduce tension, create conducive conditions for development, and build trust and cooperation among conflicting parties. Through rule adjustments, strengthening legal frameworks, training, and the implementation of information technology, this approach is expected to make a significant contribution to resolving legal political conflicts in an effective, fair, and democratic manner.
Implementasi Asas Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Palembang Saadah*, Hj. Dedeh; Meidianti, Silfi; Hasanuddin, H.; Waliadin, Waliadin; Imelda, Chitra
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28908

Abstract

Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan menyediakan aksesibilitas disetiap fasilitas umum, fasilitas sosial dan perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas melalui pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untukpenyandang disabilitas dalam proses peradilan, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yangsama dan pemberian akses penuh ke semua layanan di pengadilan. Proses peradilan khususnya didalam penelitian ini yaitu Pengadilan Tinggi Kota Palembang, menyediakan akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana yang disediakan Pengadilan Tinggi Palembang
Co-Authors Aritama, Randi Chitra imelda Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin, H. Imelda*, Chitra Meidianti, Silfi Nofianti, Liza Novianti, Liza Ramiyanto . Saadah*, Hj. Dedeh Saadah, Dedeh Sangkut, M. Sangkut, Muhammad Silfy Maidianti