Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Sosialisasi Dasar Hukum Pembinaan Atlet Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Imelda, Chitra; Nofianti, Liza; Saadah, Dedeh; Maidianti, Silfy; Hasanuddin, H.; Waliadin, Waliadin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 10 (2023): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i10.570

Abstract

Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang Keolahragaan untuk para Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum berbagai kegiatan Keolahragaan di Tanah Air, melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg Pan) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait, sebagai upayah untuk menyelenggarakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, menjamin pemerataan hak dan pembinaan prestasi olahraga bagi atlet penyandang disabilitas. Serta memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga bagi Para Penyandang Disabilitas untuk memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat.
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Hasanuddin, H.; Aritama, Randi; Waliadin, Waliadin; Nofianti, Liza; Imelda, Chitra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 5 (2024): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i5.1076

Abstract

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur implementasi dan kewajiban para pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Implementasi peraturan ini melibatkan pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, dengan kewajiban Kepala Satuan Pendidikan untuk mengangkat dan menetapkan anggota TPPK serta memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang TPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Para pihak terkait, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar, memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga pendidikan.
Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam Berorientasi Kewirausahaan Dalam Perspektif Global Hasanuddin, H.; Salmiati, Siti
Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 14 No I (2024): Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54459/aktualita.v14iI.674

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep dan prinsip kewirausahaan dalam Islam, mengeksplorasi tantangan dan peluang pengembangan pendidikan tinggi Islam berorientasi kewirausahaan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam berorientasi kewirausahaan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah (Library Research) hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan tinggi Islam berorientasi kewirausahaan memiliki manfaat yang signifikan. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan ini dilengkapi dengan keterampilan bisnis, kepemimpinan, dan kreativitas yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha yang sukses. Selain itu, pendidikan ini juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengembangan pendidikan tinggi Islam berorientasi kewirausahaan dalam perspektif global. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peran aktif lembaga pendidikan tinggi Islam dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia bisnis global yang semakin kompleks.
Sosialisasi dan Edukasi Hukum Implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Untuk Optimalisasi Penugasan Dan Penempatan Guru Sebagai Kepala Sekolah Imelda, Chitra; Hasanuddin, H.
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.292

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan, terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan dan penempatan guru sebagai kepala sekolah. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya pemahaman stakeholder pendidikan terhadap regulasi baru ini, khususnya mengenai prosedur seleksi, persyaratan administratif, dan aspek hukum yang terkait dengan penugasan kepala sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan simulasi atau role playing, di mana peserta berperan sebagai berbagai pihak yang terlibat dalam proses seleksi seperti calon kepala sekolah, panitia seleksi, dan pejabat terkait. Kegiatan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti sebagai narasumber dan dihadiri oleh kepala sekolah serta guru di wilayah Banyuasin III. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur hukum yang ditetapkan dalam Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025, termasuk tahapan seleksi yang transparan, penerapan asas keadilan, dan reformasi sistem manajerial pendidikan. Peserta juga memahami potensi tantangan implementasi seperti risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses seleksi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas stakeholder pendidikan untuk mengimplementasikan regulasi baru secara tepat dan adil, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia.
Implementasi Asas Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Palembang Saadah*, Hj. Dedeh; Meidianti, Silfi; Hasanuddin, H.; Waliadin, Waliadin; Imelda, Chitra
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28908

Abstract

Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan menyediakan aksesibilitas disetiap fasilitas umum, fasilitas sosial dan perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas melalui pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untukpenyandang disabilitas dalam proses peradilan, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yangsama dan pemberian akses penuh ke semua layanan di pengadilan. Proses peradilan khususnya didalam penelitian ini yaitu Pengadilan Tinggi Kota Palembang, menyediakan akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana yang disediakan Pengadilan Tinggi Palembang