Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Jurnal Idea Hukum Soedirman Law Review
Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Universitas Jenderal Soedirman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Soedirman Law Review

 1 
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.221

Abstract

Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja seringkali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh pengusaha/pemberi kerja. Ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya. Sehingga perlu dikaji mengenai apakah perjanjian baku berupa perjanjian kerja menerapkan asas kebebasan berkontrak dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku berupa perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisisnya deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa perjanjian kerja merupakan “take it or leave it contract” yang harus menerapkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi nilai utama dan absolut karena mencerminkan keadilan bagi para pihak dan mengikat sebagai undang-undang. Asas kekebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam perjanjian kerja tidak dapat diterapkan sepenuhnya namun bergantung kepada kebutuhan masyarakat dan para pihak dalam mencapai tujuannya masing-masing dan selama memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, berdasarkan itikad baik, serta menerapkan asas keseimbangan.Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Perjanjian Kerja
PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN TIKTOK MELALUI WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONS ARBITRATION AND MEDIATION CENTER Lintang Ario Pambudi; Nur Wakhid; Mukhsinun Mukhsinun; Haedah Faradz; Weda Kupita; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.14191

Abstract

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (electronic commerce) menjadi salah satu strategi bisnis yang dapat menjangkau seluruh pelosok dunia dalam waktu yang singkat. Namun prinsip ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dari keterlambatan pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan nama domainnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa nama domain TikTok antara Bytedance Ltd. dan Dubinin Alexey melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam menangani sengketa nama domain TikTok diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute di Arbitration and Mediation Center milik WIPO. Penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute WIPO biayanya lebih terbuka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat karena sengketa harus diputus 14 hari sejak penunjukan panel administratif. Hasil penelitian juga melihat pertimbangan panel administratif memenangkan Bytedance Ltd. karena nama domain yang didaftarkan oleh Dubinin Alexey identik dan membingungkan konsumennya, Dubinin Alexey tidak memiliki hak nama domain tersebut, serta Dubinin Alexey telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain TikTok dengan itikad buruk untuk menarik keuntungan komersial.Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Nama Domain, WIPO, Nama Domain Penyelesaian Sengketa.
Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19 Maria Mu'ti Wulandari; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.6736

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat usaha mikro dalam hal ini UMKM terkena dampak langsung terhadap kegiatan usahanya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,67% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada dapat menghimpun 60,5% dari total investasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kewirausahaan nasional dalam koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah menganalisis terkait peraturan-peraturan dan publikasi mengenai koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap memiliki berdaya saing dalam memajukan perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekenomian di Indonesia, sehingga memerlukan kolaborasi yang sinergis antar pihak yang terkait.
Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Perdata Restianingsih, Rizky Dwi; Sulistyandari, Sulistyandari; Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16114

Abstract

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi seringkali mengalami hambatan ketika pelaku telah meninggal dunia. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh upaya pemulihan melalui gugatan ganti rugi terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab serta tanggung jawab ahli waris setelah dikabulkannya gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis dari sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Tanggung jawab perdata dibebankan kepada enam anak dan seorang istri sebagai para ahli waris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran uang pengganti korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban pewaris termasuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.153.796.475,- akibat korupsi yang dilakukan pewaris. Kata Kunci: Kewajiban Ahli Waris; Pemulihan Kerugian Negara; Tanggung Jawab Perdata.
Co-Authors Budiman Setyo Haryanto Haedah Faradz Lintang Ario Pambudi Maria Mu’ti Wulandari Muhammad Taufiq Mukhsinun Mukhsinun Nur Wakhid Nur Wakhid Pambudi, Lintang Ario Pramono Suko Legowo Restianingsih, Rizky Dwi Sulistyandari, Sulistyandari Weda Kupita