Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.819
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Jurnal Meta Hukum
Diana Lubis
Universitas Darma Agung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Meta Hukum

 1 
PERLINDUNGAN HAK ADMINISTRASI PERKANTORAN DENGAN KERJA KONTRAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2022 Cut Nurita; Diana Lubis; Tengku Mabar Ali; Rini Novita
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.148 KB)

Abstract

Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS Diana Lubis; Rini Novita
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.365 KB)

Abstract

Hubungan Diplomatik Indonesia dan Malaysia sudah terbina dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati, Proses pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan masalah yang cukup krusial, terutama masalah penempatan TKI ke luar negeri secara illegal dan permasalahan pada saat proses penempatan TKI di luar negeri. TKI yang dikirim ke Malaysia banyak mengalami kendala-kendala, salah satunya berupa siksaan-siksaan yang dilakukan oleh majikan dari TKI yang dikirim ke Malaysia yang mengakibakan para TKI melakukan perbuatan melanggar hukum kepada majikannya itu sendiri dalam rangka membalas perlakuan majikannya. Ketentuan penempatan calon TKI yang akan bekerja di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Perjanjian penempatan calon TKI yang akan bekerja di negara Malaysia menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, dan para pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakannya. Ketentuan penempatan calon TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta perjanjian penempatannya telah memberikan perlindungan hukum terhadap calon TKI. Oleh karena itu disarankan agar PT. Adhi Makmur Oenggoel Insani diharapkan lebih memperhatikan hak-hak TKI dengan memperbaiki sistem pelaksanaan perjanjian kerja dengan TKI, karena hal ini merupakan suatu kewajiban bagi PT. Alkurnia Sentosa International Cabang Medan untuk melindungi TKI yang bekerja diluar negeri
PERLINDUNGAN DATA MEDIS PASIEN OLEH RUMAH SAKIT ATAS PERMINTAAN MEDICAL CHECK-UP PERUSAHAAN Rini Novita; Diana Lubis
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.351 KB)

Abstract

Dokumen rekam medis merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa prinsip kerahasiaan (confidentiality) terhadap perlindungan data medis pasien di RS Mitra Medika Medan adalah hak sepenuhnya dari pasien oleh sebab itu maka berkas rekam medis perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak dengan mudah dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk mengetahui rahasi medis tersebut. Pelanggaran terhadap hak pasien ini merupakan sebuah kejahatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Impelmentasi prinsip kerahasiaan (Confidentiality) terhadap data pasien di RS Mitra Medika dilindungi oleh hukum sehingga dokter tidak saja terikat secara moral/etik untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai pasiennya, namun juga terikat secara hukum.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Cut Nurita; Diana Lubis; Rini Novita
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlakuan perbedaan di dalam Rumah Tahanan Negara masih sering terjadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar tahanan. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara adalah perusakan ruang/gedung dan fasilitas yang dilakukan oleh narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/pegawai Rutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
FAKTOR-FATOR PENYEBAB PENYIDIK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Rini Novita; Diana Lubis
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/PN. Mdn adalah berdasarkan pertimbangan hukum, unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti dan terpenuhi meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Co-Authors Dian Pramana Dirman Jaya Laia Gomgom TP Siregar Khomaini Khomaini Muhammad Ridwan Lubis Nurita, Cut Rejekinta Ginting Ria Sintha Devi Rini Novita Tengku Mabar Ali Venny Fraya Hartin Nst Winta Hayati