Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pemberdayaan Perempuan dalam Politik: Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Ruang Publik di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi: - Pratiwi, Cholillah Suci; hatta abdi muhammad; Mariatul Qibtiyah; muliono; ian pasaribu
Journal Of Rural Community Development Vol. 2 No. 2 (2025): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jrcd.v2i2.35

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam bidang politik serta meningkatkan keterwakilan mereka di ruang publik di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat mitra adalah rendahnya tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat lokal. Metode pelaksanaan meliputi diskusi partisipatif, pelatihan, dan pendampingan yang mendorong perempuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi di ruang publik. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, ibu-ibu PKK, karang taruna, serta pemudi dan masyarakat perempuan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap hak-hak politik perempuan, kemampuan kepemimpinan, serta motivasi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kesetaraan gender di tingkat lokal serta menjadi model edukasi politik bagi perempuan di wilayah perkotaan Kata Kunci : pemberdayaan perempuan, partisipasi politik, kesetaraan gender, keterwakilan, ruang publik.
Kepemimpinan Prosedural dalam Penguatan Soliditas Partai Golkar Kota Jambi pada Pilkada Serentak 2024 Fitriani, Ica; Subekti, Dimas; Pasaribu, Ian
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1380

Abstract

The 2024 regional elections in Jambi City sparked internal conflict within the Golkar Party when the recommendations of the Regional Representative Council II did not align with the Central Executive Board's decision regarding the mayoral candidate. The tension was successfully resolved through the implementation of procedural leadership based on the party's statutes and regulations, as well as a tiered nomination mechanism. This study aims to understand the role of procedural leadership in restoring solidarity and maintaining organizational stability after a nomination conflict. Using a qualitative approach with case studies, the study collected data through in-depth interviews and documentation with informants selected through purposive and snowball sampling. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman model through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that procedural mechanisms, the use of surveys, and the exemplary behavior of charismatic figures particularly the chair of the DPD IIplay an important role in alleviating cadre disappointment. This study confirms that procedural leadership is a key instrument in maintaining the solidarity of the Golkar Party and recommends strengthening internal communication and balancing surveys with regional aspirations.
Relevansi Pemikiran Tan Malaka tentang Partai Politik sebagai Kritik terhadap Oligarki dalam Sistem Kepartaian Indonesia Pasaribu, Ian
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2025): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v8i2.34893

Abstract

Sistem kepartaian Indonesia pasca-Reformasi kerap ditandai oleh dominasi elite dan praktik oligarki politik yang menegasikan fungsi ideologis partai. Partai politik lebih sering berperan sebagai kendaraan elektoral dan saluran kepentingan ekonomi dibandingkan sebagai alat perjuangan rakyat. Dalam konteks tersebut, pemikiran Tan Malaka menjadi relevan untuk dihadirkan kembali sebagai kritik terhadap kemerosotan nilai ideologis partai politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis gagasan Tan Malaka tentang partai politik dan menafsirkan relevansinya terhadap kondisi oligarkis dalam sistem kepartaian Indonesia kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, berfokus pada analisis wacana terhadap karya-karya Tan Malaka seperti Massa Aksi (1926), Madilog (1943), dan Naar de Republiek Indonesia (1925). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tan Malaka memandang partai politik sebagai alat perjuangan kelas dan sarana pendidikan politik rakyat yang berorientasi pada kesadaran kolektif, moralitas perjuangan, serta pembebasan sosial. Pandangan ini menjadi kritik mendasar terhadap realitas oligarki partai di Indonesia yang mengabaikan partisipasi dan ideologi rakyat. Oleh karena itu, pemikiran Tan Malaka relevan untuk membangun kembali basis ideologis dan moralitas politik dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.
ANALISIS PROBLEMATIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PEMILIH TUNAWISMA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAMBI Riska Dewi Anggraeni; Ian Pasaribu; Revi JeanePutri; Mariatul Qibtyah
Journal Publicuho Vol. 8 No. 1 (2025): February - April - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i1.685

Abstract

This study aims to determine the problems or issues faced by the Jambi City General Election Commission (KPU) in its efforts to fulfil the political rights of homeless voters in the 2024 Election. This study uses Taupiqurrahman's inclusive political theory framework, which emphasises accessibility, representation, equality of rights and protection, participation, and political education as the basis for analysing the fulfilment of the political rights of homeless voters. This study uses a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the problems faced by the Jambi City KPU in fulfilling the political rights of the homeless include difficulties in data collection due to not having a permanent place of residence and minimal ownership of population documents. This has an impact on the low accessibility of homeless voters in the election process and causes them not to be registered as legitimate voters. In addition, the lack of socialisation and political education targeting homeless groups also has an impact on their low participation. Other findings also show that homeless voters still face inequality of rights compared to different voter groups. On the other hand, administrative and operational constraints also limit the KPU in its efforts to fulfill the political rights of the homeless, including the lack of special regulations, uneven socialization, and the absence of cross-sector coordination to ensure that the political rights of homeless voters can be optimally fulfilled, these problems also hinder efforts for political inclusivity have not been realized.